Komisi VI Berita » Tambahan Anggaran Remunerasi Tak Masuk Kesimpulan, Mendag Protes
Tambahan Anggaran Remunerasi Tak Masuk Kesimpulan, Mendag Protes
Penulis : Jurnal Parlemen - Editor : Senin, 3 Juni 2013 19:26:57

MENTERI Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, usulan tambahan alokasi untuk tunjangan pegawai sebesar Rp 113 miliar itu sudah diusulkan pada rapat Pokja.

Tambahan Anggaran Remunerasi Tak Masuk Kesimpulan, Mendag Protes
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Mendag Gita Wirjawan.

Senayan - Rapat Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Senin (3/6), tidak memasukkan usulan tambahan alokasi anggaran untuk peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Kemendag. Akibatnya, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sempat protes.

"Maaf pimpinan, kami juga mengusulkan tambahan alokasi untuk tunjangan pegawai sebesar Rp 113 miliar. Ini sudah diusulkan pada rapat Pokja," kata Mendag di Kompleks Parlemen, Senin (3/6).

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartanto yang memimpin sidang terlihat bingung. Dia langsung menanyakan kepada anggota Komisi VI lainnya adanya usulan tambahan alokasi tersebut. "Apakah usulan ini sudah dibahas di Pokja," tanya Airlangga.

Akhirnya, rapat tersebut memasukkan usulan tambahan alokasi tunjangan untuk peningkatan kinerja pegawai di Kemendag.

Dalam kesempatan tersebut juga, Komisi VI DPR RI menyetujui usulan perubahan pemotongan anggaran Kemendag pada RAPBN-P 2013 sebesar Rp 206 miliar dari pagu awal sebesar Rp 3,1 triliun. Besaran ini lebih kecil dibanding besaran dari Surat Kementerian Keuangan sebesar Rp 232 miliar.

Selain itu, Komisi VI menyetujui usulan tambahan perubahan anggaran Kemendag pada RAPBN-P 2013 sebesar Rp 388 miliar. "Maka dengan usulan tambahan tersebut, total perubahan anggaran menjadi Rp 3,2 triliun," kata Airlangga Hartanto.

Komisi VI juga menyetujui usul pengalihan lokasi pembangunan pasar yang dibiayai melalui Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan sebesar Rp 22,5 miliar.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 20 November 2014
Komisi III Rapat Konsultasi dengan KY
Kamis, 20 November 2014
Komisi VII RDPU dengan Dirut Freeport
Kamis, 20 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkumham

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer