Komisi V Berita » Komisi V Setujui Alokasi Anggaran Pembangunan Shelter Penanganan Bencana
Komisi V Setujui Alokasi Anggaran Pembangunan Shelter Penanganan Bencana
Penulis : - Editor : Senin, 27 Mei 2013 18:40:27

KEGIATAN pembangunan shelter ini direncanakan di 139 lokasi utama di Pantai Barat Sumatera dan Pantai Selatan Jawa.

Senayan - Komisi V DPR RI menyetujui penjelasan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terhadap alokasi anggaran dari BA 999 untuk Pembangunan Shelter Penanganan Bencana sesuai dengan Surat Menkeu Nomor S-216/MK.02/2013, tertanggal 18 Maret 3013.

Rinciannya, untuk Kementerian PU sebesar Rp 558 miliar dengan Program Pembangunan dan Peningkatan Tempat Evakuasi Sementara (TES), Kementerian Perhubungan sebesar Rp 10 miliar untuk program Penguatan Kapasitas, Kesiapsiagaan, dan Pengurangan Risiko Bencana.  Sementara, untuk BMKG sebesar Rp 44 miliar, dengan Program Penguatan Rantai Peringatan Dini.

Demikian salah satu kesimpulan rapat Komisi V dengan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) yang dibacakan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M Said di Ruang Komisi V, Senin (27/5).

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, untuk Program Pembangunan dan Peningkatan Tempat Evakuasi Sementara (TES), dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.000,00 miliar. Dari alokasi tersebut terdapat kegiatan pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES)/Shelter Bencana dengan alokasi Rp 558,00 miliar.

Kegiatan pembangunan shelter ini direncanakan di 139 lokasi utama di Pantai Barat Sumatera dan Pantai Selatan Jawa. "Khusus untuk pembangunan TES ini, Kementerian PU akan memberikan dukungan berupa bantuan tenaga teknis untuk pengecekan desain dan standar teknis, serta pengawasan pelaksanaan. Pembahasan rincian kegiatan dan alokasi anggarannya ditengah dibahas antara BNPB dengan Komisi VIII DPR RI," ujar Djoko.

Sementara, Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan, program/kegiatan prioritas pemerintah pada BA (999) Bendahara Umum Negara (BUN) TA 2013 di antaranya untuk pembuatan lapangan penanggulangan bencana dengan rigid termasuk pengawasan di Bandar Udara Binaka Gunungsitoli, Sumatera Utara sebesar Rp 4,55 miliar dan pemotongan bukit termasuk pengawasan di Bandar Udara Lasikin, Sinabang, Nanggroe Aceh Darussalam sebesar Rp 5,45 miliar.

Sedangkan Kepala BMKG Sri Woro B Harijono mengatakan, Program Penguatan Rantai Peringatan Dini digunakan untuk pembangunan dan pengembangan sistem peringatan dini nasional dan daerah yang terintegrasi 1 paket Rp 22 miliar dan untuk pembangunan sirine utama yang dapat berbunyi kurang dari 10 menit setelah terjadi gempa di bawah laut 1 paket Rp 22 miliar.

Baca "Komisi V" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer