Komisi VIII Berita » Kemensos Sediakan Fasilitas Pengaduan BLSM Bermasalah
Kemensos Sediakan Fasilitas Pengaduan BLSM Bermasalah
Penulis : - Editor : Kamis, 6 Juni 2013 12:00:21

KEMENSOS menyediakan fasilitas pengaduan masyarakat atas pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), bila ada hal-hal yang dianggap tidak beres.

Senayan - Kemensos menyediakan fasilitas pengaduan masyarakat atas pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), bila ada hal-hal yang dianggap tidak beres.

"Kementerian Sosial selaku yang diberi amanat anggaran dan pelaksanaan BLSM sudah mempersiapkan mekanisme pengaduan," ujar Sekjen Kemensos Toto Utomo Budi Santosa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (5/6).

Menurut Tato, jenis aduan yang dimaksud bisa berupa ketidaktahuan akan adanya program BLSM ini, sosialisasi yang sulit dipahami, atau mekanisme penyalurannya. Bisa juga jika ada kartu yang rusak atau hilang, kartu tidak sampai, kartu tidak disampaikan langsung kepada penerima, informasi di kartu berbeda dengan penerima dan soal kepesertaan. Dalam hal ini, kata Tato, para pengadu bisa mengirimkan sms (pesan pendek) ke 1708.

Selain itu, Kemensos juga mendirikan Posko yang dibentuk di tiap desa/kelurahan dan kecamatan. Untuk pengaduan tingkat desa, unsur yang menerima pengaduan bisa kepala desa atau lurah, PT Pos, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan komunitas.

"Melalui posko ini, masyarakat bisa menyampaikan pengaduan. Selanjutnya, kepala desa atau lurah akan bermusyawarah dengan melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan rumah tangga penerima sasaran Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Baca "Komisi VIII" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer