Komisi X Berita » Mendikbud Minta Tambahan Anggaran, Komisi X Belum Ambil Keputusan
Mendikbud Minta Tambahan Anggaran, Komisi X Belum Ambil Keputusan
Penulis : - Editor : Kamis, 30 Mei 2013 17:45:17

MENDIKBUD Mohammad Nuh memaparkan kementeriannya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 6.091.220.470.000. Dana itu antara lain diperlukan untuk program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Beasiswa Bidik Misi.

Mendikbud Minta Tambahan Anggaran, Komisi X Belum Ambil Keputusan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Mendikbud M Nuh dan jajarannya saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi X, Kamis (30/5).

Senayan - Komisi X DPR RI belum bisa memberikan keputusan terkait usulan penambahan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam rapat kerja membahas RAPBN-P Tahun Anggaran 2013, Kamis (30/5).

Mendikbud Mohammad Nuh memaparkan, kementeriannya mengajukan tambahan anggaran 8,3 persen dari total pagu APBN Tahun Anggaran 2013 (Rp 73.087.504.957.000) atau sebesar Rp 6.091.220.470.000, yang antara lain diperlukan untuk program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Beasiswa Bidik Misi.

"Kami mengajukan tambahan anggaran dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2013 untuk beberapa program, yakni peningkatan akses pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)," ujar Nuh di hadapan Komisi X.

Kemudian, sambung Mendikbud, anggaran tersebut untuk seleksi mahasiswa baru PTN, penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PTS),  bantuan alokasi anggaran seleksi mahasiswa baru PTS, kelanjutan pemenuhan sarana dan prasarana di setiap jenjang satuan pendidikan, pemenuhan pembangunan perpustakaan sekolah, dan penambahan sasaran program Bantuan Siswa Miskin.

Terkait usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto yang bertindak sebagai pimpinan rapat menegaskan bahwa Komisi X belum dapat mengambil keputusan karena belum ada keputusan dari Badan Anggaran DPR RI.

"Komisi X belum dapat mengambil keputusan soal usulan tambahan anggaran Kemendikbud dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2013, sehubungan belum adanya keputusan Banggar. Keputusan baru dapat diambil setelah ada keputusan Banggar dalam raker selanjutnya," tegas Utut.

Dalam raker ini, Komisi X dan Mendikbud hanya mencapai kesepakatan mengenai mekanisme pengusulan pencairan program BSM berdasarkan data rumah tangga miskin. Kemudian sepakat untuk lebih meningkatkan pengawasan penyaluran BSM agar lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

Baca "Komisi X" Lainnya
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
1234
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer