Kelengkapan Berita » Fraksi PKS Desak Pemerintah Menambah Anggaran Kesehatan
Fraksi PKS Desak Pemerintah Menambah Anggaran Kesehatan
Penulis : - Editor : Kamis, 23 Mei 2013 13:55:40

FRAKSI PKS mendesak pemerintah untuk memberikan proritas tambahan bagi anggaran kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2014. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, anggaran kesehatan seharusnya minimal sebesar lima persen dari APBN di luar gaji.

 Fraksi PKS Desak Pemerintah Menambah Anggaran Kesehatan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Senayan - Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk memberikan proritas tambahan bagi anggaran kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2014. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, anggaran kesehatan seharusnya minimal sebesar lima persen dari APBN di luar gaji.

Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PKS Ecky Awal Mucharram saat membacakan pandangan fraksinya atas pokok-pokok pembicaraan pendahuluan RAPBN 2014, dalam Sidang Paripurna DPR RI, Kamis (23/5).

"Fraksi PKS memandang, kebijakan anggaran kesehatan perlu mendapatkan prioritas yang juga memadai. Ini sebagai bentuk ketaatan kepada Undang-undang, sekaligus juga memberikan layanan kesehatan yang maksimal kepada warga negara," ujar Ecky.

Fraksi PKS juga mendesak pemerintah agar bersungguh-sungguh untuk memastikan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). "Pelaksanaan BPJS Kesehatan itu kan per 1 Januari 2014. Kami berharap, pemerintah menyiapkan segala elemen pendukung agar pelaksanaannya benar-benar bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Selain itu, untuk menjamin keberlangsungan SJSN dalam jangka panjang, Fraksi PKS meminta agar pelaksanaan SJSN dimasukkan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).

"Kami juga mendesak kepada pemerintah untuk menyiapkan prakondisi implementasi SJSN. Yaitu, memastikan efisiensi belanja kesehatan publik dan sistem kesehatan nasional, khususnya rumah sakit dan dokter melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat," kata Ecky.


Baca "Kelengkapan" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer