Komisi X Berita » Perlu Riset untuk Cari Penyebab Menurunnya Minat Baca
Perlu Riset untuk Cari Penyebab Menurunnya Minat Baca
Penulis : - Editor : Jum`at, 17 Mei 2013 16:21:37

MEMBACA belum menjadi budaya umum di Indonesia khususnya di kalangan anak-anak. Bahkan, ada kecenderungan menurunnya minat baca di kalangan anak-anak di Tanah Air.

Perlu Riset untuk Cari Penyebab Menurunnya Minat Baca
JurnalParlemen/Dzikry Subhanie

Miris saya saat melakukan kunjungan kerja ke daerah Lampung, ada sekolah yang terletak di kotamadya, namun tidak memiliki perpustakaan. Sebetulnya ada tempat, tetapi itu hanya sekadar dijadikan untuk penyimpanan buku pelajaran.

Jakarta - Membaca adalah jembatan ilmu. Sayangnya, kegiatan itu belum menjadi budaya umum di Indonesia khususnya di kalangan anak-anak. Bahkan, ada kecenderungan menurunnya minat baca di kalangan anak-anak di Tanah Air.

Kondisi tersebut menyulut keprihatinan anggota Komisi X DPR RI Itet Tridjadjati Sumarijanto. Maka dari itu, ia mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) untuk melakukan riset untuk mencari faktor penyebab menurunnya minat baca.

"Seharusnya ada kesadaran dari Balitbang Kemendikbud untuk melakukan penelitian, untuk mencari tahu faktor yang membuat minat baca anak-anak Indonesia," ujarnya kepada JurnalParlemen, Jumat (17/5).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut, rupanya masih jengkel dengan pekerjaan Balitbang yang malah mengurusi penggandaan soal Ujian Negara (UN), tetapi praktiknya di lapangan malah berantakan saat pelaksanaan UN tingkat SMA dan sederajat, di 11 Provinsi.

Dalam pandangannya, yang menjadi penyebab menurunnya minat baca adalah kurangnya sarana memadai seperti perpustakaan sekolah maupun di tempat-tempat umum.

"Miris saya saat melakukan kunjungan kerja ke daerah Lampung, ada sekolah yang terletak di kotamadya, namun tidak memiliki perpustakaan. Sebetulnya ada tempat, tetapi itu hanya sekadar dijadikan untuk penyimpanan buku pelajaran," ucapnya.

Kendati begitu, Itet sadar untuk memperbaikinya merupakan tugas bersama khususnya Perpustakan Nasional dan Kemendikbud, sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, di mana peran perpustakaan adalah perangkat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk juga perpustakaan sekolah.

Baca "Komisi X" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer