Kelengkapan Berita » Fraksi PKS Desak Pemerintah Menambah Anggaran Kesehatan
Fraksi PKS Desak Pemerintah Menambah Anggaran Kesehatan
Penulis : - Editor : Kamis, 23 Mei 2013 13:55:40

FRAKSI PKS mendesak pemerintah untuk memberikan proritas tambahan bagi anggaran kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2014. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, anggaran kesehatan seharusnya minimal sebesar lima persen dari APBN di luar gaji.

 Fraksi PKS Desak Pemerintah Menambah Anggaran Kesehatan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Senayan - Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk memberikan proritas tambahan bagi anggaran kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2014. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, anggaran kesehatan seharusnya minimal sebesar lima persen dari APBN di luar gaji.

Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PKS Ecky Awal Mucharram saat membacakan pandangan fraksinya atas pokok-pokok pembicaraan pendahuluan RAPBN 2014, dalam Sidang Paripurna DPR RI, Kamis (23/5).

"Fraksi PKS memandang, kebijakan anggaran kesehatan perlu mendapatkan prioritas yang juga memadai. Ini sebagai bentuk ketaatan kepada Undang-undang, sekaligus juga memberikan layanan kesehatan yang maksimal kepada warga negara," ujar Ecky.

Fraksi PKS juga mendesak pemerintah agar bersungguh-sungguh untuk memastikan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). "Pelaksanaan BPJS Kesehatan itu kan per 1 Januari 2014. Kami berharap, pemerintah menyiapkan segala elemen pendukung agar pelaksanaannya benar-benar bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Selain itu, untuk menjamin keberlangsungan SJSN dalam jangka panjang, Fraksi PKS meminta agar pelaksanaan SJSN dimasukkan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).

"Kami juga mendesak kepada pemerintah untuk menyiapkan prakondisi implementasi SJSN. Yaitu, memastikan efisiensi belanja kesehatan publik dan sistem kesehatan nasional, khususnya rumah sakit dan dokter melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat," kata Ecky.


Baca "Kelengkapan" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer