Peristiwa Berita » Agar BLSM Tepat Sasaran, Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?
Agar BLSM Tepat Sasaran, Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?
Penulis : - Editor : Minggu, 2 Juni 2013 08:08:29

Data PPLS 2011 diperbarui, sehingga bisa lebih tepat. Dan, jika masih ragu dengan waktu yang pendek seperti ini, pemerintah daerah (pemda) bisa juga melakukan pembaruan data masing-masing warganya yang berhak menerima program BLSM tersebut.

Jakarta - Realisasi pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2009 banyak menimbulkan persoalan dan kekisruhan. Belajar dari itu, Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia (UI) Sonny Harry B Harmadi menyarankan  pemerintah menggunakan basis data KTP elektronik atau e-KTP untuk mengambilan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Dengan demikian, diharapkan penyaluran BLSM tepat sasaran.

"E-KTP semestinya dimanfaatkan untuk pemberian BLSM. Data harus akurat, jadi tepat sasaran," ujar Sonny dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (1/6).

Kata Sonny, jika ingin tepat sasaran, data hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 diperbarui, sehingga data yang digunakan nanti bisa lebih tepat. Dan, jika masih ragu dengan waktu yang pendek seperti ini, pemerintah daerah (pemda) bisa juga memperbarui data masing-masing warganya yang berhak menerima program BLSM tersebut.

"Jadi itu bisa dilakukan oleh BPS dan pemda masing-masing. Tapi updating itu membutuhkan waktu yang lama. Sehingga alternatif lainnya adalah intervensinya tidak dilakukan pada level individu, tetapi  pada level komunitas. Nanti kalau kita berdebat lagi, ada 24 juta rumah tangga yang datanya tercatat dalam PPLS 2011, tetapi hanya 15,5 juta yang disalurkan, jadi bisa menjadi masalah."

Yang menjadi persoalan adalah masalah kesejahteraan terus terjadi di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan. Di daerah-daerah tersebut, warganya sering membeli BBM dengan harga yang mahal. "Jadi, mereka sudah biasa saja dengan harga yang mahal, karena distribusinya tidak baik. Saran kami, penyalurannya dengan basis komunitas dan dilakukan oleh pemda sehingga lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat secara nyata," ujarnya.

Sebelumnya, di tempat yang sama anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat Vera Febyanthi mengatakan tugas Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan data resmi tentang orang miskin. "Karena program e-KTP belum merata, saya meminta kepada semua masyarakat, khususnya juga rekan-rekan DPR untuk menyikapi bahwa keputusan pemerintah itu tidak ada yang menyengsarakan rakyat. Walaupun kebijakan kenaikan BBM ini menjadi kebijakan yang tidak populis, tapi ini adalah langkah-langkah yang harus segera diputuskan oleh DPR dan pemerintah sudah memberikan proposal," ujarnya.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer