Kelengkapan Berita » Tanpa Pembahasan APBN-P 2013, Proses Kenaikan BBM Lebih Sederhana
Tanpa Pembahasan APBN-P 2013, Proses Kenaikan BBM Lebih Sederhana
Penulis : - Editor : Minggu, 19 Mei 2013 13:11:41

RENCANA pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak perlu melalui mekanisme pembahasan APBN Perubahan 2013 di rapat paripurna.

Tanpa Pembahasan APBN-P 2013, Proses Kenaikan BBM Lebih Sederhana
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Memed Sosiawan.

Jakarta - Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak perlu melalui mekanisme pembahasan APBN Perubahan 2013 di rapat paripurna. "Cukup rapat kerja sama pemerintah dan DPR," kata anggota Banggar dari F-PKS Memed Sosiawan kepada JurnalParlemen, Minggu (19/5).

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang APBN 2013 pada pasal 8 ayat (10) yang berbunyi: Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan/atau perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara.

"Artinya, sejak UU APBN 2013 berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013, pemerintah mempunyai kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 8 ayat (10) undang-undang tersebut untuk menyesuaikan belanja subsidi BBM (ayat 1) dan subsidi listrik (ayat 2), yang berarti juga dapat menyesuaikan harga BBM berdasarkan kemampuan keuangan negara," lanjutnya.

Namun, meski sudah berjalan lima bulan, pemerintah belum juga menggunakan kewenangan yang ada sehingga mengakibatkan munculnya ketidakpastian kondisi ekonomi nasional.

Sementara, pemerintah dan DPR bisa menggunakan kewenangan dalam mengelola kelebihan dana yang diperoleh akibat dijalankannya pengurangan subsidi BBM, dengan merujuk pada Pasal 33 ayat (1) UU APBN 2013 yang berbunyi: Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN tahun anggaran 2013. Kedua, pergeseran belanja antarprogram, antarkegiatan, dan/atau antarjenis belanja dalam satu bagian anggaran dan/atau antar bagian anggaran. Dengan demikian, kekhawatiran kesulitan pemerintah terhadap penggunaan dana kompensasi BBM akibat pengurangan subsidi BBM sangat tidak beralasan.

Namun, bila pemerintah akan melalui mekanisme pembahasan RAPBN Perubahan 2013, justru sangat berisiko untuk mandek. "Atau akan memakan waktu setidaknya dua bulan," lanjut anggota Komisi VI DPR ini.

Nah, kata Memed, apakah pemerintah yakin bahwa pembahasan RAPBN Perubahan 2013 akan lancar? "Atau pemerintah sudah memperhitungkan, bahwa kalau kenaikan harga BBM dan pembahasan APBN-P 2013 tidak disetujui, maka akan kembali menggunakan UU APBN 2013?" tanyanya.

Bila ditotal, waktu yang akan dihabiskan pemerintah untuk menaikkan harga BBM mencapai tujuh bulan sejak Januari. Ketidakpastian tersebut akan semakin memperburuk kondisi perekonomian nasional.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...