Peristiwa Berita » Agar BLSM Tepat Sasaran, Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?
Agar BLSM Tepat Sasaran, Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?
Penulis : - Editor : Minggu, 2 Juni 2013 08:08:29

Data PPLS 2011 diperbarui, sehingga bisa lebih tepat. Dan, jika masih ragu dengan waktu yang pendek seperti ini, pemerintah daerah (pemda) bisa juga melakukan pembaruan data masing-masing warganya yang berhak menerima program BLSM tersebut.

Jakarta - Realisasi pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2009 banyak menimbulkan persoalan dan kekisruhan. Belajar dari itu, Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia (UI) Sonny Harry B Harmadi menyarankan  pemerintah menggunakan basis data KTP elektronik atau e-KTP untuk mengambilan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Dengan demikian, diharapkan penyaluran BLSM tepat sasaran.

"E-KTP semestinya dimanfaatkan untuk pemberian BLSM. Data harus akurat, jadi tepat sasaran," ujar Sonny dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (1/6).

Kata Sonny, jika ingin tepat sasaran, data hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 diperbarui, sehingga data yang digunakan nanti bisa lebih tepat. Dan, jika masih ragu dengan waktu yang pendek seperti ini, pemerintah daerah (pemda) bisa juga memperbarui data masing-masing warganya yang berhak menerima program BLSM tersebut.

"Jadi itu bisa dilakukan oleh BPS dan pemda masing-masing. Tapi updating itu membutuhkan waktu yang lama. Sehingga alternatif lainnya adalah intervensinya tidak dilakukan pada level individu, tetapi  pada level komunitas. Nanti kalau kita berdebat lagi, ada 24 juta rumah tangga yang datanya tercatat dalam PPLS 2011, tetapi hanya 15,5 juta yang disalurkan, jadi bisa menjadi masalah."

Yang menjadi persoalan adalah masalah kesejahteraan terus terjadi di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan. Di daerah-daerah tersebut, warganya sering membeli BBM dengan harga yang mahal. "Jadi, mereka sudah biasa saja dengan harga yang mahal, karena distribusinya tidak baik. Saran kami, penyalurannya dengan basis komunitas dan dilakukan oleh pemda sehingga lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat secara nyata," ujarnya.

Sebelumnya, di tempat yang sama anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat Vera Febyanthi mengatakan tugas Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan data resmi tentang orang miskin. "Karena program e-KTP belum merata, saya meminta kepada semua masyarakat, khususnya juga rekan-rekan DPR untuk menyikapi bahwa keputusan pemerintah itu tidak ada yang menyengsarakan rakyat. Walaupun kebijakan kenaikan BBM ini menjadi kebijakan yang tidak populis, tapi ini adalah langkah-langkah yang harus segera diputuskan oleh DPR dan pemerintah sudah memberikan proposal," ujarnya.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
1234
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer