Komisi X Berita » Mendikbud Minta Tambahan Anggaran, Komisi X Belum Ambil Keputusan
Mendikbud Minta Tambahan Anggaran, Komisi X Belum Ambil Keputusan
Penulis : - Editor : Kamis, 30 Mei 2013 17:45:17

MENDIKBUD Mohammad Nuh memaparkan kementeriannya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 6.091.220.470.000. Dana itu antara lain diperlukan untuk program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Beasiswa Bidik Misi.

Mendikbud Minta Tambahan Anggaran, Komisi X Belum Ambil Keputusan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Mendikbud M Nuh dan jajarannya saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi X, Kamis (30/5).

Senayan - Komisi X DPR RI belum bisa memberikan keputusan terkait usulan penambahan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam rapat kerja membahas RAPBN-P Tahun Anggaran 2013, Kamis (30/5).

Mendikbud Mohammad Nuh memaparkan, kementeriannya mengajukan tambahan anggaran 8,3 persen dari total pagu APBN Tahun Anggaran 2013 (Rp 73.087.504.957.000) atau sebesar Rp 6.091.220.470.000, yang antara lain diperlukan untuk program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Beasiswa Bidik Misi.

"Kami mengajukan tambahan anggaran dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2013 untuk beberapa program, yakni peningkatan akses pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)," ujar Nuh di hadapan Komisi X.

Kemudian, sambung Mendikbud, anggaran tersebut untuk seleksi mahasiswa baru PTN, penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PTS),  bantuan alokasi anggaran seleksi mahasiswa baru PTS, kelanjutan pemenuhan sarana dan prasarana di setiap jenjang satuan pendidikan, pemenuhan pembangunan perpustakaan sekolah, dan penambahan sasaran program Bantuan Siswa Miskin.

Terkait usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto yang bertindak sebagai pimpinan rapat menegaskan bahwa Komisi X belum dapat mengambil keputusan karena belum ada keputusan dari Badan Anggaran DPR RI.

"Komisi X belum dapat mengambil keputusan soal usulan tambahan anggaran Kemendikbud dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2013, sehubungan belum adanya keputusan Banggar. Keputusan baru dapat diambil setelah ada keputusan Banggar dalam raker selanjutnya," tegas Utut.

Dalam raker ini, Komisi X dan Mendikbud hanya mencapai kesepakatan mengenai mekanisme pengusulan pencairan program BSM berdasarkan data rumah tangga miskin. Kemudian sepakat untuk lebih meningkatkan pengawasan penyaluran BSM agar lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

Baca "Komisi X" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...