Peristiwa Berita » Agar BLSM Tepat Sasaran, Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?
Agar BLSM Tepat Sasaran, Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?
Penulis : - Editor : Minggu, 2 Juni 2013 08:08:29

Data PPLS 2011 diperbarui, sehingga bisa lebih tepat. Dan, jika masih ragu dengan waktu yang pendek seperti ini, pemerintah daerah (pemda) bisa juga melakukan pembaruan data masing-masing warganya yang berhak menerima program BLSM tersebut.

Jakarta - Realisasi pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2009 banyak menimbulkan persoalan dan kekisruhan. Belajar dari itu, Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia (UI) Sonny Harry B Harmadi menyarankan  pemerintah menggunakan basis data KTP elektronik atau e-KTP untuk mengambilan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Dengan demikian, diharapkan penyaluran BLSM tepat sasaran.

"E-KTP semestinya dimanfaatkan untuk pemberian BLSM. Data harus akurat, jadi tepat sasaran," ujar Sonny dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (1/6).

Kata Sonny, jika ingin tepat sasaran, data hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 diperbarui, sehingga data yang digunakan nanti bisa lebih tepat. Dan, jika masih ragu dengan waktu yang pendek seperti ini, pemerintah daerah (pemda) bisa juga memperbarui data masing-masing warganya yang berhak menerima program BLSM tersebut.

"Jadi itu bisa dilakukan oleh BPS dan pemda masing-masing. Tapi updating itu membutuhkan waktu yang lama. Sehingga alternatif lainnya adalah intervensinya tidak dilakukan pada level individu, tetapi  pada level komunitas. Nanti kalau kita berdebat lagi, ada 24 juta rumah tangga yang datanya tercatat dalam PPLS 2011, tetapi hanya 15,5 juta yang disalurkan, jadi bisa menjadi masalah."

Yang menjadi persoalan adalah masalah kesejahteraan terus terjadi di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan. Di daerah-daerah tersebut, warganya sering membeli BBM dengan harga yang mahal. "Jadi, mereka sudah biasa saja dengan harga yang mahal, karena distribusinya tidak baik. Saran kami, penyalurannya dengan basis komunitas dan dilakukan oleh pemda sehingga lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat secara nyata," ujarnya.

Sebelumnya, di tempat yang sama anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat Vera Febyanthi mengatakan tugas Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan data resmi tentang orang miskin. "Karena program e-KTP belum merata, saya meminta kepada semua masyarakat, khususnya juga rekan-rekan DPR untuk menyikapi bahwa keputusan pemerintah itu tidak ada yang menyengsarakan rakyat. Walaupun kebijakan kenaikan BBM ini menjadi kebijakan yang tidak populis, tapi ini adalah langkah-langkah yang harus segera diputuskan oleh DPR dan pemerintah sudah memberikan proposal," ujarnya.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer