Komisi III Berita » Marzuki Berharap "Aksi Diam" Komisi III Tak Hambat RAPBN-P 2013
Marzuki Berharap "Aksi Diam" Komisi III Tak Hambat RAPBN-P 2013
Penulis : - Editor : Kamis, 30 Mei 2013 15:09:32

MENURUT Marzuki Alie, semestinya anggota Dewan berpikir, bertindak, dan bersikap untuk dan atas nama rakyat.

Marzuki Berharap
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Ketua DPR RI Marzuki Alie berjabat tangan dengan Ketua KPK Abraham Samad.

Senayan - Ketua DPR RI Marzuki Alie angkat bicara soal tindakan sejumlah anggota Komisi III DPR yang tidak mau mengkritisi pembahasan RAPBN-P 2013 dengan alasan takut dikriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Marzuki berharap sikap diam itu tidak menghambat pembahasan RAPBN-P 2013.

Menurut Marzuki, kalau memang tidak bersalah, kenapa harus takut dengan KPK dan tidak bersikap mengkritisi dalam pembahasan APBN-P 2013. Marzuki menilai, sikap diam itu justru merugikan rakyat yang telah memberikan amanat.

"Semuanya punya hak ya, untuk apa saja. Karena memang sebagai anggota Dewan boleh bersikap , bersuara ataupun tidak bersikap, membahas atau tidak RUU APBN," ujar Ketua DPR RI Marzuki Alie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5).

Menurut Marzuki, semestinya anggota Dewan berpikir, bertindak, dan bersikap untuk dan atas nama rakyat. "Tetapi kalau berpikir untuk rakyat, yang penting kita itu tidak melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan konstitusi. Sehingga kenapa takut? Intinya kan itu," jelasnya.

Atas tindakan sebagian anggota Komisi III yang menolak mengkritisi pembahasan perubahan anggaran mitra kerjanya, Kementerian/Lembaga, kata Marzuki, diharapkan tidak sampai mempengaruhi jadwal pembahasan RAPBN-P 2013.

"Ya mudah-mudah dengan kondisi ini tidak sebabkan penyelesaian pembahasan APBN-P 2013 menjadi molor. Mudah-mudahan saja tetap bisa diselesaikan tepat waktu pada pertengahan Juni nanti selesai," tegasnya.

Baca "Komisi III" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer