Komisi XI Berita » FPG Komisi XI Usulkan Putusan Inflasi APBN-P 2013 Diserahkan ke Paripurna
FPG Komisi XI Usulkan Putusan Inflasi APBN-P 2013 Diserahkan ke Paripurna
Penulis : Jurnal Parlemen - Editor : Sabtu, 8 Juni 2013 15:17:40

DALAM perkembangan saat ini kemungkinan akan ada dua partai, yakni PDIP dan PKS yang menolak usulan asumsi besaran inflasi yang menjadi usulan pemerintah sebesar 7,2 persen. Karenanya, putusannya disarankan agar diserahkan ke paripurna saja. 

  FPG Komisi XI Usulkan Putusan Inflasi APBN-P 2013 Diserahkan ke Paripurna
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz

Jakarta - Pada Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Selasa (4/6) lalu, belum ada kesepakatan besaran asumsi inflasi pada RAPBN-P 2013. PDIP, PKS dan Gerindra meminta untuk dibahas dalam rapat Panja.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz mengatakan, dalam perkembangan saat ini kemungkinan akan ada dua partai, yakni PDIP dan PKS yang menolak usulan asumsi besaran inflasi yang menjadi usulan pemerintah sebesar 7,2 persen. 

"Karena saya bukan anggota Banggar, nanti akan saya dorong teman-teman untuk membawanya ke paripurna saja. Usulan partai pemerintah berapa dan oposisi berapa," kata Harry yang juga Wakil Sekjen DPP Partai Golkar usai acara diskusi Polemik Sindo Trijaya dengan topik "Perahu Retak Setgab" di Jakarta, Sabtu (8/6).

Pemerintah mengusulkan asumsi inflasi sebesar 7,2 persen pada RAPBN-P 2013. Sementara PDIP tetap mempertahankan angka inflasi tidak terlalu tinggi yakni 6,0 persen. Karena, sebelumya, asumsi inflasi pada APBN 2013 ditetapkan sebesar 4,9 persen.

Dalam rapat Banggar tersebut, Anggota Banggar dari FPDIP Dolfie meminta penjelasan mengenai rincian komponen-komponen penyebab inflasi hingga muncul angka usulan pemerintah tersebut. Selain itu, dia juga meminta perkiraan besaran inflasi jika dilakukan mitigasi pengendalian inflasinya.

Baca "Komisi XI" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer