Komisi II Berita » Paparan KPU tentang Pembagian Kursi DPRD I-II
Paparan KPU tentang Pembagian Kursi DPRD I-II
Penulis : - Editor : Jum`at, 17 Mei 2013 09:36:30

JUMLAH kursi DPRD Provinsi adalah 2.112 atau bertambah 129 kursi dibangkan Pemilu 2009. Sedangkan kursi DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak 16.895 atau bertambah 550 kursi.

Terkait dengan komposisi dapil yang tidak sesuai dengan hasil uji publik, KPU melakukan pengkajian ulang terhadap dapil yang bersangkutan

Senayan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan penjelasan mengenai pembagian daerah pemilihan (dapil) DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2014, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (16/5) malam.

 

"Dalam rapat pertama dengan KPU di masa sidang ini, kami ingin mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota," buka Wakil Ketua Komisi II DPR RI Hakam Naja.

 

Kemudian, sambung legislator dari Fraksi PAN tersebut, Komisi II ingin mengetahui bagaimana tata cara pengalokasian kursi dan penetapan dapil khususnya DPRD provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus permasalahan serta upaya penanganannya.

 

"Menghadapi Pemilu 2014, KPU telah menetapkan jumlah kursi untuk masing-masing DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 15 Januari yang didasarkan pada Data Agregat Kependudukan per Kecamatan dari Kementerian Dalam Negeri yang diterima KPU tanggal 6 Desember 2012," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik.

 

Kemudian, sambung Ketua KPU, setelah dilakukan sinkronisasi, didapatlah rincian bahwa jumlah kursi DPRD Provinsi adalah sebanyak 2.112 atau bertambah 129 kursi dibandingkan Pemilu tahun 2009. Sementara jumlah kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota ada 16.895 atau bertambah sebanyak 550 kursi.

 

Selain menetapkan jumlah kursi, KPU juga telah menetapkan daerah pemilihan sebanyak 259 untuk DPRD Provinsi (bertambah 42 dapil). Sedangkan untuk DPRD Kabupaten/Kota terdapat 2.102 dapil atau 250 dapil lebih banyak daripada Pemilu 2009.

 

"Bertambahnya dapil itu dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur satu daerah pemilihan paling banyak 12 kursi. Sedangkan pada Pemilu 2009 masih memungkinkan satu dapil lebih dari 12 kursi," jelas Husni.

 

KPU tak menampik adanya masalah dalam proses penentuan dapil DPRD. Salah satu pemicu masalah adalah adanya perbedaan data jumlah penduduk yang dimiliki pemerintah daerah, DPRD, dan KPUD.

 

Selain itu terdapat komposisi dapil yang tidak sesuai hasil uji publik karena diindikasikan belum memenuhi ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013 dan prinsip pembentukan daerah pemilihan. Namun, KPU telah mengatasi masalah ini.

 

"Terkait dengan komposisi dapil yang tidak sesuai dengan hasil uji publik, KPU melakukan pengkajian ulang terhadap dapil yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta prinsip penetapan dapil," tandas Husni.

 

Baca "Komisi II" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 20 November 2014
Komisi III Rapat Konsultasi dengan KY
Kamis, 20 November 2014
Komisi VII RDPU dengan Dirut Freeport
Kamis, 20 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkumham

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer