Komisi IX Berita » Mengapa RUU Keperawatan Perlu Segera Disahkan?
Mengapa RUU Keperawatan Perlu Segera Disahkan?
Penulis : - Editor : Selasa, 21 Mei 2013 13:37:08

SAAT berunjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5), ribuan perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mendesak DPR segera mengesahkan RUU Keperawatan pada tahun 2013.

Mengapa RUU Keperawatan Perlu Segera Disahkan?
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Demonstrasi menuntut pengesahan RUU Keperawatan, Selasa (21/5).

Senayan - Saat berunjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5), ribuan perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mendesak DPR segera mengesahkan RUU Keperawatan pada tahun 2013 ini. Mengapa RUU Keperawatan harus segera disahkan?

Menurut Sekjen PPNI Harif Fadhillah, RUU Keperawatan adalah landasan kokoh bagi peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan kesehatan yang dibutuhkan rakyat. "Karena, mutu perawat yang baik akan menurunkan komplikasi penyakit dan mempercepat proses penyembuhan," kata Harif di sela-sela aksi unjuk rasa.
 
Harif menambahkan,"Mutu tenaga keperawatan yang merupakan 60 persen tenaga kesehatan di Indonesia akan sangat berdampak pada beban anggaran pelayanan kesehatan di era BPJS dan penurunan kualitas hidup akibat komplikasi yang sangat berpengaruh terhadap produtivitas masyarakat."

Menurut Harif, desakan ini disampaikan perawat didasarkan pada terhentinya proses pembahasan RUU Keperawatan setelah adanya surat penyampaian Ketua DPR RI Kepada Presiden pada 18 Februari 2013 dan surat Presiden tanggal 8 April 2013 untuk membahas RUU Keperawatan bersama Menteri dan DPR untuk kemudian dilanjutkan dengan pengesahannya.

Harif mendesak DPR segera merespons RUU Keperawatan dengan memanggil lima menteri di antaranya Menteri Kesehatan,  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Baca "Komisi IX" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer