Komisi VIII Berita » Kemensos Sediakan Fasilitas Pengaduan BLSM Bermasalah
Kemensos Sediakan Fasilitas Pengaduan BLSM Bermasalah
Penulis : Iman Firdaus - Editor : Charles Siahaan Kamis, 6 Juni 2013 12:00:21

KEMENSOS menyediakan fasilitas pengaduan masyarakat atas pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), bila ada hal-hal yang dianggap tidak beres.

Senayan - Kemensos menyediakan fasilitas pengaduan masyarakat atas pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), bila ada hal-hal yang dianggap tidak beres.

"Kementerian Sosial selaku yang diberi amanat anggaran dan pelaksanaan BLSM sudah mempersiapkan mekanisme pengaduan," ujar Sekjen Kemensos Toto Utomo Budi Santosa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (5/6).

Menurut Tato, jenis aduan yang dimaksud bisa berupa ketidaktahuan akan adanya program BLSM ini, sosialisasi yang sulit dipahami, atau mekanisme penyalurannya. Bisa juga jika ada kartu yang rusak atau hilang, kartu tidak sampai, kartu tidak disampaikan langsung kepada penerima, informasi di kartu berbeda dengan penerima dan soal kepesertaan. Dalam hal ini, kata Tato, para pengadu bisa mengirimkan sms (pesan pendek) ke 1708.

Selain itu, Kemensos juga mendirikan Posko yang dibentuk di tiap desa/kelurahan dan kecamatan. Untuk pengaduan tingkat desa, unsur yang menerima pengaduan bisa kepala desa atau lurah, PT Pos, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan komunitas.

"Melalui posko ini, masyarakat bisa menyampaikan pengaduan. Selanjutnya, kepala desa atau lurah akan bermusyawarah dengan melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan rumah tangga penerima sasaran Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Baca "Komisi VIII" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
Selasa, 12 Februari 2013 16:52:48
Mengungkap Mafia Impor Daging

Mengungkap Mafia Impor Daging

PENANGKAPAN petinggi parpol terkait im...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
Ion Infra Energy
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...