Komisi X Berita » Perlu Riset untuk Cari Penyebab Menurunnya Minat Baca
Perlu Riset untuk Cari Penyebab Menurunnya Minat Baca
Penulis : - Editor : Jum`at, 17 Mei 2013 16:21:37

MEMBACA belum menjadi budaya umum di Indonesia khususnya di kalangan anak-anak. Bahkan, ada kecenderungan menurunnya minat baca di kalangan anak-anak di Tanah Air.

Perlu Riset untuk Cari Penyebab Menurunnya Minat Baca
JurnalParlemen/Dzikry Subhanie

Miris saya saat melakukan kunjungan kerja ke daerah Lampung, ada sekolah yang terletak di kotamadya, namun tidak memiliki perpustakaan. Sebetulnya ada tempat, tetapi itu hanya sekadar dijadikan untuk penyimpanan buku pelajaran.

Jakarta - Membaca adalah jembatan ilmu. Sayangnya, kegiatan itu belum menjadi budaya umum di Indonesia khususnya di kalangan anak-anak. Bahkan, ada kecenderungan menurunnya minat baca di kalangan anak-anak di Tanah Air.

Kondisi tersebut menyulut keprihatinan anggota Komisi X DPR RI Itet Tridjadjati Sumarijanto. Maka dari itu, ia mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) untuk melakukan riset untuk mencari faktor penyebab menurunnya minat baca.

"Seharusnya ada kesadaran dari Balitbang Kemendikbud untuk melakukan penelitian, untuk mencari tahu faktor yang membuat minat baca anak-anak Indonesia," ujarnya kepada JurnalParlemen, Jumat (17/5).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut, rupanya masih jengkel dengan pekerjaan Balitbang yang malah mengurusi penggandaan soal Ujian Negara (UN), tetapi praktiknya di lapangan malah berantakan saat pelaksanaan UN tingkat SMA dan sederajat, di 11 Provinsi.

Dalam pandangannya, yang menjadi penyebab menurunnya minat baca adalah kurangnya sarana memadai seperti perpustakaan sekolah maupun di tempat-tempat umum.

"Miris saya saat melakukan kunjungan kerja ke daerah Lampung, ada sekolah yang terletak di kotamadya, namun tidak memiliki perpustakaan. Sebetulnya ada tempat, tetapi itu hanya sekadar dijadikan untuk penyimpanan buku pelajaran," ucapnya.

Kendati begitu, Itet sadar untuk memperbaikinya merupakan tugas bersama khususnya Perpustakan Nasional dan Kemendikbud, sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, di mana peran perpustakaan adalah perangkat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk juga perpustakaan sekolah.

Baca "Komisi X" Lainnya
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
1234
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer