Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' cannot be used after 'URL-Rewriter' in /home/bc/jn/index.php on line 31
Kemensos Sediakan Fasilitas Pengaduan BLSM Bermasalah | Jurnal Parlemen

Komisi VIII Berita » Kemensos Sediakan Fasilitas Pengaduan BLSM Bermasalah
Kemensos Sediakan Fasilitas Pengaduan BLSM Bermasalah
Penulis : - Editor : Kamis, 6 Juni 2013 12:00:21

KEMENSOS menyediakan fasilitas pengaduan masyarakat atas pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), bila ada hal-hal yang dianggap tidak beres.

Senayan - Kemensos menyediakan fasilitas pengaduan masyarakat atas pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), bila ada hal-hal yang dianggap tidak beres.

"Kementerian Sosial selaku yang diberi amanat anggaran dan pelaksanaan BLSM sudah mempersiapkan mekanisme pengaduan," ujar Sekjen Kemensos Toto Utomo Budi Santosa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (5/6).

Menurut Tato, jenis aduan yang dimaksud bisa berupa ketidaktahuan akan adanya program BLSM ini, sosialisasi yang sulit dipahami, atau mekanisme penyalurannya. Bisa juga jika ada kartu yang rusak atau hilang, kartu tidak sampai, kartu tidak disampaikan langsung kepada penerima, informasi di kartu berbeda dengan penerima dan soal kepesertaan. Dalam hal ini, kata Tato, para pengadu bisa mengirimkan sms (pesan pendek) ke 1708.

Selain itu, Kemensos juga mendirikan Posko yang dibentuk di tiap desa/kelurahan dan kecamatan. Untuk pengaduan tingkat desa, unsur yang menerima pengaduan bisa kepala desa atau lurah, PT Pos, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan komunitas.

"Melalui posko ini, masyarakat bisa menyampaikan pengaduan. Selanjutnya, kepala desa atau lurah akan bermusyawarah dengan melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan rumah tangga penerima sasaran Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Baca "Komisi VIII" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer