Komisi VI Berita » Tambahan Anggaran Remunerasi Tak Masuk Kesimpulan, Mendag Protes
Tambahan Anggaran Remunerasi Tak Masuk Kesimpulan, Mendag Protes
Penulis : Jurnal Parlemen - Editor : Senin, 3 Juni 2013 19:26:57

MENTERI Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, usulan tambahan alokasi untuk tunjangan pegawai sebesar Rp 113 miliar itu sudah diusulkan pada rapat Pokja.

Tambahan Anggaran Remunerasi Tak Masuk Kesimpulan, Mendag Protes
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Mendag Gita Wirjawan.

Senayan - Rapat Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Senin (3/6), tidak memasukkan usulan tambahan alokasi anggaran untuk peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Kemendag. Akibatnya, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sempat protes.

"Maaf pimpinan, kami juga mengusulkan tambahan alokasi untuk tunjangan pegawai sebesar Rp 113 miliar. Ini sudah diusulkan pada rapat Pokja," kata Mendag di Kompleks Parlemen, Senin (3/6).

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartanto yang memimpin sidang terlihat bingung. Dia langsung menanyakan kepada anggota Komisi VI lainnya adanya usulan tambahan alokasi tersebut. "Apakah usulan ini sudah dibahas di Pokja," tanya Airlangga.

Akhirnya, rapat tersebut memasukkan usulan tambahan alokasi tunjangan untuk peningkatan kinerja pegawai di Kemendag.

Dalam kesempatan tersebut juga, Komisi VI DPR RI menyetujui usulan perubahan pemotongan anggaran Kemendag pada RAPBN-P 2013 sebesar Rp 206 miliar dari pagu awal sebesar Rp 3,1 triliun. Besaran ini lebih kecil dibanding besaran dari Surat Kementerian Keuangan sebesar Rp 232 miliar.

Selain itu, Komisi VI menyetujui usulan tambahan perubahan anggaran Kemendag pada RAPBN-P 2013 sebesar Rp 388 miliar. "Maka dengan usulan tambahan tersebut, total perubahan anggaran menjadi Rp 3,2 triliun," kata Airlangga Hartanto.

Komisi VI juga menyetujui usul pengalihan lokasi pembangunan pasar yang dibiayai melalui Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan sebesar Rp 22,5 miliar.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
1234
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer