Komisi X Berita » Isi Surat BPKP Terkait Rencana Implementasi Kurikulum 2013
Isi Surat BPKP Terkait Rencana Implementasi Kurikulum 2013
Penulis : - Editor : Selasa, 21 Mei 2013 09:08:02

SURAT dari BPKP sebagai rekomendasi terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013 intinya berisi tiga poin. Apa sajakah poin itu?

Isi Surat BPKP Terkait Rencana Implementasi Kurikulum 2013
JurnalParlemen/Farid Kusuma

Kami sudah meminta rekomendasi dari BPKP dan itu sudah kami dapatkan yang tetulis di surat tanggal 8 Mei 2013. 

Senayan - Panja Kurikulum yang dibentuk Komisi X DPR untuk membahas khusus pemerintah mengimplementasikan Kurikulum 2013 secara tegas menyatakan belum memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud. Sebabnya, masih ada persoalan yang belum jelas terkait anggaran.

 

Panja yang diketuai oleh Utut Adianto dari Fraksi PDIP ini mendorong agar ada campur tangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Usulan tersebut kemudian dijalankan oleh Kemendikbud. Hal itu diutarakan Mendikbud Muhammad Nuh dalam rapat kerja dengan Komisi X, Senin (20/5), di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen.

 

"Kami sudah meminta rekomendasi dari BPKP dan itu sudah kami dapatkan yang tetulis di surat tanggal 8 Mei 2013. Intinya, ada tiga catatan yang harus terpenuhi agar Kemendikbud bisa mengimplementasikan Kurikulum 2013," ungkap Mendikbud.

 

Tiga catatan yang diberikan BPKP adalah, pertama, tidak mengalokasikan anggaran kegiatan yang tidak terkait langsung dengan implementasi Kurikulum 2013.

 

Kedua, pelatihan guru dikoordinasikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK dan PMP).  

 

Ketiga, terdapat beberapa kegiatan terkait implementasi Kurikulum 2013 yang perlu mendapat perhatian. Kegiatan itu antara lain, sinkronisasi metode penghitungan biaya cetak dan distribusi buku, penyelarasan biaya dukungan implementasi Kurikulum 2013 antara Dikdas dan Dikmen, serta sinkronisasi kegiatan koordinasi dan manajemen di Ditjen Dikmen. Menurut BPKP, semuanya perlu didukung RKAKL, TOR, serta harga satuan yang lengkap.

 

Baca "Komisi X" Lainnya
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
1234
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer