Peristiwa Berita » Pemerintah Tak Punya Kebijakan Sistemik Atasi Kemiskinan
Pemerintah Tak Punya Kebijakan Sistemik Atasi Kemiskinan
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Hadi Rahman Jum`at, 7 Juni 2013 07:10:25

UNTUK meyakinkan tentang kesuksesan BLSM, pemerintah mestinya berani membeberkan hasil dari program BLT yang diakhiri selepas Pilpres 2009. Berapa banyak warga miskin yang sudah keluar dari kemiskinannya lantaran program BLT?

BLSM dan program sejenis lainnya selalu dipilih sebagai jalan keluar manakala warga miskin diperhitungkan akan menerima dampak sangat serius dari sebuah kebijakan pemerintah,

 

Jakarta – Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan sejenisnya akan sia-sia jika dimaksudkan guna mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Program sejenis sebelumnya, Bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT, belum jelas efektifitasnya dalam mengikis angka kemiskinan dan bahkan bermasalah.

 

"Kalau yakin efektif, pemerintah seharusnya berani membeberkan hasil dari program BLT yang diakhiri selepas Pilpres 2009 itu. Berapa banyak warga miskin yang bisa atau sudah keluar dari selimut kemiskinan berkat BLT itu?" kata Bambang Soesatyo, anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Jumat (7/6).   

 

Bamsoet, sapaan akrabnya, berkesimpulan bahwa BLSM hanyalah tindakan tambal sulam dari program pengurangan angka kemiskinan. Penggunaan program yang belum jelas efektifitasnya ini juga mencerminkan pemerintah tak punya kebijakan sistemik untuk mengentas warganya yang miskin.

 

"Akibatnya, BLSM dan program sejenis lainnya selalu dipilih sebagai jalan keluar manakala warga miskin diperhitungkan akan menerima dampak sangat serius dari sebuah kebijakan pemerintah, seperti halnya dengan kebijakan menaikkan harga BBM itu," ujarnya.

 

Tahun ini, dana yang akan dikeluarkan untuk BLSM dan program kompensasi kenaikan harga BBM lainnya mencapai total Rp 66,8 triliun. Angka tersebut berdasarkan pengajuan pemerintah dalam RAPBN-P 2013, Mei lalu. Dana segitu akan diberikan kepada 15,5 juta kepala keluarga se-Indonesia yang jadi sasaran program.

 

Baca "Peristiwa" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
Selasa, 12 Februari 2013 16:52:48
Mengungkap Mafia Impor Daging

Mengungkap Mafia Impor Daging

PENANGKAPAN petinggi parpol terkait im...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
Ion Infra Energy
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...