Kelengkapan Berita » DPD Minta Dilibatkan Bahas RAPBN, Ini Kata Sohibul Iman
DPD Minta Dilibatkan Bahas RAPBN, Ini Kata Sohibul Iman
Penulis : - Editor : Sabtu, 18 Mei 2013 18:23:02

WAKIL Ketua DPR RI bidang ekonomi Muhammad Sohibul Iman menghargai permintaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk dilibatkan dalam pembahasan RAPBN-P 2013 dan RAPBN 2014. Namun, menurut Sohibul, itu masih tergantung dari hasil pembahasan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

 DPD Minta Dilibatkan Bahas RAPBN, Ini Kata Sohibul Iman
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Muhammad Sohibul Iman

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI bidang ekonomi Muhammad Sohibul Iman menghargai permintaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk dilibatkan dalam pembahasan RAPBN-P 2013 dan RAPBN 2014. Namun, menurut Sohibul, itu masih tergantung dari hasil pembahasan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan bahwa DPD berwenang ikut serta mengajukan dan membahas Rancangan Undang-undang yang terkait daerah.

"Jadi, tergantung hasil pembahasan terkait keputusan MK tersebut. Sedang diupayakan adanya konsultasi antara DPD, DPR dan MK terkait implementasi keputusan MK," ujar Sohibul Imam pada JurnalParlemen, Sabtu (18/5).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD RI Laode Ida meminta agar dilibatkan dalam pembahasan RAPBN Perubahan 2013 dan RAPBN 2014. Ini berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian tuntutan DPD atas kewenangannya, salah satunya turut membahas RUU. "Yang terkait dengan alokasi anggaran otonomi daerah, anggaran daerah, seharusnya memang DPD RI dilibatkan dalam pembahasan RAPBN-P 2013 dan RAPBN 2014," ujar Laode.

Karenanya, Laode meminta DPR dan pemerintah agar tidak membahasnya RAPBN-P 2013 dan RAPBN 2014 jika tidak mengikutsertakan DPD. "Kita harus tetap dilibatkan, walaupun dalam pengambilan keputusan RUU itu untuk disahkan menjadi Undang-undang nantinya, DPD tidak mempunyai hak suara. Itu tidak masalah," tandasnya.

Jadi pada prinsipnya dalam proses pembahasannya, sesuai konstitusi, DPD harus dilibatkan. "Kondisi itu yang harus dipahami bersama dan dilaksanakan," tegasnya.

Menurut dia, pentingnya keterlibatan DPD ini sebetulnya karena proses pembahasan RUU RAPBN-P 2013 dan RAPBN 2014 ini terkait daerah. "Itu yang lebih penting sebenarnya. Jadi, apa yang dibahas dan diputuskan pun kita tahu, agar bisa disampaikan di daerah," pungkasnya.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 20 November 2014
Komisi III Rapat Konsultasi dengan KY
Kamis, 20 November 2014
Komisi VII RDPU dengan Dirut Freeport
Kamis, 20 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkumham

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer