Peristiwa Berita » Pemerintah Tak Punya Kebijakan Sistemik Atasi Kemiskinan
Pemerintah Tak Punya Kebijakan Sistemik Atasi Kemiskinan
Penulis : - Editor : Jum`at, 7 Juni 2013 07:10:25

UNTUK meyakinkan tentang kesuksesan BLSM, pemerintah mestinya berani membeberkan hasil dari program BLT yang diakhiri selepas Pilpres 2009. Berapa banyak warga miskin yang sudah keluar dari kemiskinannya lantaran program BLT?

BLSM dan program sejenis lainnya selalu dipilih sebagai jalan keluar manakala warga miskin diperhitungkan akan menerima dampak sangat serius dari sebuah kebijakan pemerintah,

 

Jakarta – Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan sejenisnya akan sia-sia jika dimaksudkan guna mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Program sejenis sebelumnya, Bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT, belum jelas efektifitasnya dalam mengikis angka kemiskinan dan bahkan bermasalah.

 

"Kalau yakin efektif, pemerintah seharusnya berani membeberkan hasil dari program BLT yang diakhiri selepas Pilpres 2009 itu. Berapa banyak warga miskin yang bisa atau sudah keluar dari selimut kemiskinan berkat BLT itu?" kata Bambang Soesatyo, anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Jumat (7/6).   

 

Bamsoet, sapaan akrabnya, berkesimpulan bahwa BLSM hanyalah tindakan tambal sulam dari program pengurangan angka kemiskinan. Penggunaan program yang belum jelas efektifitasnya ini juga mencerminkan pemerintah tak punya kebijakan sistemik untuk mengentas warganya yang miskin.

 

"Akibatnya, BLSM dan program sejenis lainnya selalu dipilih sebagai jalan keluar manakala warga miskin diperhitungkan akan menerima dampak sangat serius dari sebuah kebijakan pemerintah, seperti halnya dengan kebijakan menaikkan harga BBM itu," ujarnya.

 

Tahun ini, dana yang akan dikeluarkan untuk BLSM dan program kompensasi kenaikan harga BBM lainnya mencapai total Rp 66,8 triliun. Angka tersebut berdasarkan pengajuan pemerintah dalam RAPBN-P 2013, Mei lalu. Dana segitu akan diberikan kepada 15,5 juta kepala keluarga se-Indonesia yang jadi sasaran program.

 

Baca "Peristiwa" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer