Komisi II Berita » Komisi II Pertanyakan Berbagai Permasalahan e-KTP ke Kemendagri
Komisi II Pertanyakan Berbagai Permasalahan e-KTP ke Kemendagri
Penulis : - Editor : Kamis, 16 Mei 2013 16:00:07

BERBAGAI permasalahan terkait pelaksanaan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) banyak ditemukan di lapangan. Bahkan, sejumlah anggota Komisi II DPR RI pun ikut mengalaminya. Apa keluhan mereka?

  Komisi II Pertanyakan Berbagai Permasalahan e-KTP ke Kemendagri
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Sejumlah anggota Komisi II DPR RI mempertanyakan berbagai permasalahan terkait pelaksanaan penerapan e-KTP di lapangan.

Senayan - Berbagai persoalan masih menghinggapi pelaksanaan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di seluruh Indonesia, yang target awalnya rampung tahun 2012 lalu. Komisi II selaku mitra kerja Kementerian Dalam Negeri yang bertanggungjawab atas proyek tersebut, mengungkapkan persoalan yang terjadi di lapangan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman, dalam RDP, Kamis (16/5).

Anggota dari Fraksi PAN Yandri Susanto misalnya, menceritakan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Ia menuturkan, kendati sudah lebih awal direkam oleh pihak kelurahan tempat tinggalnya, hingga kini dirinya belum mendapatkan fisik e-KTP. "Saya bingung, kenapa ada kasus warga yang lebih dulu direkam, tetapi belum terima e-KTP? Dan itu saya alami sendiri," ujar Yandri mengeluhkan.

Ia juga menyinggung soal kabar yang beredar di publik mengenai larangan memfotocopy. Ini bersumber dari surat edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 11 April 2013, perihal pemanfaatan e-KTP dengan menggunakan alat pembaca kartu (card reader).

"Dengan terjadinya hal seperti ini, saya berharap ada perbaikan dalam cara berkomunikasi Kemendagri, supaya tidak ada salah artian dan juga supaya mudah dimengerti oleh masyarakat," tegasnya.

Akhmad Muqowam dari Fraksi PPP juga menekankan soal imbauan larangan memfotocopy bagi unit-unit kerja dan atau kantor-kantor pelayanan publik, dengan adanya kewajiban penggunaan card reader, tetapi itu tidak berlaku bagi masyarakat.

"Isi pernyataan dalam surat edaran Mendagri itu tentu saja membuat bingung. Sementara kantor-kantor pelayanan publik dilarang memfotocopy, masyarakat tidak. Padahal yang jadi alasan larangan itu adalah kerusakan chip yang bisa disebabkan proses fotocopy," serunya.

Muqowam berharap pemerintah melalui BPPT, membuat teknologi yang sederhana untuk diterapkan. "Jika penggunaan card reader dianggap sebagai opsi yang sederhana, maka bagi saya itu belum sederhana. Masih ada opsi lain seperti menggunakan serat optik sebagai penyimpan data," imbuhnya.

Pertanyaan terkait penyelesaian perekaman e-KTP dilontarkan oleh Rusli Ridwan. "Hingga saat ini, kami mendapatkan data bahwa masih ada sekitar 67 ribu orang yang belum direkam datanya untuk keperluan e-KTP. Sedangkan proses perekaman sudah selesai 1 Januari 2012. Dengan begitu, kapan bisa selesai urusan e-KTP ini?" ujar legislator F-PAN tersebut.

Soal pendistribusian e-KTP juga mendapat sorotan dari Rusli. "Saya pernah melihat e-KTP yang sudah jadi, tetapi belum didistribusikan. Menurut keterangan Pak Dirjen, ada sekitar 130 ribu e-KTP yang sudah didistribusikan ke daerah. Tetapi apakah itu sudah betul-betul sampai ke orang per orang?" sambungnya.

Mestariyani Habie mengungkapkan masih ada daerah yang baru sekitar 50 persen penduduknya telah direkam data untuk e-KTP. "Di Kabupaten Mamuju, masih ada 176 ribu wajib KTP dari total 330 ribu orang yang hingga kini belum direkam. Kami ingin mengetahui berapa banyak daerah yang masih kurang dari 50 persen terekam," tanya legislator dari Fraksi Gerindra itu.

Selain itu, anggota DPR dari dapil Sulawesi Selatan tersebut menegaskan, bahwa Komisi II DPR RI akan membentuk Panja e-KTP untuk mengawal masalah pelaksanaan proyek yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 6 triliun ini.

Baca "Komisi II" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Isu Ancaman Keselamatan Capres, Seriuskah?

Senayan - Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, memperkirakan pilpres mendatang bakal aman-aman saja. Ia menepis isu yang dilontarkan Pr...
Iklan Footer