Komisi X Berita » Mendikbud-Komisi X Rapat Soal Kurikulum 2013
Mendikbud-Komisi X Rapat Soal Kurikulum 2013
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Senin, 27 Mei 2013 20:24:49

RAPAT dimulai sekitar pukul 19.45 WIB, dipimpin Ketua Komisi X Agus Hermanto (F-PD) yang didampingi dua Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri (F-PG) dan Utut Adianto (F-PDIP). Total anggota yang hadir dalam rapat ini adalah 29 orang.

Mendikbud-Komisi X Rapat Soal Kurikulum 2013
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Kerangka yang kuat dibutuhkan dalam kurikulum, sehingga tidak ada pendapat publik bahwa ganti menteri ganti kurikulum, karena selama ini hanya diperkuat dengan peraturan menteri.

Senayan - Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Mendikbud) M Nuh dan Wamendikbud Musliar Kasim serta jajaran Kemendikbud menghadiri rapat kerja dengan Komisi X DPR, Senin (27/5) malam. Rapat membahas nasib Kurikulum 2013.

Rapat dimulai sekitar pukul 19.45 WIB, dipimpin Ketua Komisi X Agus Hermanto (F-PD) yang didampingi dua Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri (F-PG) dan Utut Adianto (F-PDIP). Total anggota yang hadir dalam rapat ini adalah 29 orang.  Saat berita ini diturunkan, perwakilan fraksi tengah menyampaikan pendapat mini fraksinya soal Kurikulum 2013.

Sebelumnya, saat rapat Senin lalu, anggota Komisi X DPR RI Zulfadhli  mengkritisi aspek legalitas yang terkait dengan Kurikulum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2913 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

"Saya berpendapat PP Nomor 32 Tahun 2013 tidak sesuai dengan amanah UU Sisdiknas Pasal 36 dan 37, yang menegaskan bahwa ketentuan mengenai kurikulum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah," kataZulfadhli.

Artinya, sambung Zulfadhli, dari pemahaman aspek legalitas produk perundang-undangan, semestinya kurikulum diatur dengan PP tersendiri atau tidak digabung dengan PP SNP.

Zulfadhli kemudian mengungkapkan alasan kenapa kurikulum harus dilandasi dengan PP tersendiri. "Kerangka yang kuat dibutuhkan dalam kurikulum, sehingga tidak ada pendapat publik bahwa ganti menteri ganti kurikulum, karena selama ini hanya diperkuat dengan peraturan menteri," tegasnya.

Dengan adanya PP revisi yang baru ini, dinilai hanya mencakup peraturan menteri baru saja, tetapi sebenarnya tak banyak berbeda substansinya dengan isi UU Sisdiknas, sehingga kelanggengan sebuah kurikulum akan tergantung pada menteri yang menjabat.

"Kita berharap, dengan keluarnya PP khusus tentang kurikulum mengatur secara lengkap menyangkut berbagai hal terkait penerapan kurikulum, dan peraturan menteri hanya mengatur hal khusus lainnya supaya bisa diimplementasikan dan ada jaminan berlangsung lama," imbuh Zulfadhli.

Jaminan itu sangat penting bagi Komisi X, antara lain untuk menganggarkan implementasi kurikulum. "Jadi, apabila pada periode mendatang kami tidak bertugas di sini lagi, kami tetap bisa meyakinkan masyarakat bahwa kurikulum tidak tergantung pada menteri yang menjabat."

Menanggapi itu, Mendikbud mengatakan tafsirannya berbeda terhadap Undang-undang. "Undang-undang itu berfungsi sebagai landasan, sedangkan PP adalah payung pelaksanaan terhadap UU itu," ucap M Nuh.

Jadi, dalam pandangan Mendikbud, tidak mungkin membuat PP-nya terlebih dahulu sebelum substansinya dipersiapkan.

Baca "Komisi X" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
Selasa, 12 Februari 2013 16:52:48
Mengungkap Mafia Impor Daging

Mengungkap Mafia Impor Daging

PENANGKAPAN petinggi parpol terkait im...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
Ion Infra Energy
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...