Peristiwa Berita » Ini Pemicu Seringnya Terjadi Konflik Horizontal Saat Pilkada
Ini Pemicu Seringnya Terjadi Konflik Horizontal Saat Pilkada
Penulis : - Editor : Jum`at, 7 Juni 2013 16:48:42

KONFLIK yang kerap terjadi usai gelaran Pilkada adalah akibat dari rakyat yang belum memiliki kecerdasan dan kedewasaan untuk menentukan pilihan, kemudian menghormati pilihan orang lain itu.

 Ini Pemicu Seringnya Terjadi Konflik Horizontal Saat Pilkada
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Anggota DPD asal Papua Abdurachman Lahabato (kiri), Sekjen Perhimpunan Umat Beragama Indonesia John N Palingga (tengah), dan Sosiolog UI Tamrin Amal Tomagola (kanan) saat talk show DPD RI dengan tema "Meredam Konflik Horizontal di Daerah" di Gedung DPD, Jumat (7/6).

Senayan - Terjadinya beberapa konflik di daerah setelah penyelenggaraan Pilkada, seakan menjadi pemandangan yang umum. Kondisi itu tentu saja menjadi sinyalemen yang cukup mengkhawatirkan jelang Pemilu 2014.

Hal ini disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdurachman Lahabato dalam diskusi bertajuk "Meredam konflik horizontal di daerah dalam tahun politik", yang dihelat di Gedung DPD, Jumat (7/6).

"Karenanya, harus ada upaya komprehensif untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan dalam pesta demokrasi yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia," ujarnya.

Kata Abdurachman, konflik yang kerap terjadi usai gelaran Pilkada adalah akibat dari rakyat yang belum memiliki kecerdasan dan kedewasaan untuk menentukan pilihan, kemudian menghormati pilihan orang lain itu. "Berbagai konflik yang terjadi di daerah setelah berlangsungnya Pilkada, merupakan akibat dari belum adanya kecerdasan dan kedewasaan masyarakat sebagai pemilih," tambahnya.

Menurut Senator asal Provinsi Maluku Utara ini, jika masyarakat memilih karena ada harapan akan perubahan, mereka tidak akan terbelah oleh suku, agama, dan perbedaan budaya, seperti halnya Barack Obama yang terpilih di Amerika Serikat.

"Oleh karena itu, harus ada institusi yang memainkan peran mempersiapkan rakyat, sehingga memiliki kesiapan untuk kapan saja dan di mana saja diselenggarakan pesta demokrasi itu," tukasnya.

Ia juga berharap, pemerintah mau menggelontorkan dana yang cukup besar untuk mempersiapkan rakyat yang terfokus pada pembangunan kesadaran warga terhadap demokrasi.

Mengenai peran DPD dalam proses penyadaran demokrasi di masyarakat khususnya daerah, Abdurrahman menyatakan telah melakukan sosialisasi. "Saya telah menyempatkan diri untuk turun ke daerah-daerah untuk memberi penjelasan mengenai demokrasi," pungkasnya.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer