Kelengkapan Berita » DPD Minta Dilibatkan Bahas RAPBN, Ini Kata Sohibul Iman
DPD Minta Dilibatkan Bahas RAPBN, Ini Kata Sohibul Iman
Penulis : - Editor : Sabtu, 18 Mei 2013 18:23:02

WAKIL Ketua DPR RI bidang ekonomi Muhammad Sohibul Iman menghargai permintaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk dilibatkan dalam pembahasan RAPBN-P 2013 dan RAPBN 2014. Namun, menurut Sohibul, itu masih tergantung dari hasil pembahasan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

 DPD Minta Dilibatkan Bahas RAPBN, Ini Kata Sohibul Iman
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Muhammad Sohibul Iman

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI bidang ekonomi Muhammad Sohibul Iman menghargai permintaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk dilibatkan dalam pembahasan RAPBN-P 2013 dan RAPBN 2014. Namun, menurut Sohibul, itu masih tergantung dari hasil pembahasan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan bahwa DPD berwenang ikut serta mengajukan dan membahas Rancangan Undang-undang yang terkait daerah.

"Jadi, tergantung hasil pembahasan terkait keputusan MK tersebut. Sedang diupayakan adanya konsultasi antara DPD, DPR dan MK terkait implementasi keputusan MK," ujar Sohibul Imam pada JurnalParlemen, Sabtu (18/5).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD RI Laode Ida meminta agar dilibatkan dalam pembahasan RAPBN Perubahan 2013 dan RAPBN 2014. Ini berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian tuntutan DPD atas kewenangannya, salah satunya turut membahas RUU. "Yang terkait dengan alokasi anggaran otonomi daerah, anggaran daerah, seharusnya memang DPD RI dilibatkan dalam pembahasan RAPBN-P 2013 dan RAPBN 2014," ujar Laode.

Karenanya, Laode meminta DPR dan pemerintah agar tidak membahasnya RAPBN-P 2013 dan RAPBN 2014 jika tidak mengikutsertakan DPD. "Kita harus tetap dilibatkan, walaupun dalam pengambilan keputusan RUU itu untuk disahkan menjadi Undang-undang nantinya, DPD tidak mempunyai hak suara. Itu tidak masalah," tandasnya.

Jadi pada prinsipnya dalam proses pembahasannya, sesuai konstitusi, DPD harus dilibatkan. "Kondisi itu yang harus dipahami bersama dan dilaksanakan," tegasnya.

Menurut dia, pentingnya keterlibatan DPD ini sebetulnya karena proses pembahasan RUU RAPBN-P 2013 dan RAPBN 2014 ini terkait daerah. "Itu yang lebih penting sebenarnya. Jadi, apa yang dibahas dan diputuskan pun kita tahu, agar bisa disampaikan di daerah," pungkasnya.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
1234
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer