Komisi II Berita » Komisi II Pertanyakan Berbagai Permasalahan e-KTP ke Kemendagri
Komisi II Pertanyakan Berbagai Permasalahan e-KTP ke Kemendagri
Penulis : - Editor : Kamis, 16 Mei 2013 16:00:07

BERBAGAI permasalahan terkait pelaksanaan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) banyak ditemukan di lapangan. Bahkan, sejumlah anggota Komisi II DPR RI pun ikut mengalaminya. Apa keluhan mereka?

  Komisi II Pertanyakan Berbagai Permasalahan e-KTP ke Kemendagri
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Sejumlah anggota Komisi II DPR RI mempertanyakan berbagai permasalahan terkait pelaksanaan penerapan e-KTP di lapangan.

Senayan - Berbagai persoalan masih menghinggapi pelaksanaan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di seluruh Indonesia, yang target awalnya rampung tahun 2012 lalu. Komisi II selaku mitra kerja Kementerian Dalam Negeri yang bertanggungjawab atas proyek tersebut, mengungkapkan persoalan yang terjadi di lapangan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman, dalam RDP, Kamis (16/5).

Anggota dari Fraksi PAN Yandri Susanto misalnya, menceritakan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Ia menuturkan, kendati sudah lebih awal direkam oleh pihak kelurahan tempat tinggalnya, hingga kini dirinya belum mendapatkan fisik e-KTP. "Saya bingung, kenapa ada kasus warga yang lebih dulu direkam, tetapi belum terima e-KTP? Dan itu saya alami sendiri," ujar Yandri mengeluhkan.

Ia juga menyinggung soal kabar yang beredar di publik mengenai larangan memfotocopy. Ini bersumber dari surat edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 11 April 2013, perihal pemanfaatan e-KTP dengan menggunakan alat pembaca kartu (card reader).

"Dengan terjadinya hal seperti ini, saya berharap ada perbaikan dalam cara berkomunikasi Kemendagri, supaya tidak ada salah artian dan juga supaya mudah dimengerti oleh masyarakat," tegasnya.

Akhmad Muqowam dari Fraksi PPP juga menekankan soal imbauan larangan memfotocopy bagi unit-unit kerja dan atau kantor-kantor pelayanan publik, dengan adanya kewajiban penggunaan card reader, tetapi itu tidak berlaku bagi masyarakat.

"Isi pernyataan dalam surat edaran Mendagri itu tentu saja membuat bingung. Sementara kantor-kantor pelayanan publik dilarang memfotocopy, masyarakat tidak. Padahal yang jadi alasan larangan itu adalah kerusakan chip yang bisa disebabkan proses fotocopy," serunya.

Muqowam berharap pemerintah melalui BPPT, membuat teknologi yang sederhana untuk diterapkan. "Jika penggunaan card reader dianggap sebagai opsi yang sederhana, maka bagi saya itu belum sederhana. Masih ada opsi lain seperti menggunakan serat optik sebagai penyimpan data," imbuhnya.

Pertanyaan terkait penyelesaian perekaman e-KTP dilontarkan oleh Rusli Ridwan. "Hingga saat ini, kami mendapatkan data bahwa masih ada sekitar 67 ribu orang yang belum direkam datanya untuk keperluan e-KTP. Sedangkan proses perekaman sudah selesai 1 Januari 2012. Dengan begitu, kapan bisa selesai urusan e-KTP ini?" ujar legislator F-PAN tersebut.

Soal pendistribusian e-KTP juga mendapat sorotan dari Rusli. "Saya pernah melihat e-KTP yang sudah jadi, tetapi belum didistribusikan. Menurut keterangan Pak Dirjen, ada sekitar 130 ribu e-KTP yang sudah didistribusikan ke daerah. Tetapi apakah itu sudah betul-betul sampai ke orang per orang?" sambungnya.

Mestariyani Habie mengungkapkan masih ada daerah yang baru sekitar 50 persen penduduknya telah direkam data untuk e-KTP. "Di Kabupaten Mamuju, masih ada 176 ribu wajib KTP dari total 330 ribu orang yang hingga kini belum direkam. Kami ingin mengetahui berapa banyak daerah yang masih kurang dari 50 persen terekam," tanya legislator dari Fraksi Gerindra itu.

Selain itu, anggota DPR dari dapil Sulawesi Selatan tersebut menegaskan, bahwa Komisi II DPR RI akan membentuk Panja e-KTP untuk mengawal masalah pelaksanaan proyek yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 6 triliun ini.

Baca "Komisi II" Lainnya
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
1234
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Akibat Kelelahan Mengikuti Paripurna Pengesahan RUU Pilkada

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer