Komisi VIII Berita » Kemensos Sediakan Fasilitas Pengaduan BLSM Bermasalah
Kemensos Sediakan Fasilitas Pengaduan BLSM Bermasalah
Penulis : - Editor : Kamis, 6 Juni 2013 12:00:21

KEMENSOS menyediakan fasilitas pengaduan masyarakat atas pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), bila ada hal-hal yang dianggap tidak beres.

Senayan - Kemensos menyediakan fasilitas pengaduan masyarakat atas pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), bila ada hal-hal yang dianggap tidak beres.

"Kementerian Sosial selaku yang diberi amanat anggaran dan pelaksanaan BLSM sudah mempersiapkan mekanisme pengaduan," ujar Sekjen Kemensos Toto Utomo Budi Santosa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (5/6).

Menurut Tato, jenis aduan yang dimaksud bisa berupa ketidaktahuan akan adanya program BLSM ini, sosialisasi yang sulit dipahami, atau mekanisme penyalurannya. Bisa juga jika ada kartu yang rusak atau hilang, kartu tidak sampai, kartu tidak disampaikan langsung kepada penerima, informasi di kartu berbeda dengan penerima dan soal kepesertaan. Dalam hal ini, kata Tato, para pengadu bisa mengirimkan sms (pesan pendek) ke 1708.

Selain itu, Kemensos juga mendirikan Posko yang dibentuk di tiap desa/kelurahan dan kecamatan. Untuk pengaduan tingkat desa, unsur yang menerima pengaduan bisa kepala desa atau lurah, PT Pos, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan komunitas.

"Melalui posko ini, masyarakat bisa menyampaikan pengaduan. Selanjutnya, kepala desa atau lurah akan bermusyawarah dengan melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan rumah tangga penerima sasaran Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Baca "Komisi VIII" Lainnya
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
1234
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer