Komisi V Berita » Komisi V Setujui Alokasi Anggaran Pembangunan Shelter Penanganan Bencana
Komisi V Setujui Alokasi Anggaran Pembangunan Shelter Penanganan Bencana
Penulis : - Editor : Senin, 27 Mei 2013 18:40:27

KEGIATAN pembangunan shelter ini direncanakan di 139 lokasi utama di Pantai Barat Sumatera dan Pantai Selatan Jawa.

Senayan - Komisi V DPR RI menyetujui penjelasan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terhadap alokasi anggaran dari BA 999 untuk Pembangunan Shelter Penanganan Bencana sesuai dengan Surat Menkeu Nomor S-216/MK.02/2013, tertanggal 18 Maret 3013.

Rinciannya, untuk Kementerian PU sebesar Rp 558 miliar dengan Program Pembangunan dan Peningkatan Tempat Evakuasi Sementara (TES), Kementerian Perhubungan sebesar Rp 10 miliar untuk program Penguatan Kapasitas, Kesiapsiagaan, dan Pengurangan Risiko Bencana.  Sementara, untuk BMKG sebesar Rp 44 miliar, dengan Program Penguatan Rantai Peringatan Dini.

Demikian salah satu kesimpulan rapat Komisi V dengan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) yang dibacakan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M Said di Ruang Komisi V, Senin (27/5).

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, untuk Program Pembangunan dan Peningkatan Tempat Evakuasi Sementara (TES), dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.000,00 miliar. Dari alokasi tersebut terdapat kegiatan pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES)/Shelter Bencana dengan alokasi Rp 558,00 miliar.

Kegiatan pembangunan shelter ini direncanakan di 139 lokasi utama di Pantai Barat Sumatera dan Pantai Selatan Jawa. "Khusus untuk pembangunan TES ini, Kementerian PU akan memberikan dukungan berupa bantuan tenaga teknis untuk pengecekan desain dan standar teknis, serta pengawasan pelaksanaan. Pembahasan rincian kegiatan dan alokasi anggarannya ditengah dibahas antara BNPB dengan Komisi VIII DPR RI," ujar Djoko.

Sementara, Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan, program/kegiatan prioritas pemerintah pada BA (999) Bendahara Umum Negara (BUN) TA 2013 di antaranya untuk pembuatan lapangan penanggulangan bencana dengan rigid termasuk pengawasan di Bandar Udara Binaka Gunungsitoli, Sumatera Utara sebesar Rp 4,55 miliar dan pemotongan bukit termasuk pengawasan di Bandar Udara Lasikin, Sinabang, Nanggroe Aceh Darussalam sebesar Rp 5,45 miliar.

Sedangkan Kepala BMKG Sri Woro B Harijono mengatakan, Program Penguatan Rantai Peringatan Dini digunakan untuk pembangunan dan pengembangan sistem peringatan dini nasional dan daerah yang terintegrasi 1 paket Rp 22 miliar dan untuk pembangunan sirine utama yang dapat berbunyi kurang dari 10 menit setelah terjadi gempa di bawah laut 1 paket Rp 22 miliar.

Baca "Komisi V" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer