Komisi V Berita » Komisi V Setujui Alokasi Anggaran Pembangunan Shelter Penanganan Bencana
Komisi V Setujui Alokasi Anggaran Pembangunan Shelter Penanganan Bencana
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Senin, 27 Mei 2013 18:40:27

KEGIATAN pembangunan shelter ini direncanakan di 139 lokasi utama di Pantai Barat Sumatera dan Pantai Selatan Jawa.

Senayan - Komisi V DPR RI menyetujui penjelasan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terhadap alokasi anggaran dari BA 999 untuk Pembangunan Shelter Penanganan Bencana sesuai dengan Surat Menkeu Nomor S-216/MK.02/2013, tertanggal 18 Maret 3013.

Rinciannya, untuk Kementerian PU sebesar Rp 558 miliar dengan Program Pembangunan dan Peningkatan Tempat Evakuasi Sementara (TES), Kementerian Perhubungan sebesar Rp 10 miliar untuk program Penguatan Kapasitas, Kesiapsiagaan, dan Pengurangan Risiko Bencana.  Sementara, untuk BMKG sebesar Rp 44 miliar, dengan Program Penguatan Rantai Peringatan Dini.

Demikian salah satu kesimpulan rapat Komisi V dengan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) yang dibacakan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M Said di Ruang Komisi V, Senin (27/5).

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, untuk Program Pembangunan dan Peningkatan Tempat Evakuasi Sementara (TES), dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.000,00 miliar. Dari alokasi tersebut terdapat kegiatan pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES)/Shelter Bencana dengan alokasi Rp 558,00 miliar.

Kegiatan pembangunan shelter ini direncanakan di 139 lokasi utama di Pantai Barat Sumatera dan Pantai Selatan Jawa. "Khusus untuk pembangunan TES ini, Kementerian PU akan memberikan dukungan berupa bantuan tenaga teknis untuk pengecekan desain dan standar teknis, serta pengawasan pelaksanaan. Pembahasan rincian kegiatan dan alokasi anggarannya ditengah dibahas antara BNPB dengan Komisi VIII DPR RI," ujar Djoko.

Sementara, Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan, program/kegiatan prioritas pemerintah pada BA (999) Bendahara Umum Negara (BUN) TA 2013 di antaranya untuk pembuatan lapangan penanggulangan bencana dengan rigid termasuk pengawasan di Bandar Udara Binaka Gunungsitoli, Sumatera Utara sebesar Rp 4,55 miliar dan pemotongan bukit termasuk pengawasan di Bandar Udara Lasikin, Sinabang, Nanggroe Aceh Darussalam sebesar Rp 5,45 miliar.

Sedangkan Kepala BMKG Sri Woro B Harijono mengatakan, Program Penguatan Rantai Peringatan Dini digunakan untuk pembangunan dan pengembangan sistem peringatan dini nasional dan daerah yang terintegrasi 1 paket Rp 22 miliar dan untuk pembangunan sirine utama yang dapat berbunyi kurang dari 10 menit setelah terjadi gempa di bawah laut 1 paket Rp 22 miliar.

Baca "Komisi V" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
Selasa, 12 Februari 2013 16:52:48
Mengungkap Mafia Impor Daging

Mengungkap Mafia Impor Daging

PENANGKAPAN petinggi parpol terkait im...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
Ion Infra Energy
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...