DPD Berita » Nilai Luhur Pancasila Lebih Sering Diterabas Elite Politik
Nilai Luhur Pancasila Lebih Sering Diterabas Elite Politik
Penulis : - Editor : Kamis, 6 Juni 2013 06:02:21

HAL itu bisa dilihat ketika ada oknum elite politik yang merumuskan Undang-undang, tetapi menyisipkan kepentingan golongannya.

Nilai Luhur Pancasila Lebih Sering Diterabas Elite Politik
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR John Pieris, Ketua Pusat Studi Pancasila Yudi Latief, dan budayawan Radhar Panca Dahana dalam Dialog Kenegaraan bertajuk "DPD dan Kebhinnekaan Indonesia" yang dihelat di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (5/6).

Senayan - Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, saat ini kurang begitu dirasakan efeknya. Sebab, nilai-nilai tersebut kerap diterabas oleh elemen masyarakat, bahkan ironisnya oleh para elite politik. Asumsi itu mengemuka dalam Dialog Kenegaraan bertajuk "DPD dan Kebhinnekaan Indonesia" yang dihelat di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (5/6).

"Orang-orang yang paling banyak melanggar nilai-nilai Pancasila sebenarnya adalah elite-elite politik, dan elit-elit penguasa. Hal itu bisa dilihat ketika ada oknum elite politik yang merumuskan Undang-undang, tetapi menyisipkan kepentingan golongannya," kata Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR John Pieris.

Karena itu, sambung anggota asal DPD asal Maluku tersebut, regulasi harus berupaya sedemikian rupa menghapus oligarki politik di mana negara dimonopoli oleh kroni-kroni atau keluarga si penguasa. "Dengan berlakunya regulasi yang memberikan keuntungan bagi kepentingan elite politik dan penguasa, mereka kemudian bisa melakukan korupsi secara struktural," imbuhnya.

Itulah sebabnya kenapa John Pieris berpandangan elite politik dan penguasalah yang paling banyak melanggar nilai luhur Pancasila. "Kalau memang begitu kenyataannya, maka merekalah yang semestinya paling bertanggung jawab secara moral, bukan masyarakat umum," tegasnya.

Maka dari itu, ia berharap DPD sebagai sebuah lembaga negara baru, dapat merajut kebhinnekaan dalam NKRI, dengan menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Pusat Studi Pancasila Yudi Latief mengatakan bahwa ada kategorisasi elite yang disinyalir melakukan pelanggaran terhadap ideologi negara. "Elite yang dimaksud di sini adalah yang terwujud dalam rezim kebijakan politik dan ekonomi yang dikembangkan sejauh ini. Itu bisa kita lihat dari sejarah bahwa dua aspek besar yang melumpuhkan kelembagaan dalam mengamalkan Pancasila adalah liberalisasi politik dan developmentalisme pembangunan ekonomi," katanya.

Di masa Orde Lama, sambung Yudi, yang meruntuhkan nilai-nilai Pancasila adalah liberalisme politik yang berwujud kabinet parlementer yang didukung oleh multipartai, sehingga menimbulkan masalah karena masing-masing partai hanya memikirkan kepentingan golongannya.

Pada era Orde Baru yang menggelorakan Pancasila dengan P4-nya, di satu sisi sangat menekankan develomental pembangunan yang berfokus pada pembangunan material. "Ukuran perkembangan pembangunan tereduksi hanya pada segi ekonomi, sehingga harus dibayar mahal dengan kemerosotan pengembangan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa," tegasnya.

Ironisnya, dalam perkembangan developmentalisme, lanjut Yudi, terjadi upaya-upaya penyeragaman dari kebhinnekaan yang mengabaikan keanekaragaman suku budaya yang sejatinya adalah kekuatan bangsa Indonesia.

Baca "DPD" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer