Kelengkapan Berita » Fraksi PKS Desak Pemerintah Menambah Anggaran Kesehatan
Fraksi PKS Desak Pemerintah Menambah Anggaran Kesehatan
Penulis : - Editor : Kamis, 23 Mei 2013 13:55:40

FRAKSI PKS mendesak pemerintah untuk memberikan proritas tambahan bagi anggaran kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2014. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, anggaran kesehatan seharusnya minimal sebesar lima persen dari APBN di luar gaji.

 Fraksi PKS Desak Pemerintah Menambah Anggaran Kesehatan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Senayan - Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk memberikan proritas tambahan bagi anggaran kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2014. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, anggaran kesehatan seharusnya minimal sebesar lima persen dari APBN di luar gaji.

Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PKS Ecky Awal Mucharram saat membacakan pandangan fraksinya atas pokok-pokok pembicaraan pendahuluan RAPBN 2014, dalam Sidang Paripurna DPR RI, Kamis (23/5).

"Fraksi PKS memandang, kebijakan anggaran kesehatan perlu mendapatkan prioritas yang juga memadai. Ini sebagai bentuk ketaatan kepada Undang-undang, sekaligus juga memberikan layanan kesehatan yang maksimal kepada warga negara," ujar Ecky.

Fraksi PKS juga mendesak pemerintah agar bersungguh-sungguh untuk memastikan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). "Pelaksanaan BPJS Kesehatan itu kan per 1 Januari 2014. Kami berharap, pemerintah menyiapkan segala elemen pendukung agar pelaksanaannya benar-benar bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Selain itu, untuk menjamin keberlangsungan SJSN dalam jangka panjang, Fraksi PKS meminta agar pelaksanaan SJSN dimasukkan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).

"Kami juga mendesak kepada pemerintah untuk menyiapkan prakondisi implementasi SJSN. Yaitu, memastikan efisiensi belanja kesehatan publik dan sistem kesehatan nasional, khususnya rumah sakit dan dokter melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat," kata Ecky.


Baca "Kelengkapan" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer