Kelengkapan Berita » DPD Minta Dilibatkan Bahas RAPBN, Ini Kata Sohibul Iman
DPD Minta Dilibatkan Bahas RAPBN, Ini Kata Sohibul Iman
Penulis : - Editor : Sabtu, 18 Mei 2013 18:23:02

WAKIL Ketua DPR RI bidang ekonomi Muhammad Sohibul Iman menghargai permintaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk dilibatkan dalam pembahasan RAPBN-P 2013 dan RAPBN 2014. Namun, menurut Sohibul, itu masih tergantung dari hasil pembahasan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

 DPD Minta Dilibatkan Bahas RAPBN, Ini Kata Sohibul Iman
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Muhammad Sohibul Iman

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI bidang ekonomi Muhammad Sohibul Iman menghargai permintaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk dilibatkan dalam pembahasan RAPBN-P 2013 dan RAPBN 2014. Namun, menurut Sohibul, itu masih tergantung dari hasil pembahasan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan bahwa DPD berwenang ikut serta mengajukan dan membahas Rancangan Undang-undang yang terkait daerah.

"Jadi, tergantung hasil pembahasan terkait keputusan MK tersebut. Sedang diupayakan adanya konsultasi antara DPD, DPR dan MK terkait implementasi keputusan MK," ujar Sohibul Imam pada JurnalParlemen, Sabtu (18/5).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD RI Laode Ida meminta agar dilibatkan dalam pembahasan RAPBN Perubahan 2013 dan RAPBN 2014. Ini berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian tuntutan DPD atas kewenangannya, salah satunya turut membahas RUU. "Yang terkait dengan alokasi anggaran otonomi daerah, anggaran daerah, seharusnya memang DPD RI dilibatkan dalam pembahasan RAPBN-P 2013 dan RAPBN 2014," ujar Laode.

Karenanya, Laode meminta DPR dan pemerintah agar tidak membahasnya RAPBN-P 2013 dan RAPBN 2014 jika tidak mengikutsertakan DPD. "Kita harus tetap dilibatkan, walaupun dalam pengambilan keputusan RUU itu untuk disahkan menjadi Undang-undang nantinya, DPD tidak mempunyai hak suara. Itu tidak masalah," tandasnya.

Jadi pada prinsipnya dalam proses pembahasannya, sesuai konstitusi, DPD harus dilibatkan. "Kondisi itu yang harus dipahami bersama dan dilaksanakan," tegasnya.

Menurut dia, pentingnya keterlibatan DPD ini sebetulnya karena proses pembahasan RUU RAPBN-P 2013 dan RAPBN 2014 ini terkait daerah. "Itu yang lebih penting sebenarnya. Jadi, apa yang dibahas dan diputuskan pun kita tahu, agar bisa disampaikan di daerah," pungkasnya.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Isu Ancaman Keselamatan Capres, Seriuskah?

Senayan - Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, memperkirakan pilpres mendatang bakal aman-aman saja. Ia menepis isu yang dilontarkan Pr...
Iklan Footer