Komisi IX Berita » Ini Jawaban Menkes Soal Bidan PTT
Ini Jawaban Menkes Soal Bidan PTT
Penulis : - Editor : Rabu, 15 Mei 2013 14:07:52

MENURUT Nafsiah Mboi, dirinya berkeinginan mengangkat semua bidang PTT. Namun, katanya, sistem kepegawaian pemerintahan sudah mengatur bahwa bidan PTT diangkat oleh pemerintah daerah.

Ini Jawaban Menkes Soal Bidan PTT
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboisaat raker dengan Komisi IX, Rabu (15/5).

Senayan - Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menampik tudingan sejumlah kalangan bahwa Permenkes No 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap, merugikan dokter dan bidan.

"Itu tidak benar. Memang mengatur soal dokter, dokter gigi, dan bidan PTT selama tiga tahun. Kemudian diperpanjang dua kali, jadi semuanya sembilan tahun. Tapi tetap diangkat oleh daerah," katanya saat raker dengan Komisi IX DPR, Rabu (15/5).

Menurut Nafsiah, dirinya berkeinginan mengangkat semua bidang PTT. Namun, katanya, sistem kepegawaian pemerintahan sudah mengatur bahwa bidan PTT diangkat oleh pemerintah daerah.

Nafsiah menekankan bahwa yang ada perubahan adalah pengaturan dokter PTT. Sementara bidan PTT tidak ada. "Tapi rupanya ada salah penafsiran, seakan-akan bidan PTT akan diberhentikan," katanya.

Sehari sebelumnya para bidan mengadakan audiensi dengan Komisi IX memprotes permenkes tersebut. Sebagian anggota Komisi IX juga memprotes permenkes tersebut.

Verna Gladies Merry Inkiriwang dari F-PD mempersoalkan nasib bidan PTT yang sudah tujuh bulan belum terima gaji. "Kalau saya ke daerah, yang pertama saya tanya di mana bidan. Mereka selalu standby. Tapi nasib mereka menyedihkan, terutama di daerah terpencil," katanya saat raker dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Rabu (15/5).

Sunaryo Adhiwardoyo dari F-PG meminta agar konsep permenkes tersebut direvisi. "Agar ada kepastian hukum bagi bidan PTT," katanya.

Baca "Komisi IX" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer