Kelengkapan Berita » DPD Minta Dilibatkan Bahas RAPBN, Ini Kata Sohibul Iman
DPD Minta Dilibatkan Bahas RAPBN, Ini Kata Sohibul Iman
Penulis : - Editor : Sabtu, 18 Mei 2013 18:23:02

WAKIL Ketua DPR RI bidang ekonomi Muhammad Sohibul Iman menghargai permintaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk dilibatkan dalam pembahasan RAPBN-P 2013 dan RAPBN 2014. Namun, menurut Sohibul, itu masih tergantung dari hasil pembahasan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

 DPD Minta Dilibatkan Bahas RAPBN, Ini Kata Sohibul Iman
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Muhammad Sohibul Iman

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI bidang ekonomi Muhammad Sohibul Iman menghargai permintaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk dilibatkan dalam pembahasan RAPBN-P 2013 dan RAPBN 2014. Namun, menurut Sohibul, itu masih tergantung dari hasil pembahasan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan bahwa DPD berwenang ikut serta mengajukan dan membahas Rancangan Undang-undang yang terkait daerah.

"Jadi, tergantung hasil pembahasan terkait keputusan MK tersebut. Sedang diupayakan adanya konsultasi antara DPD, DPR dan MK terkait implementasi keputusan MK," ujar Sohibul Imam pada JurnalParlemen, Sabtu (18/5).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD RI Laode Ida meminta agar dilibatkan dalam pembahasan RAPBN Perubahan 2013 dan RAPBN 2014. Ini berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian tuntutan DPD atas kewenangannya, salah satunya turut membahas RUU. "Yang terkait dengan alokasi anggaran otonomi daerah, anggaran daerah, seharusnya memang DPD RI dilibatkan dalam pembahasan RAPBN-P 2013 dan RAPBN 2014," ujar Laode.

Karenanya, Laode meminta DPR dan pemerintah agar tidak membahasnya RAPBN-P 2013 dan RAPBN 2014 jika tidak mengikutsertakan DPD. "Kita harus tetap dilibatkan, walaupun dalam pengambilan keputusan RUU itu untuk disahkan menjadi Undang-undang nantinya, DPD tidak mempunyai hak suara. Itu tidak masalah," tandasnya.

Jadi pada prinsipnya dalam proses pembahasannya, sesuai konstitusi, DPD harus dilibatkan. "Kondisi itu yang harus dipahami bersama dan dilaksanakan," tegasnya.

Menurut dia, pentingnya keterlibatan DPD ini sebetulnya karena proses pembahasan RUU RAPBN-P 2013 dan RAPBN 2014 ini terkait daerah. "Itu yang lebih penting sebenarnya. Jadi, apa yang dibahas dan diputuskan pun kita tahu, agar bisa disampaikan di daerah," pungkasnya.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...