Kelengkapan Berita » Pertemuan Silaturahmi, Pemerintah Singgung Soal RAPBN-P 2013 ke Pimpinan DPR
Pertemuan Silaturahmi, Pemerintah Singgung Soal RAPBN-P 2013 ke Pimpinan DPR
Penulis : - Editor : Senin, 3 Juni 2013 13:33:44

PERTEMUAN pemerintah dan pimpinan DPR pagi tadi hanya bersifat silaturahmi biasa dan isi pembicaraannya pun tidak mengikat. Namun, pemerintah sepertinya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menyinggung juga soal pembahasan RAPBN-P 2013 yang tengah dibahas di DPR saat ini.

Senayan - Pertemuan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menkeu Chatib Basri dan Wakilnya Mahendra Siregar, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana dengan pimpinan DPR Senin (3/6) pagi hingga siang ini hanya bersifat silaturahmi biasa. 

Hal itu disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit usai mengikuti pertemuan.

"Hanya bersifat silaturahmi. Karena, setelah dilantik Menkeu Chatib Basri belum sempat menghadap pimpinan dewan," ujarnya.

Menurutnya, pembicaraan dalam pertemuan itu tidak ada yang mengikat, meskipun keduanya sempat menyinggung soal RAPBN-P 2013. "Rapatnya Itu hanya perkenalan menkeu yang baru saja. Pertemuan itu juga tidak mengikat, hanya informasi-informasi saja yang disampaikan pemerintah kepada DPR," tutur Ahmadi.

Khusus RAPBN-P 2013, ia menjelaskan, pemerintah sempat menanyakan pada DPR apakah pembahasannya bisa diselesaikan tetap waktu atau sebelum 17 Juni mendatang.

Menurut Ahmadi, terkendalanya penyelesaian pembahasan RAPBN-P 2013 ini tergantung  pembahasannya di komisi-komisi. Sementara, pembahasan akhirnya baru dilakukan di Banggar dan Paripurna. Namun dia optimistis, target penyelesaian pembahasan RAPBN-P 2013 sebelum 17 Juni itu bisa tercapai. "Tapi itu tergantung dari pemerintah juga. Karena, pembahasan ini melibatkan kedua belah pihak, DPR dan pemerintah," katanya.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 20 November 2014
Komisi III Rapat Konsultasi dengan KY
Kamis, 20 November 2014
Komisi VII RDPU dengan Dirut Freeport
Kamis, 20 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkumham

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer