Komisi XI Berita » FPG Komisi XI Usulkan Putusan Inflasi APBN-P 2013 Diserahkan ke Paripurna
FPG Komisi XI Usulkan Putusan Inflasi APBN-P 2013 Diserahkan ke Paripurna
Penulis : Jurnal Parlemen - Editor : Sabtu, 8 Juni 2013 15:17:40

DALAM perkembangan saat ini kemungkinan akan ada dua partai, yakni PDIP dan PKS yang menolak usulan asumsi besaran inflasi yang menjadi usulan pemerintah sebesar 7,2 persen. Karenanya, putusannya disarankan agar diserahkan ke paripurna saja. 

  FPG Komisi XI Usulkan Putusan Inflasi APBN-P 2013 Diserahkan ke Paripurna
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz

Jakarta - Pada Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Selasa (4/6) lalu, belum ada kesepakatan besaran asumsi inflasi pada RAPBN-P 2013. PDIP, PKS dan Gerindra meminta untuk dibahas dalam rapat Panja.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz mengatakan, dalam perkembangan saat ini kemungkinan akan ada dua partai, yakni PDIP dan PKS yang menolak usulan asumsi besaran inflasi yang menjadi usulan pemerintah sebesar 7,2 persen. 

"Karena saya bukan anggota Banggar, nanti akan saya dorong teman-teman untuk membawanya ke paripurna saja. Usulan partai pemerintah berapa dan oposisi berapa," kata Harry yang juga Wakil Sekjen DPP Partai Golkar usai acara diskusi Polemik Sindo Trijaya dengan topik "Perahu Retak Setgab" di Jakarta, Sabtu (8/6).

Pemerintah mengusulkan asumsi inflasi sebesar 7,2 persen pada RAPBN-P 2013. Sementara PDIP tetap mempertahankan angka inflasi tidak terlalu tinggi yakni 6,0 persen. Karena, sebelumya, asumsi inflasi pada APBN 2013 ditetapkan sebesar 4,9 persen.

Dalam rapat Banggar tersebut, Anggota Banggar dari FPDIP Dolfie meminta penjelasan mengenai rincian komponen-komponen penyebab inflasi hingga muncul angka usulan pemerintah tersebut. Selain itu, dia juga meminta perkiraan besaran inflasi jika dilakukan mitigasi pengendalian inflasinya.

Baca "Komisi XI" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 20 November 2014
Komisi III Rapat Konsultasi dengan KY
Kamis, 20 November 2014
Komisi VII RDPU dengan Dirut Freeport
Kamis, 20 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkumham

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer