Komisi II Berita » Paparan KPU tentang Pembagian Kursi DPRD I-II
Paparan KPU tentang Pembagian Kursi DPRD I-II
Penulis : - Editor : Jum`at, 17 Mei 2013 09:36:30

JUMLAH kursi DPRD Provinsi adalah 2.112 atau bertambah 129 kursi dibangkan Pemilu 2009. Sedangkan kursi DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak 16.895 atau bertambah 550 kursi.

Terkait dengan komposisi dapil yang tidak sesuai dengan hasil uji publik, KPU melakukan pengkajian ulang terhadap dapil yang bersangkutan

Senayan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan penjelasan mengenai pembagian daerah pemilihan (dapil) DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2014, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (16/5) malam.

 

"Dalam rapat pertama dengan KPU di masa sidang ini, kami ingin mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota," buka Wakil Ketua Komisi II DPR RI Hakam Naja.

 

Kemudian, sambung legislator dari Fraksi PAN tersebut, Komisi II ingin mengetahui bagaimana tata cara pengalokasian kursi dan penetapan dapil khususnya DPRD provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus permasalahan serta upaya penanganannya.

 

"Menghadapi Pemilu 2014, KPU telah menetapkan jumlah kursi untuk masing-masing DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 15 Januari yang didasarkan pada Data Agregat Kependudukan per Kecamatan dari Kementerian Dalam Negeri yang diterima KPU tanggal 6 Desember 2012," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik.

 

Kemudian, sambung Ketua KPU, setelah dilakukan sinkronisasi, didapatlah rincian bahwa jumlah kursi DPRD Provinsi adalah sebanyak 2.112 atau bertambah 129 kursi dibandingkan Pemilu tahun 2009. Sementara jumlah kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota ada 16.895 atau bertambah sebanyak 550 kursi.

 

Selain menetapkan jumlah kursi, KPU juga telah menetapkan daerah pemilihan sebanyak 259 untuk DPRD Provinsi (bertambah 42 dapil). Sedangkan untuk DPRD Kabupaten/Kota terdapat 2.102 dapil atau 250 dapil lebih banyak daripada Pemilu 2009.

 

"Bertambahnya dapil itu dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur satu daerah pemilihan paling banyak 12 kursi. Sedangkan pada Pemilu 2009 masih memungkinkan satu dapil lebih dari 12 kursi," jelas Husni.

 

KPU tak menampik adanya masalah dalam proses penentuan dapil DPRD. Salah satu pemicu masalah adalah adanya perbedaan data jumlah penduduk yang dimiliki pemerintah daerah, DPRD, dan KPUD.

 

Selain itu terdapat komposisi dapil yang tidak sesuai hasil uji publik karena diindikasikan belum memenuhi ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013 dan prinsip pembentukan daerah pemilihan. Namun, KPU telah mengatasi masalah ini.

 

"Terkait dengan komposisi dapil yang tidak sesuai dengan hasil uji publik, KPU melakukan pengkajian ulang terhadap dapil yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta prinsip penetapan dapil," tandas Husni.

 

Baca "Komisi II" Lainnya
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
1234
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Akibat Kelelahan Mengikuti Paripurna Pengesahan RUU Pilkada

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer