Komisi II Berita » Muratara Jadi Kabupaten, Bagaimana Nasib Empat Calon DOB?
Muratara Jadi Kabupaten, Bagaimana Nasib Empat Calon DOB?
Penulis : - Editor : Jum`at, 7 Juni 2013 11:18:34

MENURUT Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja, sepanjang ada waktu yang cukup, Komisi II akan mengatur dan membahas empat calon DOB itu. "Moga-moga nanti ada yang bisa diselesaikan," kata Hakam.

Muratara Jadi Kabupaten, Bagaimana Nasib Empat Calon DOB?
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Abdul Hakam Naja

Senayan - Setelah Komisi II DPR menyetujui RUU tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), ada empat calon Daerah Otonom Baru (DOB) lainnya yang masih menunggu persetujuan. Bisakah diselesaikan masa sidang ini yang akan akan berakhir pertengahan Juli 2013?

"Sepanjang nanti ada waktu yang cukup, akan kita atur dan akan dibahas. Moga-moga nanti ada yang bisa diselesaikan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja kepada JurnalParlemen, Jumat (7/6).

"Tapi, ini nanti tergantung dari persyaratan, apakah terpenuhi atau tidak," tambah politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Seperti diketahui, empat calon DOB yang menjadi tanggungan Komisi II dan pemerintah adalah Kabupaten Muna Barat, Kota Raha, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan. Semuanya ada di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selasa (4/6), sembilan fraksi yang ada di Komisi II DPR RI menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. "Pemerintah siap untuk membahas RUU DOB Musi Rawas Utara ke tingkat selanjutnya, setelah Komisi II dan DPD bersama-sama Kemendagri melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Baca "Komisi II" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer