DPD Berita » Nilai Luhur Pancasila Lebih Sering Diterabas Elite Politik
Nilai Luhur Pancasila Lebih Sering Diterabas Elite Politik
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Kamis, 6 Juni 2013 06:02:21

HAL itu bisa dilihat ketika ada oknum elite politik yang merumuskan Undang-undang, tetapi menyisipkan kepentingan golongannya.

Nilai Luhur Pancasila Lebih Sering Diterabas Elite Politik
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR John Pieris, Ketua Pusat Studi Pancasila Yudi Latief, dan budayawan Radhar Panca Dahana dalam Dialog Kenegaraan bertajuk "DPD dan Kebhinnekaan Indonesia" yang dihelat di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (5/6).

Senayan - Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, saat ini kurang begitu dirasakan efeknya. Sebab, nilai-nilai tersebut kerap diterabas oleh elemen masyarakat, bahkan ironisnya oleh para elite politik. Asumsi itu mengemuka dalam Dialog Kenegaraan bertajuk "DPD dan Kebhinnekaan Indonesia" yang dihelat di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (5/6).

"Orang-orang yang paling banyak melanggar nilai-nilai Pancasila sebenarnya adalah elite-elite politik, dan elit-elit penguasa. Hal itu bisa dilihat ketika ada oknum elite politik yang merumuskan Undang-undang, tetapi menyisipkan kepentingan golongannya," kata Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR John Pieris.

Karena itu, sambung anggota asal DPD asal Maluku tersebut, regulasi harus berupaya sedemikian rupa menghapus oligarki politik di mana negara dimonopoli oleh kroni-kroni atau keluarga si penguasa. "Dengan berlakunya regulasi yang memberikan keuntungan bagi kepentingan elite politik dan penguasa, mereka kemudian bisa melakukan korupsi secara struktural," imbuhnya.

Itulah sebabnya kenapa John Pieris berpandangan elite politik dan penguasalah yang paling banyak melanggar nilai luhur Pancasila. "Kalau memang begitu kenyataannya, maka merekalah yang semestinya paling bertanggung jawab secara moral, bukan masyarakat umum," tegasnya.

Maka dari itu, ia berharap DPD sebagai sebuah lembaga negara baru, dapat merajut kebhinnekaan dalam NKRI, dengan menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Pusat Studi Pancasila Yudi Latief mengatakan bahwa ada kategorisasi elite yang disinyalir melakukan pelanggaran terhadap ideologi negara. "Elite yang dimaksud di sini adalah yang terwujud dalam rezim kebijakan politik dan ekonomi yang dikembangkan sejauh ini. Itu bisa kita lihat dari sejarah bahwa dua aspek besar yang melumpuhkan kelembagaan dalam mengamalkan Pancasila adalah liberalisasi politik dan developmentalisme pembangunan ekonomi," katanya.

Di masa Orde Lama, sambung Yudi, yang meruntuhkan nilai-nilai Pancasila adalah liberalisme politik yang berwujud kabinet parlementer yang didukung oleh multipartai, sehingga menimbulkan masalah karena masing-masing partai hanya memikirkan kepentingan golongannya.

Pada era Orde Baru yang menggelorakan Pancasila dengan P4-nya, di satu sisi sangat menekankan develomental pembangunan yang berfokus pada pembangunan material. "Ukuran perkembangan pembangunan tereduksi hanya pada segi ekonomi, sehingga harus dibayar mahal dengan kemerosotan pengembangan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa," tegasnya.

Ironisnya, dalam perkembangan developmentalisme, lanjut Yudi, terjadi upaya-upaya penyeragaman dari kebhinnekaan yang mengabaikan keanekaragaman suku budaya yang sejatinya adalah kekuatan bangsa Indonesia.

Baca "DPD" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
Selasa, 12 Februari 2013 16:52:48
Mengungkap Mafia Impor Daging

Mengungkap Mafia Impor Daging

PENANGKAPAN petinggi parpol terkait im...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
Ion Infra Energy
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...