Komisi II Berita » Komisi II Pertanyakan Berbagai Permasalahan e-KTP ke Kemendagri
Komisi II Pertanyakan Berbagai Permasalahan e-KTP ke Kemendagri
Penulis : - Editor : Kamis, 16 Mei 2013 16:00:07

BERBAGAI permasalahan terkait pelaksanaan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) banyak ditemukan di lapangan. Bahkan, sejumlah anggota Komisi II DPR RI pun ikut mengalaminya. Apa keluhan mereka?

  Komisi II Pertanyakan Berbagai Permasalahan e-KTP ke Kemendagri
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Sejumlah anggota Komisi II DPR RI mempertanyakan berbagai permasalahan terkait pelaksanaan penerapan e-KTP di lapangan.

Senayan - Berbagai persoalan masih menghinggapi pelaksanaan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di seluruh Indonesia, yang target awalnya rampung tahun 2012 lalu. Komisi II selaku mitra kerja Kementerian Dalam Negeri yang bertanggungjawab atas proyek tersebut, mengungkapkan persoalan yang terjadi di lapangan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman, dalam RDP, Kamis (16/5).

Anggota dari Fraksi PAN Yandri Susanto misalnya, menceritakan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Ia menuturkan, kendati sudah lebih awal direkam oleh pihak kelurahan tempat tinggalnya, hingga kini dirinya belum mendapatkan fisik e-KTP. "Saya bingung, kenapa ada kasus warga yang lebih dulu direkam, tetapi belum terima e-KTP? Dan itu saya alami sendiri," ujar Yandri mengeluhkan.

Ia juga menyinggung soal kabar yang beredar di publik mengenai larangan memfotocopy. Ini bersumber dari surat edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 11 April 2013, perihal pemanfaatan e-KTP dengan menggunakan alat pembaca kartu (card reader).

"Dengan terjadinya hal seperti ini, saya berharap ada perbaikan dalam cara berkomunikasi Kemendagri, supaya tidak ada salah artian dan juga supaya mudah dimengerti oleh masyarakat," tegasnya.

Akhmad Muqowam dari Fraksi PPP juga menekankan soal imbauan larangan memfotocopy bagi unit-unit kerja dan atau kantor-kantor pelayanan publik, dengan adanya kewajiban penggunaan card reader, tetapi itu tidak berlaku bagi masyarakat.

"Isi pernyataan dalam surat edaran Mendagri itu tentu saja membuat bingung. Sementara kantor-kantor pelayanan publik dilarang memfotocopy, masyarakat tidak. Padahal yang jadi alasan larangan itu adalah kerusakan chip yang bisa disebabkan proses fotocopy," serunya.

Muqowam berharap pemerintah melalui BPPT, membuat teknologi yang sederhana untuk diterapkan. "Jika penggunaan card reader dianggap sebagai opsi yang sederhana, maka bagi saya itu belum sederhana. Masih ada opsi lain seperti menggunakan serat optik sebagai penyimpan data," imbuhnya.

Pertanyaan terkait penyelesaian perekaman e-KTP dilontarkan oleh Rusli Ridwan. "Hingga saat ini, kami mendapatkan data bahwa masih ada sekitar 67 ribu orang yang belum direkam datanya untuk keperluan e-KTP. Sedangkan proses perekaman sudah selesai 1 Januari 2012. Dengan begitu, kapan bisa selesai urusan e-KTP ini?" ujar legislator F-PAN tersebut.

Soal pendistribusian e-KTP juga mendapat sorotan dari Rusli. "Saya pernah melihat e-KTP yang sudah jadi, tetapi belum didistribusikan. Menurut keterangan Pak Dirjen, ada sekitar 130 ribu e-KTP yang sudah didistribusikan ke daerah. Tetapi apakah itu sudah betul-betul sampai ke orang per orang?" sambungnya.

Mestariyani Habie mengungkapkan masih ada daerah yang baru sekitar 50 persen penduduknya telah direkam data untuk e-KTP. "Di Kabupaten Mamuju, masih ada 176 ribu wajib KTP dari total 330 ribu orang yang hingga kini belum direkam. Kami ingin mengetahui berapa banyak daerah yang masih kurang dari 50 persen terekam," tanya legislator dari Fraksi Gerindra itu.

Selain itu, anggota DPR dari dapil Sulawesi Selatan tersebut menegaskan, bahwa Komisi II DPR RI akan membentuk Panja e-KTP untuk mengawal masalah pelaksanaan proyek yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 6 triliun ini.

Baca "Komisi II" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 26 November 2014
Komisi III RDP dengan PPATK
Rabu, 26 November 2014
Komisi VII RPD dengan Pertamina
Rabu, 26 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkominfo

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer