Komisi IX Berita » Mengapa RUU Keperawatan Perlu Segera Disahkan?
Mengapa RUU Keperawatan Perlu Segera Disahkan?
Penulis : - Editor : Selasa, 21 Mei 2013 13:37:08

SAAT berunjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5), ribuan perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mendesak DPR segera mengesahkan RUU Keperawatan pada tahun 2013.

Mengapa RUU Keperawatan Perlu Segera Disahkan?
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Demonstrasi menuntut pengesahan RUU Keperawatan, Selasa (21/5).

Senayan - Saat berunjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5), ribuan perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mendesak DPR segera mengesahkan RUU Keperawatan pada tahun 2013 ini. Mengapa RUU Keperawatan harus segera disahkan?

Menurut Sekjen PPNI Harif Fadhillah, RUU Keperawatan adalah landasan kokoh bagi peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan kesehatan yang dibutuhkan rakyat. "Karena, mutu perawat yang baik akan menurunkan komplikasi penyakit dan mempercepat proses penyembuhan," kata Harif di sela-sela aksi unjuk rasa.
 
Harif menambahkan,"Mutu tenaga keperawatan yang merupakan 60 persen tenaga kesehatan di Indonesia akan sangat berdampak pada beban anggaran pelayanan kesehatan di era BPJS dan penurunan kualitas hidup akibat komplikasi yang sangat berpengaruh terhadap produtivitas masyarakat."

Menurut Harif, desakan ini disampaikan perawat didasarkan pada terhentinya proses pembahasan RUU Keperawatan setelah adanya surat penyampaian Ketua DPR RI Kepada Presiden pada 18 Februari 2013 dan surat Presiden tanggal 8 April 2013 untuk membahas RUU Keperawatan bersama Menteri dan DPR untuk kemudian dilanjutkan dengan pengesahannya.

Harif mendesak DPR segera merespons RUU Keperawatan dengan memanggil lima menteri di antaranya Menteri Kesehatan,  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Baca "Komisi IX" Lainnya
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
1234
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer