Komisi II Berita » Panja DOB Bahas Usulan Pembentukan Kabupaten Muratara
Panja DOB Bahas Usulan Pembentukan Kabupaten Muratara
Penulis : - Editor : Senin, 27 Mei 2013 09:13:44

RUU Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) sudah pernah dibahas pada dua masa persidangan lalu. Tapi, belum ada kata sepakat soal batas wilayah. Pada masa sidang kali ini masalah itu diharapkan tuntas.

Panja DOB Bahas Usulan Pembentukan Kabupaten Muratara
Jurnalparlemen/Andri Nurdriansyah

Gamari Sutrisno, anggota Panja Daerah Otonomi Baru dari Fraksi PKS

Masalah utamanya terkait dengan batas wilayah. Karena batas wilayah (Muratara) itu berimpitan dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan Jambi

Senayan - Panitia Kerja (Panja) Daerah Otonom Baru (DOB) Komisi II DPR kembali membahas usulan pembentukan DOB, Senin (27/5) ini. Demikian kata anggota Panja DOB dari F-PKS Gamari.

 

Jelang siang hari ini, Panja DOB akan rapat dengan pihak Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Peraturan Perundangan-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan Komite I DPD RI.

 

Kepala Badan Informasi Geospasial juga diunang dalam rapat yang akan membahas RUU Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Dalam rapat tersebut diundang pula gubernur dan DPRD dari Sumatera Selatan dan Jambi serta bupati dan DPRD Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

 

"Masalah utamanya terkait dengan batas wilayah. Karena batas wilayah (Muratara) itu berimpitan dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan Jambi," kata Gamari kepada JurnalParlemen, Senin (27/5).

 

Gamari mengingatkan, RUU Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara sudah dibahas pada dua masa persidangan lalu. "Tapi, karena batas wilayah masih belum clear dalam arti Kabupaten Muba dan Jambi belum memberikan persetujuan, maka kita clear-kan dan harus berdasarkan peraturan," katanya.

 

Dari 19 usulan pembentukan daerah otonom baru, 14 di antaranya sudah disahkan Komisi II dan pemerintah. Lima calon DOB belum disetujui, antara lain Kabupaten Musi Rawas Utara di Sumsel. Sementara, empat calon DOB lainnya ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Kabupaten Muna Barat, Kota Raha, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan.


Baca "Komisi II" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer