Peristiwa Berita » Agar BLSM Tepat Sasaran, Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?
Agar BLSM Tepat Sasaran, Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?
Penulis : - Editor : Minggu, 2 Juni 2013 08:08:29

Data PPLS 2011 diperbarui, sehingga bisa lebih tepat. Dan, jika masih ragu dengan waktu yang pendek seperti ini, pemerintah daerah (pemda) bisa juga melakukan pembaruan data masing-masing warganya yang berhak menerima program BLSM tersebut.

Jakarta - Realisasi pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2009 banyak menimbulkan persoalan dan kekisruhan. Belajar dari itu, Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia (UI) Sonny Harry B Harmadi menyarankan  pemerintah menggunakan basis data KTP elektronik atau e-KTP untuk mengambilan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Dengan demikian, diharapkan penyaluran BLSM tepat sasaran.

"E-KTP semestinya dimanfaatkan untuk pemberian BLSM. Data harus akurat, jadi tepat sasaran," ujar Sonny dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (1/6).

Kata Sonny, jika ingin tepat sasaran, data hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 diperbarui, sehingga data yang digunakan nanti bisa lebih tepat. Dan, jika masih ragu dengan waktu yang pendek seperti ini, pemerintah daerah (pemda) bisa juga memperbarui data masing-masing warganya yang berhak menerima program BLSM tersebut.

"Jadi itu bisa dilakukan oleh BPS dan pemda masing-masing. Tapi updating itu membutuhkan waktu yang lama. Sehingga alternatif lainnya adalah intervensinya tidak dilakukan pada level individu, tetapi  pada level komunitas. Nanti kalau kita berdebat lagi, ada 24 juta rumah tangga yang datanya tercatat dalam PPLS 2011, tetapi hanya 15,5 juta yang disalurkan, jadi bisa menjadi masalah."

Yang menjadi persoalan adalah masalah kesejahteraan terus terjadi di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan. Di daerah-daerah tersebut, warganya sering membeli BBM dengan harga yang mahal. "Jadi, mereka sudah biasa saja dengan harga yang mahal, karena distribusinya tidak baik. Saran kami, penyalurannya dengan basis komunitas dan dilakukan oleh pemda sehingga lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat secara nyata," ujarnya.

Sebelumnya, di tempat yang sama anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat Vera Febyanthi mengatakan tugas Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan data resmi tentang orang miskin. "Karena program e-KTP belum merata, saya meminta kepada semua masyarakat, khususnya juga rekan-rekan DPR untuk menyikapi bahwa keputusan pemerintah itu tidak ada yang menyengsarakan rakyat. Walaupun kebijakan kenaikan BBM ini menjadi kebijakan yang tidak populis, tapi ini adalah langkah-langkah yang harus segera diputuskan oleh DPR dan pemerintah sudah memberikan proposal," ujarnya.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer