Peristiwa Berita » Pemerintah Tak Punya Kebijakan Sistemik Atasi Kemiskinan
Pemerintah Tak Punya Kebijakan Sistemik Atasi Kemiskinan
Penulis : - Editor : Jum`at, 7 Juni 2013 07:10:25

UNTUK meyakinkan tentang kesuksesan BLSM, pemerintah mestinya berani membeberkan hasil dari program BLT yang diakhiri selepas Pilpres 2009. Berapa banyak warga miskin yang sudah keluar dari kemiskinannya lantaran program BLT?

BLSM dan program sejenis lainnya selalu dipilih sebagai jalan keluar manakala warga miskin diperhitungkan akan menerima dampak sangat serius dari sebuah kebijakan pemerintah,

 

Jakarta – Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan sejenisnya akan sia-sia jika dimaksudkan guna mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Program sejenis sebelumnya, Bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT, belum jelas efektifitasnya dalam mengikis angka kemiskinan dan bahkan bermasalah.

 

"Kalau yakin efektif, pemerintah seharusnya berani membeberkan hasil dari program BLT yang diakhiri selepas Pilpres 2009 itu. Berapa banyak warga miskin yang bisa atau sudah keluar dari selimut kemiskinan berkat BLT itu?" kata Bambang Soesatyo, anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Jumat (7/6).   

 

Bamsoet, sapaan akrabnya, berkesimpulan bahwa BLSM hanyalah tindakan tambal sulam dari program pengurangan angka kemiskinan. Penggunaan program yang belum jelas efektifitasnya ini juga mencerminkan pemerintah tak punya kebijakan sistemik untuk mengentas warganya yang miskin.

 

"Akibatnya, BLSM dan program sejenis lainnya selalu dipilih sebagai jalan keluar manakala warga miskin diperhitungkan akan menerima dampak sangat serius dari sebuah kebijakan pemerintah, seperti halnya dengan kebijakan menaikkan harga BBM itu," ujarnya.

 

Tahun ini, dana yang akan dikeluarkan untuk BLSM dan program kompensasi kenaikan harga BBM lainnya mencapai total Rp 66,8 triliun. Angka tersebut berdasarkan pengajuan pemerintah dalam RAPBN-P 2013, Mei lalu. Dana segitu akan diberikan kepada 15,5 juta kepala keluarga se-Indonesia yang jadi sasaran program.

 

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer