Komisi III Berita » Marzuki Berharap "Aksi Diam" Komisi III Tak Hambat RAPBN-P 2013
Marzuki Berharap "Aksi Diam" Komisi III Tak Hambat RAPBN-P 2013
Penulis : - Editor : Kamis, 30 Mei 2013 15:09:32

MENURUT Marzuki Alie, semestinya anggota Dewan berpikir, bertindak, dan bersikap untuk dan atas nama rakyat.

Marzuki Berharap
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Ketua DPR RI Marzuki Alie berjabat tangan dengan Ketua KPK Abraham Samad.

Senayan - Ketua DPR RI Marzuki Alie angkat bicara soal tindakan sejumlah anggota Komisi III DPR yang tidak mau mengkritisi pembahasan RAPBN-P 2013 dengan alasan takut dikriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Marzuki berharap sikap diam itu tidak menghambat pembahasan RAPBN-P 2013.

Menurut Marzuki, kalau memang tidak bersalah, kenapa harus takut dengan KPK dan tidak bersikap mengkritisi dalam pembahasan APBN-P 2013. Marzuki menilai, sikap diam itu justru merugikan rakyat yang telah memberikan amanat.

"Semuanya punya hak ya, untuk apa saja. Karena memang sebagai anggota Dewan boleh bersikap , bersuara ataupun tidak bersikap, membahas atau tidak RUU APBN," ujar Ketua DPR RI Marzuki Alie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5).

Menurut Marzuki, semestinya anggota Dewan berpikir, bertindak, dan bersikap untuk dan atas nama rakyat. "Tetapi kalau berpikir untuk rakyat, yang penting kita itu tidak melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan konstitusi. Sehingga kenapa takut? Intinya kan itu," jelasnya.

Atas tindakan sebagian anggota Komisi III yang menolak mengkritisi pembahasan perubahan anggaran mitra kerjanya, Kementerian/Lembaga, kata Marzuki, diharapkan tidak sampai mempengaruhi jadwal pembahasan RAPBN-P 2013.

"Ya mudah-mudah dengan kondisi ini tidak sebabkan penyelesaian pembahasan APBN-P 2013 menjadi molor. Mudah-mudahan saja tetap bisa diselesaikan tepat waktu pada pertengahan Juni nanti selesai," tegasnya.

Baca "Komisi III" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer