Komisi X Berita » Mendikbud-Komisi X Rapat Soal Kurikulum 2013
Mendikbud-Komisi X Rapat Soal Kurikulum 2013
Penulis : - Editor : Senin, 27 Mei 2013 20:24:49

RAPAT dimulai sekitar pukul 19.45 WIB, dipimpin Ketua Komisi X Agus Hermanto (F-PD) yang didampingi dua Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri (F-PG) dan Utut Adianto (F-PDIP). Total anggota yang hadir dalam rapat ini adalah 29 orang.

Mendikbud-Komisi X Rapat Soal Kurikulum 2013
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Kerangka yang kuat dibutuhkan dalam kurikulum, sehingga tidak ada pendapat publik bahwa ganti menteri ganti kurikulum, karena selama ini hanya diperkuat dengan peraturan menteri.

Senayan - Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Mendikbud) M Nuh dan Wamendikbud Musliar Kasim serta jajaran Kemendikbud menghadiri rapat kerja dengan Komisi X DPR, Senin (27/5) malam. Rapat membahas nasib Kurikulum 2013.

Rapat dimulai sekitar pukul 19.45 WIB, dipimpin Ketua Komisi X Agus Hermanto (F-PD) yang didampingi dua Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri (F-PG) dan Utut Adianto (F-PDIP). Total anggota yang hadir dalam rapat ini adalah 29 orang.  Saat berita ini diturunkan, perwakilan fraksi tengah menyampaikan pendapat mini fraksinya soal Kurikulum 2013.

Sebelumnya, saat rapat Senin lalu, anggota Komisi X DPR RI Zulfadhli  mengkritisi aspek legalitas yang terkait dengan Kurikulum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2913 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

"Saya berpendapat PP Nomor 32 Tahun 2013 tidak sesuai dengan amanah UU Sisdiknas Pasal 36 dan 37, yang menegaskan bahwa ketentuan mengenai kurikulum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah," kataZulfadhli.

Artinya, sambung Zulfadhli, dari pemahaman aspek legalitas produk perundang-undangan, semestinya kurikulum diatur dengan PP tersendiri atau tidak digabung dengan PP SNP.

Zulfadhli kemudian mengungkapkan alasan kenapa kurikulum harus dilandasi dengan PP tersendiri. "Kerangka yang kuat dibutuhkan dalam kurikulum, sehingga tidak ada pendapat publik bahwa ganti menteri ganti kurikulum, karena selama ini hanya diperkuat dengan peraturan menteri," tegasnya.

Dengan adanya PP revisi yang baru ini, dinilai hanya mencakup peraturan menteri baru saja, tetapi sebenarnya tak banyak berbeda substansinya dengan isi UU Sisdiknas, sehingga kelanggengan sebuah kurikulum akan tergantung pada menteri yang menjabat.

"Kita berharap, dengan keluarnya PP khusus tentang kurikulum mengatur secara lengkap menyangkut berbagai hal terkait penerapan kurikulum, dan peraturan menteri hanya mengatur hal khusus lainnya supaya bisa diimplementasikan dan ada jaminan berlangsung lama," imbuh Zulfadhli.

Jaminan itu sangat penting bagi Komisi X, antara lain untuk menganggarkan implementasi kurikulum. "Jadi, apabila pada periode mendatang kami tidak bertugas di sini lagi, kami tetap bisa meyakinkan masyarakat bahwa kurikulum tidak tergantung pada menteri yang menjabat."

Menanggapi itu, Mendikbud mengatakan tafsirannya berbeda terhadap Undang-undang. "Undang-undang itu berfungsi sebagai landasan, sedangkan PP adalah payung pelaksanaan terhadap UU itu," ucap M Nuh.

Jadi, dalam pandangan Mendikbud, tidak mungkin membuat PP-nya terlebih dahulu sebelum substansinya dipersiapkan.

Baca "Komisi X" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Isu Ancaman Keselamatan Capres, Seriuskah?

Senayan - Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, memperkirakan pilpres mendatang bakal aman-aman saja. Ia menepis isu yang dilontarkan Pr...
Iklan Footer