Komisi IX Berita » Sistem Jaminan Sosial Bukan Politik Amal
Sistem Jaminan Sosial Bukan Politik Amal
Penulis : - Editor : Jum`at, 24 Mei 2013 08:37:45

INDONESIA punya nilai gotong royong. Sebab itu, BPJS dibikin dalam bentuk iuran, dan bukan sekadar proyek amal. Selama ini pemerintah menyerahkan sistem jaminan sosial pada pasar.

Sistem Jaminan Sosial Bukan Politik Amal
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Rieke Diah Pitaloka

Ini juga menjadi koreksi bahwa sebetulnya tidak ada yang gratis.

Senayan - Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendukung penuh agar program jaminan sosial di bawah payung Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS bisa berjalan lancar. Program jaminan sosial akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 1 Januari 2014.

 

BPJS adalah bukti kehadiran negara dalam membela kepentingan rakyatnya. Jika Indonesia baru membuat sekarang, negara lainnya umumnya sudah punya sistem jaminan kesehatan yang melindungi seluruh warganya.

 

"Seingat saya, di kawasan Asia hanya negara kita dan Myanmar yang belum punya. Sangat menyedihkan karena negara seperti Gabon, dan bahkan Timor Leste yang baru merdeka sudah menerapkan sitem jaminan sosial," ujar Rieke Diah Pitaloka dalam diskusi di Pressroom DPR, Senayan, Kamis (23/5).

 

Menurut politisi PDIP ini, jaminan sosial merupakan bentuk proteksi negara bagi rakyatnya dalam menghadapi pasar bebas. Sayangnya, selama ini pemerintahan SBY justru menyerahkan jaminan sosial kepada mekanisme pasar bebas.

 

"Di peta jalan pemerintahan SBY mengenai jaminan kesehatan tahun 2012 hingga 2019 yang tertulis dalam buku laporan pemerintah saat raker dengan Komisi IX, disebutkan bahwa dengan SJSN, maka jaminan kesehatan diserahkan pada sistem pasar," ungkapnya.

 

Sistem jaminan sosial, lanjut Rieke, adalah jawaban atas pendistribusian keadilan sekaligus antitesa atas sistem pasar. Indonesia perlu mengembangkan sistem jaminan sosial dengan konsep dasar yang sesuai dengan nilai bangsa sendiri. Makanya, BPJS dibikin atas dasar prinsip gotong royong dalam bentuk iuran, bukan berupa politik charity (amai).

 

"Ini juga menjadi koreksi bahwa sebetulnya tidak ada yang gratis. Semua warga yang berpenghasilan diwajibkan untuk iuran, sementara mereka yang tidak mampu juga tetap iuran yang diambil dari APBN," kata perempuan yang kondang disapa Oneng.

 

Baca "Komisi IX" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 24 November 2014
Komisi II RDP dengan Bawaslu dan KPU
Senin, 24 November 2014
Komisi III Raker dengan Menkumham
Senin, 24 November 2014
Komisi VIII RDP dengan KPAI

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer