Komisi X Berita » Isi Surat BPKP Terkait Rencana Implementasi Kurikulum 2013
Isi Surat BPKP Terkait Rencana Implementasi Kurikulum 2013
Penulis : - Editor : Selasa, 21 Mei 2013 09:08:02

SURAT dari BPKP sebagai rekomendasi terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013 intinya berisi tiga poin. Apa sajakah poin itu?

Isi Surat BPKP Terkait Rencana Implementasi Kurikulum 2013
JurnalParlemen/Farid Kusuma

Kami sudah meminta rekomendasi dari BPKP dan itu sudah kami dapatkan yang tetulis di surat tanggal 8 Mei 2013. 

Senayan - Panja Kurikulum yang dibentuk Komisi X DPR untuk membahas khusus pemerintah mengimplementasikan Kurikulum 2013 secara tegas menyatakan belum memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud. Sebabnya, masih ada persoalan yang belum jelas terkait anggaran.

 

Panja yang diketuai oleh Utut Adianto dari Fraksi PDIP ini mendorong agar ada campur tangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Usulan tersebut kemudian dijalankan oleh Kemendikbud. Hal itu diutarakan Mendikbud Muhammad Nuh dalam rapat kerja dengan Komisi X, Senin (20/5), di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen.

 

"Kami sudah meminta rekomendasi dari BPKP dan itu sudah kami dapatkan yang tetulis di surat tanggal 8 Mei 2013. Intinya, ada tiga catatan yang harus terpenuhi agar Kemendikbud bisa mengimplementasikan Kurikulum 2013," ungkap Mendikbud.

 

Tiga catatan yang diberikan BPKP adalah, pertama, tidak mengalokasikan anggaran kegiatan yang tidak terkait langsung dengan implementasi Kurikulum 2013.

 

Kedua, pelatihan guru dikoordinasikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK dan PMP).  

 

Ketiga, terdapat beberapa kegiatan terkait implementasi Kurikulum 2013 yang perlu mendapat perhatian. Kegiatan itu antara lain, sinkronisasi metode penghitungan biaya cetak dan distribusi buku, penyelarasan biaya dukungan implementasi Kurikulum 2013 antara Dikdas dan Dikmen, serta sinkronisasi kegiatan koordinasi dan manajemen di Ditjen Dikmen. Menurut BPKP, semuanya perlu didukung RKAKL, TOR, serta harga satuan yang lengkap.

 

Baca "Komisi X" Lainnya
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
1234
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Akibat Kelelahan Mengikuti Paripurna Pengesahan RUU Pilkada

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer