Komisi VIII Berita » Kemensos Sediakan Fasilitas Pengaduan BLSM Bermasalah
Kemensos Sediakan Fasilitas Pengaduan BLSM Bermasalah
Penulis : - Editor : Kamis, 6 Juni 2013 12:00:21

KEMENSOS menyediakan fasilitas pengaduan masyarakat atas pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), bila ada hal-hal yang dianggap tidak beres.

Senayan - Kemensos menyediakan fasilitas pengaduan masyarakat atas pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), bila ada hal-hal yang dianggap tidak beres.

"Kementerian Sosial selaku yang diberi amanat anggaran dan pelaksanaan BLSM sudah mempersiapkan mekanisme pengaduan," ujar Sekjen Kemensos Toto Utomo Budi Santosa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (5/6).

Menurut Tato, jenis aduan yang dimaksud bisa berupa ketidaktahuan akan adanya program BLSM ini, sosialisasi yang sulit dipahami, atau mekanisme penyalurannya. Bisa juga jika ada kartu yang rusak atau hilang, kartu tidak sampai, kartu tidak disampaikan langsung kepada penerima, informasi di kartu berbeda dengan penerima dan soal kepesertaan. Dalam hal ini, kata Tato, para pengadu bisa mengirimkan sms (pesan pendek) ke 1708.

Selain itu, Kemensos juga mendirikan Posko yang dibentuk di tiap desa/kelurahan dan kecamatan. Untuk pengaduan tingkat desa, unsur yang menerima pengaduan bisa kepala desa atau lurah, PT Pos, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan komunitas.

"Melalui posko ini, masyarakat bisa menyampaikan pengaduan. Selanjutnya, kepala desa atau lurah akan bermusyawarah dengan melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan rumah tangga penerima sasaran Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Baca "Komisi VIII" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer