Komisi III Berita » Marzuki Berharap "Aksi Diam" Komisi III Tak Hambat RAPBN-P 2013
Marzuki Berharap "Aksi Diam" Komisi III Tak Hambat RAPBN-P 2013
Penulis : - Editor : Kamis, 30 Mei 2013 15:09:32

MENURUT Marzuki Alie, semestinya anggota Dewan berpikir, bertindak, dan bersikap untuk dan atas nama rakyat.

Marzuki Berharap
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Ketua DPR RI Marzuki Alie berjabat tangan dengan Ketua KPK Abraham Samad.

Senayan - Ketua DPR RI Marzuki Alie angkat bicara soal tindakan sejumlah anggota Komisi III DPR yang tidak mau mengkritisi pembahasan RAPBN-P 2013 dengan alasan takut dikriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Marzuki berharap sikap diam itu tidak menghambat pembahasan RAPBN-P 2013.

Menurut Marzuki, kalau memang tidak bersalah, kenapa harus takut dengan KPK dan tidak bersikap mengkritisi dalam pembahasan APBN-P 2013. Marzuki menilai, sikap diam itu justru merugikan rakyat yang telah memberikan amanat.

"Semuanya punya hak ya, untuk apa saja. Karena memang sebagai anggota Dewan boleh bersikap , bersuara ataupun tidak bersikap, membahas atau tidak RUU APBN," ujar Ketua DPR RI Marzuki Alie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5).

Menurut Marzuki, semestinya anggota Dewan berpikir, bertindak, dan bersikap untuk dan atas nama rakyat. "Tetapi kalau berpikir untuk rakyat, yang penting kita itu tidak melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan konstitusi. Sehingga kenapa takut? Intinya kan itu," jelasnya.

Atas tindakan sebagian anggota Komisi III yang menolak mengkritisi pembahasan perubahan anggaran mitra kerjanya, Kementerian/Lembaga, kata Marzuki, diharapkan tidak sampai mempengaruhi jadwal pembahasan RAPBN-P 2013.

"Ya mudah-mudah dengan kondisi ini tidak sebabkan penyelesaian pembahasan APBN-P 2013 menjadi molor. Mudah-mudahan saja tetap bisa diselesaikan tepat waktu pada pertengahan Juni nanti selesai," tegasnya.

Baca "Komisi III" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...