DPD Berita » Nilai Luhur Pancasila Lebih Sering Diterabas Elite Politik
Nilai Luhur Pancasila Lebih Sering Diterabas Elite Politik
Penulis : - Editor : Kamis, 6 Juni 2013 06:02:21

HAL itu bisa dilihat ketika ada oknum elite politik yang merumuskan Undang-undang, tetapi menyisipkan kepentingan golongannya.

Nilai Luhur Pancasila Lebih Sering Diterabas Elite Politik
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR John Pieris, Ketua Pusat Studi Pancasila Yudi Latief, dan budayawan Radhar Panca Dahana dalam Dialog Kenegaraan bertajuk "DPD dan Kebhinnekaan Indonesia" yang dihelat di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (5/6).

Senayan - Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, saat ini kurang begitu dirasakan efeknya. Sebab, nilai-nilai tersebut kerap diterabas oleh elemen masyarakat, bahkan ironisnya oleh para elite politik. Asumsi itu mengemuka dalam Dialog Kenegaraan bertajuk "DPD dan Kebhinnekaan Indonesia" yang dihelat di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (5/6).

"Orang-orang yang paling banyak melanggar nilai-nilai Pancasila sebenarnya adalah elite-elite politik, dan elit-elit penguasa. Hal itu bisa dilihat ketika ada oknum elite politik yang merumuskan Undang-undang, tetapi menyisipkan kepentingan golongannya," kata Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR John Pieris.

Karena itu, sambung anggota asal DPD asal Maluku tersebut, regulasi harus berupaya sedemikian rupa menghapus oligarki politik di mana negara dimonopoli oleh kroni-kroni atau keluarga si penguasa. "Dengan berlakunya regulasi yang memberikan keuntungan bagi kepentingan elite politik dan penguasa, mereka kemudian bisa melakukan korupsi secara struktural," imbuhnya.

Itulah sebabnya kenapa John Pieris berpandangan elite politik dan penguasalah yang paling banyak melanggar nilai luhur Pancasila. "Kalau memang begitu kenyataannya, maka merekalah yang semestinya paling bertanggung jawab secara moral, bukan masyarakat umum," tegasnya.

Maka dari itu, ia berharap DPD sebagai sebuah lembaga negara baru, dapat merajut kebhinnekaan dalam NKRI, dengan menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Pusat Studi Pancasila Yudi Latief mengatakan bahwa ada kategorisasi elite yang disinyalir melakukan pelanggaran terhadap ideologi negara. "Elite yang dimaksud di sini adalah yang terwujud dalam rezim kebijakan politik dan ekonomi yang dikembangkan sejauh ini. Itu bisa kita lihat dari sejarah bahwa dua aspek besar yang melumpuhkan kelembagaan dalam mengamalkan Pancasila adalah liberalisasi politik dan developmentalisme pembangunan ekonomi," katanya.

Di masa Orde Lama, sambung Yudi, yang meruntuhkan nilai-nilai Pancasila adalah liberalisme politik yang berwujud kabinet parlementer yang didukung oleh multipartai, sehingga menimbulkan masalah karena masing-masing partai hanya memikirkan kepentingan golongannya.

Pada era Orde Baru yang menggelorakan Pancasila dengan P4-nya, di satu sisi sangat menekankan develomental pembangunan yang berfokus pada pembangunan material. "Ukuran perkembangan pembangunan tereduksi hanya pada segi ekonomi, sehingga harus dibayar mahal dengan kemerosotan pengembangan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa," tegasnya.

Ironisnya, dalam perkembangan developmentalisme, lanjut Yudi, terjadi upaya-upaya penyeragaman dari kebhinnekaan yang mengabaikan keanekaragaman suku budaya yang sejatinya adalah kekuatan bangsa Indonesia.

Baca "DPD" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 20 November 2014
Komisi III Rapat Konsultasi dengan KY
Kamis, 20 November 2014
Komisi VII RDPU dengan Dirut Freeport
Kamis, 20 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkumham

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer