Komisi X Berita » Mendikbud Minta Tambahan Anggaran, Komisi X Belum Ambil Keputusan
Mendikbud Minta Tambahan Anggaran, Komisi X Belum Ambil Keputusan
Penulis : - Editor : Kamis, 30 Mei 2013 17:45:17

MENDIKBUD Mohammad Nuh memaparkan kementeriannya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 6.091.220.470.000. Dana itu antara lain diperlukan untuk program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Beasiswa Bidik Misi.

Mendikbud Minta Tambahan Anggaran, Komisi X Belum Ambil Keputusan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Mendikbud M Nuh dan jajarannya saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi X, Kamis (30/5).

Senayan - Komisi X DPR RI belum bisa memberikan keputusan terkait usulan penambahan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam rapat kerja membahas RAPBN-P Tahun Anggaran 2013, Kamis (30/5).

Mendikbud Mohammad Nuh memaparkan, kementeriannya mengajukan tambahan anggaran 8,3 persen dari total pagu APBN Tahun Anggaran 2013 (Rp 73.087.504.957.000) atau sebesar Rp 6.091.220.470.000, yang antara lain diperlukan untuk program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Beasiswa Bidik Misi.

"Kami mengajukan tambahan anggaran dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2013 untuk beberapa program, yakni peningkatan akses pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)," ujar Nuh di hadapan Komisi X.

Kemudian, sambung Mendikbud, anggaran tersebut untuk seleksi mahasiswa baru PTN, penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PTS),  bantuan alokasi anggaran seleksi mahasiswa baru PTS, kelanjutan pemenuhan sarana dan prasarana di setiap jenjang satuan pendidikan, pemenuhan pembangunan perpustakaan sekolah, dan penambahan sasaran program Bantuan Siswa Miskin.

Terkait usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto yang bertindak sebagai pimpinan rapat menegaskan bahwa Komisi X belum dapat mengambil keputusan karena belum ada keputusan dari Badan Anggaran DPR RI.

"Komisi X belum dapat mengambil keputusan soal usulan tambahan anggaran Kemendikbud dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2013, sehubungan belum adanya keputusan Banggar. Keputusan baru dapat diambil setelah ada keputusan Banggar dalam raker selanjutnya," tegas Utut.

Dalam raker ini, Komisi X dan Mendikbud hanya mencapai kesepakatan mengenai mekanisme pengusulan pencairan program BSM berdasarkan data rumah tangga miskin. Kemudian sepakat untuk lebih meningkatkan pengawasan penyaluran BSM agar lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

Baca "Komisi X" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer