Peristiwa Berita » Ini Pemicu Seringnya Terjadi Konflik Horizontal Saat Pilkada
Ini Pemicu Seringnya Terjadi Konflik Horizontal Saat Pilkada
Penulis : - Editor : Jum`at, 7 Juni 2013 16:48:42

KONFLIK yang kerap terjadi usai gelaran Pilkada adalah akibat dari rakyat yang belum memiliki kecerdasan dan kedewasaan untuk menentukan pilihan, kemudian menghormati pilihan orang lain itu.

 Ini Pemicu Seringnya Terjadi Konflik Horizontal Saat Pilkada
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Anggota DPD asal Papua Abdurachman Lahabato (kiri), Sekjen Perhimpunan Umat Beragama Indonesia John N Palingga (tengah), dan Sosiolog UI Tamrin Amal Tomagola (kanan) saat talk show DPD RI dengan tema "Meredam Konflik Horizontal di Daerah" di Gedung DPD, Jumat (7/6).

Senayan - Terjadinya beberapa konflik di daerah setelah penyelenggaraan Pilkada, seakan menjadi pemandangan yang umum. Kondisi itu tentu saja menjadi sinyalemen yang cukup mengkhawatirkan jelang Pemilu 2014.

Hal ini disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdurachman Lahabato dalam diskusi bertajuk "Meredam konflik horizontal di daerah dalam tahun politik", yang dihelat di Gedung DPD, Jumat (7/6).

"Karenanya, harus ada upaya komprehensif untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan dalam pesta demokrasi yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia," ujarnya.

Kata Abdurachman, konflik yang kerap terjadi usai gelaran Pilkada adalah akibat dari rakyat yang belum memiliki kecerdasan dan kedewasaan untuk menentukan pilihan, kemudian menghormati pilihan orang lain itu. "Berbagai konflik yang terjadi di daerah setelah berlangsungnya Pilkada, merupakan akibat dari belum adanya kecerdasan dan kedewasaan masyarakat sebagai pemilih," tambahnya.

Menurut Senator asal Provinsi Maluku Utara ini, jika masyarakat memilih karena ada harapan akan perubahan, mereka tidak akan terbelah oleh suku, agama, dan perbedaan budaya, seperti halnya Barack Obama yang terpilih di Amerika Serikat.

"Oleh karena itu, harus ada institusi yang memainkan peran mempersiapkan rakyat, sehingga memiliki kesiapan untuk kapan saja dan di mana saja diselenggarakan pesta demokrasi itu," tukasnya.

Ia juga berharap, pemerintah mau menggelontorkan dana yang cukup besar untuk mempersiapkan rakyat yang terfokus pada pembangunan kesadaran warga terhadap demokrasi.

Mengenai peran DPD dalam proses penyadaran demokrasi di masyarakat khususnya daerah, Abdurrahman menyatakan telah melakukan sosialisasi. "Saya telah menyempatkan diri untuk turun ke daerah-daerah untuk memberi penjelasan mengenai demokrasi," pungkasnya.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 26 November 2014
Komisi III RDP dengan PPATK
Rabu, 26 November 2014
Komisi VII RPD dengan Pertamina
Rabu, 26 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkominfo

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer