Komisi X Berita » Mendikbud Minta Tambahan Anggaran, Komisi X Belum Ambil Keputusan
Mendikbud Minta Tambahan Anggaran, Komisi X Belum Ambil Keputusan
Penulis : - Editor : Kamis, 30 Mei 2013 17:45:17

MENDIKBUD Mohammad Nuh memaparkan kementeriannya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 6.091.220.470.000. Dana itu antara lain diperlukan untuk program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Beasiswa Bidik Misi.

Mendikbud Minta Tambahan Anggaran, Komisi X Belum Ambil Keputusan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Mendikbud M Nuh dan jajarannya saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi X, Kamis (30/5).

Senayan - Komisi X DPR RI belum bisa memberikan keputusan terkait usulan penambahan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam rapat kerja membahas RAPBN-P Tahun Anggaran 2013, Kamis (30/5).

Mendikbud Mohammad Nuh memaparkan, kementeriannya mengajukan tambahan anggaran 8,3 persen dari total pagu APBN Tahun Anggaran 2013 (Rp 73.087.504.957.000) atau sebesar Rp 6.091.220.470.000, yang antara lain diperlukan untuk program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Beasiswa Bidik Misi.

"Kami mengajukan tambahan anggaran dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2013 untuk beberapa program, yakni peningkatan akses pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)," ujar Nuh di hadapan Komisi X.

Kemudian, sambung Mendikbud, anggaran tersebut untuk seleksi mahasiswa baru PTN, penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PTS),  bantuan alokasi anggaran seleksi mahasiswa baru PTS, kelanjutan pemenuhan sarana dan prasarana di setiap jenjang satuan pendidikan, pemenuhan pembangunan perpustakaan sekolah, dan penambahan sasaran program Bantuan Siswa Miskin.

Terkait usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto yang bertindak sebagai pimpinan rapat menegaskan bahwa Komisi X belum dapat mengambil keputusan karena belum ada keputusan dari Badan Anggaran DPR RI.

"Komisi X belum dapat mengambil keputusan soal usulan tambahan anggaran Kemendikbud dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2013, sehubungan belum adanya keputusan Banggar. Keputusan baru dapat diambil setelah ada keputusan Banggar dalam raker selanjutnya," tegas Utut.

Dalam raker ini, Komisi X dan Mendikbud hanya mencapai kesepakatan mengenai mekanisme pengusulan pencairan program BSM berdasarkan data rumah tangga miskin. Kemudian sepakat untuk lebih meningkatkan pengawasan penyaluran BSM agar lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

Baca "Komisi X" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 24 November 2014
Komisi II RDP dengan Bawaslu dan KPU
Senin, 24 November 2014
Komisi III Raker dengan Menkumham
Senin, 24 November 2014
Komisi VIII RDP dengan KPAI

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer