Komisi X Berita » Mendikbud-Komisi X Rapat Soal Kurikulum 2013
Mendikbud-Komisi X Rapat Soal Kurikulum 2013
Penulis : - Editor : Senin, 27 Mei 2013 20:24:49

RAPAT dimulai sekitar pukul 19.45 WIB, dipimpin Ketua Komisi X Agus Hermanto (F-PD) yang didampingi dua Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri (F-PG) dan Utut Adianto (F-PDIP). Total anggota yang hadir dalam rapat ini adalah 29 orang.

Mendikbud-Komisi X Rapat Soal Kurikulum 2013
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Kerangka yang kuat dibutuhkan dalam kurikulum, sehingga tidak ada pendapat publik bahwa ganti menteri ganti kurikulum, karena selama ini hanya diperkuat dengan peraturan menteri.

Senayan - Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Mendikbud) M Nuh dan Wamendikbud Musliar Kasim serta jajaran Kemendikbud menghadiri rapat kerja dengan Komisi X DPR, Senin (27/5) malam. Rapat membahas nasib Kurikulum 2013.

Rapat dimulai sekitar pukul 19.45 WIB, dipimpin Ketua Komisi X Agus Hermanto (F-PD) yang didampingi dua Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri (F-PG) dan Utut Adianto (F-PDIP). Total anggota yang hadir dalam rapat ini adalah 29 orang.  Saat berita ini diturunkan, perwakilan fraksi tengah menyampaikan pendapat mini fraksinya soal Kurikulum 2013.

Sebelumnya, saat rapat Senin lalu, anggota Komisi X DPR RI Zulfadhli  mengkritisi aspek legalitas yang terkait dengan Kurikulum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2913 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

"Saya berpendapat PP Nomor 32 Tahun 2013 tidak sesuai dengan amanah UU Sisdiknas Pasal 36 dan 37, yang menegaskan bahwa ketentuan mengenai kurikulum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah," kataZulfadhli.

Artinya, sambung Zulfadhli, dari pemahaman aspek legalitas produk perundang-undangan, semestinya kurikulum diatur dengan PP tersendiri atau tidak digabung dengan PP SNP.

Zulfadhli kemudian mengungkapkan alasan kenapa kurikulum harus dilandasi dengan PP tersendiri. "Kerangka yang kuat dibutuhkan dalam kurikulum, sehingga tidak ada pendapat publik bahwa ganti menteri ganti kurikulum, karena selama ini hanya diperkuat dengan peraturan menteri," tegasnya.

Dengan adanya PP revisi yang baru ini, dinilai hanya mencakup peraturan menteri baru saja, tetapi sebenarnya tak banyak berbeda substansinya dengan isi UU Sisdiknas, sehingga kelanggengan sebuah kurikulum akan tergantung pada menteri yang menjabat.

"Kita berharap, dengan keluarnya PP khusus tentang kurikulum mengatur secara lengkap menyangkut berbagai hal terkait penerapan kurikulum, dan peraturan menteri hanya mengatur hal khusus lainnya supaya bisa diimplementasikan dan ada jaminan berlangsung lama," imbuh Zulfadhli.

Jaminan itu sangat penting bagi Komisi X, antara lain untuk menganggarkan implementasi kurikulum. "Jadi, apabila pada periode mendatang kami tidak bertugas di sini lagi, kami tetap bisa meyakinkan masyarakat bahwa kurikulum tidak tergantung pada menteri yang menjabat."

Menanggapi itu, Mendikbud mengatakan tafsirannya berbeda terhadap Undang-undang. "Undang-undang itu berfungsi sebagai landasan, sedangkan PP adalah payung pelaksanaan terhadap UU itu," ucap M Nuh.

Jadi, dalam pandangan Mendikbud, tidak mungkin membuat PP-nya terlebih dahulu sebelum substansinya dipersiapkan.

Baca "Komisi X" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer