Peristiwa Berita » Ini Pemicu Seringnya Terjadi Konflik Horizontal Saat Pilkada
Ini Pemicu Seringnya Terjadi Konflik Horizontal Saat Pilkada
Penulis : - Editor : Jum`at, 7 Juni 2013 16:48:42

KONFLIK yang kerap terjadi usai gelaran Pilkada adalah akibat dari rakyat yang belum memiliki kecerdasan dan kedewasaan untuk menentukan pilihan, kemudian menghormati pilihan orang lain itu.

 Ini Pemicu Seringnya Terjadi Konflik Horizontal Saat Pilkada
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Anggota DPD asal Papua Abdurachman Lahabato (kiri), Sekjen Perhimpunan Umat Beragama Indonesia John N Palingga (tengah), dan Sosiolog UI Tamrin Amal Tomagola (kanan) saat talk show DPD RI dengan tema "Meredam Konflik Horizontal di Daerah" di Gedung DPD, Jumat (7/6).

Senayan - Terjadinya beberapa konflik di daerah setelah penyelenggaraan Pilkada, seakan menjadi pemandangan yang umum. Kondisi itu tentu saja menjadi sinyalemen yang cukup mengkhawatirkan jelang Pemilu 2014.

Hal ini disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdurachman Lahabato dalam diskusi bertajuk "Meredam konflik horizontal di daerah dalam tahun politik", yang dihelat di Gedung DPD, Jumat (7/6).

"Karenanya, harus ada upaya komprehensif untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan dalam pesta demokrasi yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia," ujarnya.

Kata Abdurachman, konflik yang kerap terjadi usai gelaran Pilkada adalah akibat dari rakyat yang belum memiliki kecerdasan dan kedewasaan untuk menentukan pilihan, kemudian menghormati pilihan orang lain itu. "Berbagai konflik yang terjadi di daerah setelah berlangsungnya Pilkada, merupakan akibat dari belum adanya kecerdasan dan kedewasaan masyarakat sebagai pemilih," tambahnya.

Menurut Senator asal Provinsi Maluku Utara ini, jika masyarakat memilih karena ada harapan akan perubahan, mereka tidak akan terbelah oleh suku, agama, dan perbedaan budaya, seperti halnya Barack Obama yang terpilih di Amerika Serikat.

"Oleh karena itu, harus ada institusi yang memainkan peran mempersiapkan rakyat, sehingga memiliki kesiapan untuk kapan saja dan di mana saja diselenggarakan pesta demokrasi itu," tukasnya.

Ia juga berharap, pemerintah mau menggelontorkan dana yang cukup besar untuk mempersiapkan rakyat yang terfokus pada pembangunan kesadaran warga terhadap demokrasi.

Mengenai peran DPD dalam proses penyadaran demokrasi di masyarakat khususnya daerah, Abdurrahman menyatakan telah melakukan sosialisasi. "Saya telah menyempatkan diri untuk turun ke daerah-daerah untuk memberi penjelasan mengenai demokrasi," pungkasnya.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer