Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' cannot be used after 'URL-Rewriter' in /home/bc/jn/index.php on line 31
Fraksi PKS Desak Pemerintah Menambah Anggaran Kesehatan | Jurnal Parlemen

Kelengkapan Berita » Fraksi PKS Desak Pemerintah Menambah Anggaran Kesehatan
Fraksi PKS Desak Pemerintah Menambah Anggaran Kesehatan
Penulis : - Editor : Kamis, 23 Mei 2013 13:55:40

FRAKSI PKS mendesak pemerintah untuk memberikan proritas tambahan bagi anggaran kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2014. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, anggaran kesehatan seharusnya minimal sebesar lima persen dari APBN di luar gaji.

 Fraksi PKS Desak Pemerintah Menambah Anggaran Kesehatan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Senayan - Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk memberikan proritas tambahan bagi anggaran kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2014. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, anggaran kesehatan seharusnya minimal sebesar lima persen dari APBN di luar gaji.

Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PKS Ecky Awal Mucharram saat membacakan pandangan fraksinya atas pokok-pokok pembicaraan pendahuluan RAPBN 2014, dalam Sidang Paripurna DPR RI, Kamis (23/5).

"Fraksi PKS memandang, kebijakan anggaran kesehatan perlu mendapatkan prioritas yang juga memadai. Ini sebagai bentuk ketaatan kepada Undang-undang, sekaligus juga memberikan layanan kesehatan yang maksimal kepada warga negara," ujar Ecky.

Fraksi PKS juga mendesak pemerintah agar bersungguh-sungguh untuk memastikan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). "Pelaksanaan BPJS Kesehatan itu kan per 1 Januari 2014. Kami berharap, pemerintah menyiapkan segala elemen pendukung agar pelaksanaannya benar-benar bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Selain itu, untuk menjamin keberlangsungan SJSN dalam jangka panjang, Fraksi PKS meminta agar pelaksanaan SJSN dimasukkan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).

"Kami juga mendesak kepada pemerintah untuk menyiapkan prakondisi implementasi SJSN. Yaitu, memastikan efisiensi belanja kesehatan publik dan sistem kesehatan nasional, khususnya rumah sakit dan dokter melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat," kata Ecky.


Baca "Kelengkapan" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer