Komisi IX Berita » Mengapa RUU Keperawatan Perlu Segera Disahkan?
Mengapa RUU Keperawatan Perlu Segera Disahkan?
Penulis : - Editor : Selasa, 21 Mei 2013 13:37:08

SAAT berunjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5), ribuan perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mendesak DPR segera mengesahkan RUU Keperawatan pada tahun 2013.

Mengapa RUU Keperawatan Perlu Segera Disahkan?
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Demonstrasi menuntut pengesahan RUU Keperawatan, Selasa (21/5).

Senayan - Saat berunjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5), ribuan perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mendesak DPR segera mengesahkan RUU Keperawatan pada tahun 2013 ini. Mengapa RUU Keperawatan harus segera disahkan?

Menurut Sekjen PPNI Harif Fadhillah, RUU Keperawatan adalah landasan kokoh bagi peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan kesehatan yang dibutuhkan rakyat. "Karena, mutu perawat yang baik akan menurunkan komplikasi penyakit dan mempercepat proses penyembuhan," kata Harif di sela-sela aksi unjuk rasa.
 
Harif menambahkan,"Mutu tenaga keperawatan yang merupakan 60 persen tenaga kesehatan di Indonesia akan sangat berdampak pada beban anggaran pelayanan kesehatan di era BPJS dan penurunan kualitas hidup akibat komplikasi yang sangat berpengaruh terhadap produtivitas masyarakat."

Menurut Harif, desakan ini disampaikan perawat didasarkan pada terhentinya proses pembahasan RUU Keperawatan setelah adanya surat penyampaian Ketua DPR RI Kepada Presiden pada 18 Februari 2013 dan surat Presiden tanggal 8 April 2013 untuk membahas RUU Keperawatan bersama Menteri dan DPR untuk kemudian dilanjutkan dengan pengesahannya.

Harif mendesak DPR segera merespons RUU Keperawatan dengan memanggil lima menteri di antaranya Menteri Kesehatan,  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Baca "Komisi IX" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer