Komisi X Berita » Isi Surat BPKP Terkait Rencana Implementasi Kurikulum 2013
Isi Surat BPKP Terkait Rencana Implementasi Kurikulum 2013
Penulis : - Editor : Selasa, 21 Mei 2013 09:08:02

SURAT dari BPKP sebagai rekomendasi terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013 intinya berisi tiga poin. Apa sajakah poin itu?

Isi Surat BPKP Terkait Rencana Implementasi Kurikulum 2013
JurnalParlemen/Farid Kusuma

Kami sudah meminta rekomendasi dari BPKP dan itu sudah kami dapatkan yang tetulis di surat tanggal 8 Mei 2013. 

Senayan - Panja Kurikulum yang dibentuk Komisi X DPR untuk membahas khusus pemerintah mengimplementasikan Kurikulum 2013 secara tegas menyatakan belum memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud. Sebabnya, masih ada persoalan yang belum jelas terkait anggaran.

 

Panja yang diketuai oleh Utut Adianto dari Fraksi PDIP ini mendorong agar ada campur tangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Usulan tersebut kemudian dijalankan oleh Kemendikbud. Hal itu diutarakan Mendikbud Muhammad Nuh dalam rapat kerja dengan Komisi X, Senin (20/5), di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen.

 

"Kami sudah meminta rekomendasi dari BPKP dan itu sudah kami dapatkan yang tetulis di surat tanggal 8 Mei 2013. Intinya, ada tiga catatan yang harus terpenuhi agar Kemendikbud bisa mengimplementasikan Kurikulum 2013," ungkap Mendikbud.

 

Tiga catatan yang diberikan BPKP adalah, pertama, tidak mengalokasikan anggaran kegiatan yang tidak terkait langsung dengan implementasi Kurikulum 2013.

 

Kedua, pelatihan guru dikoordinasikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK dan PMP).  

 

Ketiga, terdapat beberapa kegiatan terkait implementasi Kurikulum 2013 yang perlu mendapat perhatian. Kegiatan itu antara lain, sinkronisasi metode penghitungan biaya cetak dan distribusi buku, penyelarasan biaya dukungan implementasi Kurikulum 2013 antara Dikdas dan Dikmen, serta sinkronisasi kegiatan koordinasi dan manajemen di Ditjen Dikmen. Menurut BPKP, semuanya perlu didukung RKAKL, TOR, serta harga satuan yang lengkap.

 

Baca "Komisi X" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer