Peristiwa Berita » Ini Pemicu Seringnya Terjadi Konflik Horizontal Saat Pilkada
Ini Pemicu Seringnya Terjadi Konflik Horizontal Saat Pilkada
Penulis : - Editor : Jum`at, 7 Juni 2013 16:48:42

KONFLIK yang kerap terjadi usai gelaran Pilkada adalah akibat dari rakyat yang belum memiliki kecerdasan dan kedewasaan untuk menentukan pilihan, kemudian menghormati pilihan orang lain itu.

 Ini Pemicu Seringnya Terjadi Konflik Horizontal Saat Pilkada
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Anggota DPD asal Papua Abdurachman Lahabato (kiri), Sekjen Perhimpunan Umat Beragama Indonesia John N Palingga (tengah), dan Sosiolog UI Tamrin Amal Tomagola (kanan) saat talk show DPD RI dengan tema "Meredam Konflik Horizontal di Daerah" di Gedung DPD, Jumat (7/6).

Senayan - Terjadinya beberapa konflik di daerah setelah penyelenggaraan Pilkada, seakan menjadi pemandangan yang umum. Kondisi itu tentu saja menjadi sinyalemen yang cukup mengkhawatirkan jelang Pemilu 2014.

Hal ini disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdurachman Lahabato dalam diskusi bertajuk "Meredam konflik horizontal di daerah dalam tahun politik", yang dihelat di Gedung DPD, Jumat (7/6).

"Karenanya, harus ada upaya komprehensif untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan dalam pesta demokrasi yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia," ujarnya.

Kata Abdurachman, konflik yang kerap terjadi usai gelaran Pilkada adalah akibat dari rakyat yang belum memiliki kecerdasan dan kedewasaan untuk menentukan pilihan, kemudian menghormati pilihan orang lain itu. "Berbagai konflik yang terjadi di daerah setelah berlangsungnya Pilkada, merupakan akibat dari belum adanya kecerdasan dan kedewasaan masyarakat sebagai pemilih," tambahnya.

Menurut Senator asal Provinsi Maluku Utara ini, jika masyarakat memilih karena ada harapan akan perubahan, mereka tidak akan terbelah oleh suku, agama, dan perbedaan budaya, seperti halnya Barack Obama yang terpilih di Amerika Serikat.

"Oleh karena itu, harus ada institusi yang memainkan peran mempersiapkan rakyat, sehingga memiliki kesiapan untuk kapan saja dan di mana saja diselenggarakan pesta demokrasi itu," tukasnya.

Ia juga berharap, pemerintah mau menggelontorkan dana yang cukup besar untuk mempersiapkan rakyat yang terfokus pada pembangunan kesadaran warga terhadap demokrasi.

Mengenai peran DPD dalam proses penyadaran demokrasi di masyarakat khususnya daerah, Abdurrahman menyatakan telah melakukan sosialisasi. "Saya telah menyempatkan diri untuk turun ke daerah-daerah untuk memberi penjelasan mengenai demokrasi," pungkasnya.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer