Komisi IX Berita » Sistem Jaminan Sosial Bukan Politik Amal
Sistem Jaminan Sosial Bukan Politik Amal
Penulis : - Editor : Jum`at, 24 Mei 2013 08:37:45

INDONESIA punya nilai gotong royong. Sebab itu, BPJS dibikin dalam bentuk iuran, dan bukan sekadar proyek amal. Selama ini pemerintah menyerahkan sistem jaminan sosial pada pasar.

Sistem Jaminan Sosial Bukan Politik Amal
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Rieke Diah Pitaloka

Ini juga menjadi koreksi bahwa sebetulnya tidak ada yang gratis.

Senayan - Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendukung penuh agar program jaminan sosial di bawah payung Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS bisa berjalan lancar. Program jaminan sosial akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 1 Januari 2014.

 

BPJS adalah bukti kehadiran negara dalam membela kepentingan rakyatnya. Jika Indonesia baru membuat sekarang, negara lainnya umumnya sudah punya sistem jaminan kesehatan yang melindungi seluruh warganya.

 

"Seingat saya, di kawasan Asia hanya negara kita dan Myanmar yang belum punya. Sangat menyedihkan karena negara seperti Gabon, dan bahkan Timor Leste yang baru merdeka sudah menerapkan sitem jaminan sosial," ujar Rieke Diah Pitaloka dalam diskusi di Pressroom DPR, Senayan, Kamis (23/5).

 

Menurut politisi PDIP ini, jaminan sosial merupakan bentuk proteksi negara bagi rakyatnya dalam menghadapi pasar bebas. Sayangnya, selama ini pemerintahan SBY justru menyerahkan jaminan sosial kepada mekanisme pasar bebas.

 

"Di peta jalan pemerintahan SBY mengenai jaminan kesehatan tahun 2012 hingga 2019 yang tertulis dalam buku laporan pemerintah saat raker dengan Komisi IX, disebutkan bahwa dengan SJSN, maka jaminan kesehatan diserahkan pada sistem pasar," ungkapnya.

 

Sistem jaminan sosial, lanjut Rieke, adalah jawaban atas pendistribusian keadilan sekaligus antitesa atas sistem pasar. Indonesia perlu mengembangkan sistem jaminan sosial dengan konsep dasar yang sesuai dengan nilai bangsa sendiri. Makanya, BPJS dibikin atas dasar prinsip gotong royong dalam bentuk iuran, bukan berupa politik charity (amai).

 

"Ini juga menjadi koreksi bahwa sebetulnya tidak ada yang gratis. Semua warga yang berpenghasilan diwajibkan untuk iuran, sementara mereka yang tidak mampu juga tetap iuran yang diambil dari APBN," kata perempuan yang kondang disapa Oneng.

 

Baca "Komisi IX" Lainnya
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
1234
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer