Komisi III Berita » Desmon Junaedi Mahesa tak Terganggu Soal Absensi BK
Desmon Junaedi Mahesa tak Terganggu Soal Absensi BK
Penulis : - Editor : Senin, 20 Mei 2013 12:15:41

ANGGOTA Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Desmon Junaidi Mahesa memiliki alasan kuat sehingga jarang mengikuti rapat-rapat paripurna dalam masa sidang sebelumnya. Dalam pengumuman BK, Desmon termasuk salah satu yang masuk dalam daftar anggota dewan yang suka bolos dalam rapat paripurna.

 Desmon Junaedi Mahesa tak Terganggu Soal Absensi BK
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Desmon Junaidi Mahesa

Senayan - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Desmon Junaidi Mahesa tidak merasa terganggu dengan absensi yang sudah dikeluarkan Badan Kehormatan (BK) pekan lalu. Dalam pengumuman BK, Desmon termasuk salah satu yang masuk dalam daftar anggota dewan yang suka bolos dalam rapat paripurna.

"Buat saya tidak masalah. Saya kan sakit," kata Desmon di Kompleks Parlemen, Senin (20/5) sambil memegang-megang badannya.

Desmon memang jarang terlihat di paripurna. Beberapa waktu lalu, mantan aktivis ini pernah mengungkapkan kepada JurnalParlemen harus sering cuci darah ke Singapura. Badan Desmon tampak sering pucat dan lebih kurus.

Dalam data absensi BK soal tingkat kehadiran, nama Desmon muncul sebagai salah satu anggota yang tingkat kehadirannya rendah.

Sebelumnya, anggota Badan Kehormatan (BK) dari FPKS Anshory Siregar mengatakan, absensi yang dikeluarkan Badan Kehormatan terkait tingkat kehadiran anggota DPR belum pernah disampaikan dalam rapat pleno. "Belum pernah disampaikan dalam rapat pleno," ujarnya kepada JurnalParlemen, Jumat (17/5) lalu.

Karena itu, mengenai beredarnya absensi anggota DPR, Anshory minta agar ditanyakan saja langsung ke Ketua BK.

Sekretariat BK sudah mengeluarkan tingkat kehadiran anggota dari masing-masing masa sidang. Namun, beberapa anggota yang namanya masuk dalam tingkat kehadiran yang rendah merasa keberatan dan mengajukan protes.

Anggota Komisi IV yang namanya masuk dalam tingkat kehadiran rendah selama masa sidang II (November-Desember 2012), seperti Herman Khaeron dan Rosyid Hidayat (keduanya dari FPD), mengaku sedang kunjungan ke luar negeri, sehingga beberapa kali memang tidak bisa mengikuti rapat paripurna.

Rosyid dan Poempida Hidayatulloh (FPG), bahkan sudah mengirimkan surat protes ke BK, karena merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut.

Baca "Komisi III" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 20 November 2014
Komisi III Rapat Konsultasi dengan KY
Kamis, 20 November 2014
Komisi VII RDPU dengan Dirut Freeport
Kamis, 20 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkumham

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer