Komisi IX Berita » Sistem Jaminan Sosial Bukan Politik Amal
Sistem Jaminan Sosial Bukan Politik Amal
Penulis : - Editor : Jum`at, 24 Mei 2013 08:37:45

INDONESIA punya nilai gotong royong. Sebab itu, BPJS dibikin dalam bentuk iuran, dan bukan sekadar proyek amal. Selama ini pemerintah menyerahkan sistem jaminan sosial pada pasar.

Sistem Jaminan Sosial Bukan Politik Amal
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Rieke Diah Pitaloka

Ini juga menjadi koreksi bahwa sebetulnya tidak ada yang gratis.

Senayan - Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendukung penuh agar program jaminan sosial di bawah payung Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS bisa berjalan lancar. Program jaminan sosial akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 1 Januari 2014.

 

BPJS adalah bukti kehadiran negara dalam membela kepentingan rakyatnya. Jika Indonesia baru membuat sekarang, negara lainnya umumnya sudah punya sistem jaminan kesehatan yang melindungi seluruh warganya.

 

"Seingat saya, di kawasan Asia hanya negara kita dan Myanmar yang belum punya. Sangat menyedihkan karena negara seperti Gabon, dan bahkan Timor Leste yang baru merdeka sudah menerapkan sitem jaminan sosial," ujar Rieke Diah Pitaloka dalam diskusi di Pressroom DPR, Senayan, Kamis (23/5).

 

Menurut politisi PDIP ini, jaminan sosial merupakan bentuk proteksi negara bagi rakyatnya dalam menghadapi pasar bebas. Sayangnya, selama ini pemerintahan SBY justru menyerahkan jaminan sosial kepada mekanisme pasar bebas.

 

"Di peta jalan pemerintahan SBY mengenai jaminan kesehatan tahun 2012 hingga 2019 yang tertulis dalam buku laporan pemerintah saat raker dengan Komisi IX, disebutkan bahwa dengan SJSN, maka jaminan kesehatan diserahkan pada sistem pasar," ungkapnya.

 

Sistem jaminan sosial, lanjut Rieke, adalah jawaban atas pendistribusian keadilan sekaligus antitesa atas sistem pasar. Indonesia perlu mengembangkan sistem jaminan sosial dengan konsep dasar yang sesuai dengan nilai bangsa sendiri. Makanya, BPJS dibikin atas dasar prinsip gotong royong dalam bentuk iuran, bukan berupa politik charity (amai).

 

"Ini juga menjadi koreksi bahwa sebetulnya tidak ada yang gratis. Semua warga yang berpenghasilan diwajibkan untuk iuran, sementara mereka yang tidak mampu juga tetap iuran yang diambil dari APBN," kata perempuan yang kondang disapa Oneng.

 

Baca "Komisi IX" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer