Komisi IX Berita » Mengapa RUU Keperawatan Perlu Segera Disahkan?
Mengapa RUU Keperawatan Perlu Segera Disahkan?
Penulis : - Editor : Selasa, 21 Mei 2013 13:37:08

SAAT berunjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5), ribuan perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mendesak DPR segera mengesahkan RUU Keperawatan pada tahun 2013.

Mengapa RUU Keperawatan Perlu Segera Disahkan?
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Demonstrasi menuntut pengesahan RUU Keperawatan, Selasa (21/5).

Senayan - Saat berunjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5), ribuan perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mendesak DPR segera mengesahkan RUU Keperawatan pada tahun 2013 ini. Mengapa RUU Keperawatan harus segera disahkan?

Menurut Sekjen PPNI Harif Fadhillah, RUU Keperawatan adalah landasan kokoh bagi peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan kesehatan yang dibutuhkan rakyat. "Karena, mutu perawat yang baik akan menurunkan komplikasi penyakit dan mempercepat proses penyembuhan," kata Harif di sela-sela aksi unjuk rasa.
 
Harif menambahkan,"Mutu tenaga keperawatan yang merupakan 60 persen tenaga kesehatan di Indonesia akan sangat berdampak pada beban anggaran pelayanan kesehatan di era BPJS dan penurunan kualitas hidup akibat komplikasi yang sangat berpengaruh terhadap produtivitas masyarakat."

Menurut Harif, desakan ini disampaikan perawat didasarkan pada terhentinya proses pembahasan RUU Keperawatan setelah adanya surat penyampaian Ketua DPR RI Kepada Presiden pada 18 Februari 2013 dan surat Presiden tanggal 8 April 2013 untuk membahas RUU Keperawatan bersama Menteri dan DPR untuk kemudian dilanjutkan dengan pengesahannya.

Harif mendesak DPR segera merespons RUU Keperawatan dengan memanggil lima menteri di antaranya Menteri Kesehatan,  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Baca "Komisi IX" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...