Peristiwa Berita » Pemerintah Tak Punya Kebijakan Sistemik Atasi Kemiskinan
Pemerintah Tak Punya Kebijakan Sistemik Atasi Kemiskinan
Penulis : - Editor : Jum`at, 7 Juni 2013 07:10:25

UNTUK meyakinkan tentang kesuksesan BLSM, pemerintah mestinya berani membeberkan hasil dari program BLT yang diakhiri selepas Pilpres 2009. Berapa banyak warga miskin yang sudah keluar dari kemiskinannya lantaran program BLT?

BLSM dan program sejenis lainnya selalu dipilih sebagai jalan keluar manakala warga miskin diperhitungkan akan menerima dampak sangat serius dari sebuah kebijakan pemerintah,

 

Jakarta – Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan sejenisnya akan sia-sia jika dimaksudkan guna mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Program sejenis sebelumnya, Bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT, belum jelas efektifitasnya dalam mengikis angka kemiskinan dan bahkan bermasalah.

 

"Kalau yakin efektif, pemerintah seharusnya berani membeberkan hasil dari program BLT yang diakhiri selepas Pilpres 2009 itu. Berapa banyak warga miskin yang bisa atau sudah keluar dari selimut kemiskinan berkat BLT itu?" kata Bambang Soesatyo, anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Jumat (7/6).   

 

Bamsoet, sapaan akrabnya, berkesimpulan bahwa BLSM hanyalah tindakan tambal sulam dari program pengurangan angka kemiskinan. Penggunaan program yang belum jelas efektifitasnya ini juga mencerminkan pemerintah tak punya kebijakan sistemik untuk mengentas warganya yang miskin.

 

"Akibatnya, BLSM dan program sejenis lainnya selalu dipilih sebagai jalan keluar manakala warga miskin diperhitungkan akan menerima dampak sangat serius dari sebuah kebijakan pemerintah, seperti halnya dengan kebijakan menaikkan harga BBM itu," ujarnya.

 

Tahun ini, dana yang akan dikeluarkan untuk BLSM dan program kompensasi kenaikan harga BBM lainnya mencapai total Rp 66,8 triliun. Angka tersebut berdasarkan pengajuan pemerintah dalam RAPBN-P 2013, Mei lalu. Dana segitu akan diberikan kepada 15,5 juta kepala keluarga se-Indonesia yang jadi sasaran program.

 

Baca "Peristiwa" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer