Komisi IX Berita » Ini Jawaban Menkes Soal Bidan PTT
Ini Jawaban Menkes Soal Bidan PTT
Penulis : - Editor : Rabu, 15 Mei 2013 14:07:52

MENURUT Nafsiah Mboi, dirinya berkeinginan mengangkat semua bidang PTT. Namun, katanya, sistem kepegawaian pemerintahan sudah mengatur bahwa bidan PTT diangkat oleh pemerintah daerah.

Ini Jawaban Menkes Soal Bidan PTT
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboisaat raker dengan Komisi IX, Rabu (15/5).

Senayan - Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menampik tudingan sejumlah kalangan bahwa Permenkes No 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap, merugikan dokter dan bidan.

"Itu tidak benar. Memang mengatur soal dokter, dokter gigi, dan bidan PTT selama tiga tahun. Kemudian diperpanjang dua kali, jadi semuanya sembilan tahun. Tapi tetap diangkat oleh daerah," katanya saat raker dengan Komisi IX DPR, Rabu (15/5).

Menurut Nafsiah, dirinya berkeinginan mengangkat semua bidang PTT. Namun, katanya, sistem kepegawaian pemerintahan sudah mengatur bahwa bidan PTT diangkat oleh pemerintah daerah.

Nafsiah menekankan bahwa yang ada perubahan adalah pengaturan dokter PTT. Sementara bidan PTT tidak ada. "Tapi rupanya ada salah penafsiran, seakan-akan bidan PTT akan diberhentikan," katanya.

Sehari sebelumnya para bidan mengadakan audiensi dengan Komisi IX memprotes permenkes tersebut. Sebagian anggota Komisi IX juga memprotes permenkes tersebut.

Verna Gladies Merry Inkiriwang dari F-PD mempersoalkan nasib bidan PTT yang sudah tujuh bulan belum terima gaji. "Kalau saya ke daerah, yang pertama saya tanya di mana bidan. Mereka selalu standby. Tapi nasib mereka menyedihkan, terutama di daerah terpencil," katanya saat raker dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Rabu (15/5).

Sunaryo Adhiwardoyo dari F-PG meminta agar konsep permenkes tersebut direvisi. "Agar ada kepastian hukum bagi bidan PTT," katanya.

Baca "Komisi IX" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 20 November 2014
Komisi III Rapat Konsultasi dengan KY
Kamis, 20 November 2014
Komisi VII RDPU dengan Dirut Freeport
Kamis, 20 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkumham

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer