Kelengkapan Berita » Pertemuan Silaturahmi, Pemerintah Singgung Soal RAPBN-P 2013 ke Pimpinan DPR
Pertemuan Silaturahmi, Pemerintah Singgung Soal RAPBN-P 2013 ke Pimpinan DPR
Penulis : - Editor : Senin, 3 Juni 2013 13:33:44

PERTEMUAN pemerintah dan pimpinan DPR pagi tadi hanya bersifat silaturahmi biasa dan isi pembicaraannya pun tidak mengikat. Namun, pemerintah sepertinya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menyinggung juga soal pembahasan RAPBN-P 2013 yang tengah dibahas di DPR saat ini.

Senayan - Pertemuan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menkeu Chatib Basri dan Wakilnya Mahendra Siregar, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana dengan pimpinan DPR Senin (3/6) pagi hingga siang ini hanya bersifat silaturahmi biasa. 

Hal itu disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit usai mengikuti pertemuan.

"Hanya bersifat silaturahmi. Karena, setelah dilantik Menkeu Chatib Basri belum sempat menghadap pimpinan dewan," ujarnya.

Menurutnya, pembicaraan dalam pertemuan itu tidak ada yang mengikat, meskipun keduanya sempat menyinggung soal RAPBN-P 2013. "Rapatnya Itu hanya perkenalan menkeu yang baru saja. Pertemuan itu juga tidak mengikat, hanya informasi-informasi saja yang disampaikan pemerintah kepada DPR," tutur Ahmadi.

Khusus RAPBN-P 2013, ia menjelaskan, pemerintah sempat menanyakan pada DPR apakah pembahasannya bisa diselesaikan tetap waktu atau sebelum 17 Juni mendatang.

Menurut Ahmadi, terkendalanya penyelesaian pembahasan RAPBN-P 2013 ini tergantung  pembahasannya di komisi-komisi. Sementara, pembahasan akhirnya baru dilakukan di Banggar dan Paripurna. Namun dia optimistis, target penyelesaian pembahasan RAPBN-P 2013 sebelum 17 Juni itu bisa tercapai. "Tapi itu tergantung dari pemerintah juga. Karena, pembahasan ini melibatkan kedua belah pihak, DPR dan pemerintah," katanya.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer