Komisi IX Berita » Mengapa RUU Keperawatan Perlu Segera Disahkan?
Mengapa RUU Keperawatan Perlu Segera Disahkan?
Penulis : - Editor : Selasa, 21 Mei 2013 13:37:08

SAAT berunjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5), ribuan perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mendesak DPR segera mengesahkan RUU Keperawatan pada tahun 2013.

Mengapa RUU Keperawatan Perlu Segera Disahkan?
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Demonstrasi menuntut pengesahan RUU Keperawatan, Selasa (21/5).

Senayan - Saat berunjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5), ribuan perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mendesak DPR segera mengesahkan RUU Keperawatan pada tahun 2013 ini. Mengapa RUU Keperawatan harus segera disahkan?

Menurut Sekjen PPNI Harif Fadhillah, RUU Keperawatan adalah landasan kokoh bagi peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan kesehatan yang dibutuhkan rakyat. "Karena, mutu perawat yang baik akan menurunkan komplikasi penyakit dan mempercepat proses penyembuhan," kata Harif di sela-sela aksi unjuk rasa.
 
Harif menambahkan,"Mutu tenaga keperawatan yang merupakan 60 persen tenaga kesehatan di Indonesia akan sangat berdampak pada beban anggaran pelayanan kesehatan di era BPJS dan penurunan kualitas hidup akibat komplikasi yang sangat berpengaruh terhadap produtivitas masyarakat."

Menurut Harif, desakan ini disampaikan perawat didasarkan pada terhentinya proses pembahasan RUU Keperawatan setelah adanya surat penyampaian Ketua DPR RI Kepada Presiden pada 18 Februari 2013 dan surat Presiden tanggal 8 April 2013 untuk membahas RUU Keperawatan bersama Menteri dan DPR untuk kemudian dilanjutkan dengan pengesahannya.

Harif mendesak DPR segera merespons RUU Keperawatan dengan memanggil lima menteri di antaranya Menteri Kesehatan,  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Baca "Komisi IX" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer