Komisi IX Berita » Ini Jawaban Menkes Soal Bidan PTT
Ini Jawaban Menkes Soal Bidan PTT
Penulis : - Editor : Rabu, 15 Mei 2013 14:07:52

MENURUT Nafsiah Mboi, dirinya berkeinginan mengangkat semua bidang PTT. Namun, katanya, sistem kepegawaian pemerintahan sudah mengatur bahwa bidan PTT diangkat oleh pemerintah daerah.

Ini Jawaban Menkes Soal Bidan PTT
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboisaat raker dengan Komisi IX, Rabu (15/5).

Senayan - Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menampik tudingan sejumlah kalangan bahwa Permenkes No 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap, merugikan dokter dan bidan.

"Itu tidak benar. Memang mengatur soal dokter, dokter gigi, dan bidan PTT selama tiga tahun. Kemudian diperpanjang dua kali, jadi semuanya sembilan tahun. Tapi tetap diangkat oleh daerah," katanya saat raker dengan Komisi IX DPR, Rabu (15/5).

Menurut Nafsiah, dirinya berkeinginan mengangkat semua bidang PTT. Namun, katanya, sistem kepegawaian pemerintahan sudah mengatur bahwa bidan PTT diangkat oleh pemerintah daerah.

Nafsiah menekankan bahwa yang ada perubahan adalah pengaturan dokter PTT. Sementara bidan PTT tidak ada. "Tapi rupanya ada salah penafsiran, seakan-akan bidan PTT akan diberhentikan," katanya.

Sehari sebelumnya para bidan mengadakan audiensi dengan Komisi IX memprotes permenkes tersebut. Sebagian anggota Komisi IX juga memprotes permenkes tersebut.

Verna Gladies Merry Inkiriwang dari F-PD mempersoalkan nasib bidan PTT yang sudah tujuh bulan belum terima gaji. "Kalau saya ke daerah, yang pertama saya tanya di mana bidan. Mereka selalu standby. Tapi nasib mereka menyedihkan, terutama di daerah terpencil," katanya saat raker dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Rabu (15/5).

Sunaryo Adhiwardoyo dari F-PG meminta agar konsep permenkes tersebut direvisi. "Agar ada kepastian hukum bagi bidan PTT," katanya.

Baca "Komisi IX" Lainnya
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pengamanan Pelantikan Jokowi-JK di Kompleks Parlemen

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer