Komisi II Berita » Paparan KPU tentang Pembagian Kursi DPRD I-II
Paparan KPU tentang Pembagian Kursi DPRD I-II
Penulis : - Editor : Jum`at, 17 Mei 2013 09:36:30

JUMLAH kursi DPRD Provinsi adalah 2.112 atau bertambah 129 kursi dibangkan Pemilu 2009. Sedangkan kursi DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak 16.895 atau bertambah 550 kursi.

Terkait dengan komposisi dapil yang tidak sesuai dengan hasil uji publik, KPU melakukan pengkajian ulang terhadap dapil yang bersangkutan

Senayan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan penjelasan mengenai pembagian daerah pemilihan (dapil) DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2014, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (16/5) malam.

 

"Dalam rapat pertama dengan KPU di masa sidang ini, kami ingin mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota," buka Wakil Ketua Komisi II DPR RI Hakam Naja.

 

Kemudian, sambung legislator dari Fraksi PAN tersebut, Komisi II ingin mengetahui bagaimana tata cara pengalokasian kursi dan penetapan dapil khususnya DPRD provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus permasalahan serta upaya penanganannya.

 

"Menghadapi Pemilu 2014, KPU telah menetapkan jumlah kursi untuk masing-masing DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 15 Januari yang didasarkan pada Data Agregat Kependudukan per Kecamatan dari Kementerian Dalam Negeri yang diterima KPU tanggal 6 Desember 2012," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik.

 

Kemudian, sambung Ketua KPU, setelah dilakukan sinkronisasi, didapatlah rincian bahwa jumlah kursi DPRD Provinsi adalah sebanyak 2.112 atau bertambah 129 kursi dibandingkan Pemilu tahun 2009. Sementara jumlah kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota ada 16.895 atau bertambah sebanyak 550 kursi.

 

Selain menetapkan jumlah kursi, KPU juga telah menetapkan daerah pemilihan sebanyak 259 untuk DPRD Provinsi (bertambah 42 dapil). Sedangkan untuk DPRD Kabupaten/Kota terdapat 2.102 dapil atau 250 dapil lebih banyak daripada Pemilu 2009.

 

"Bertambahnya dapil itu dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur satu daerah pemilihan paling banyak 12 kursi. Sedangkan pada Pemilu 2009 masih memungkinkan satu dapil lebih dari 12 kursi," jelas Husni.

 

KPU tak menampik adanya masalah dalam proses penentuan dapil DPRD. Salah satu pemicu masalah adalah adanya perbedaan data jumlah penduduk yang dimiliki pemerintah daerah, DPRD, dan KPUD.

 

Selain itu terdapat komposisi dapil yang tidak sesuai hasil uji publik karena diindikasikan belum memenuhi ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013 dan prinsip pembentukan daerah pemilihan. Namun, KPU telah mengatasi masalah ini.

 

"Terkait dengan komposisi dapil yang tidak sesuai dengan hasil uji publik, KPU melakukan pengkajian ulang terhadap dapil yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta prinsip penetapan dapil," tandas Husni.

 

Baca "Komisi II" Lainnya
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
1234
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer