Komisi XI Berita » FPG Komisi XI Usulkan Putusan Inflasi APBN-P 2013 Diserahkan ke Paripurna
FPG Komisi XI Usulkan Putusan Inflasi APBN-P 2013 Diserahkan ke Paripurna
Penulis : Jurnal Parlemen - Editor : Sabtu, 8 Juni 2013 15:17:40

DALAM perkembangan saat ini kemungkinan akan ada dua partai, yakni PDIP dan PKS yang menolak usulan asumsi besaran inflasi yang menjadi usulan pemerintah sebesar 7,2 persen. Karenanya, putusannya disarankan agar diserahkan ke paripurna saja. 

  FPG Komisi XI Usulkan Putusan Inflasi APBN-P 2013 Diserahkan ke Paripurna
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz

Jakarta - Pada Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Selasa (4/6) lalu, belum ada kesepakatan besaran asumsi inflasi pada RAPBN-P 2013. PDIP, PKS dan Gerindra meminta untuk dibahas dalam rapat Panja.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz mengatakan, dalam perkembangan saat ini kemungkinan akan ada dua partai, yakni PDIP dan PKS yang menolak usulan asumsi besaran inflasi yang menjadi usulan pemerintah sebesar 7,2 persen. 

"Karena saya bukan anggota Banggar, nanti akan saya dorong teman-teman untuk membawanya ke paripurna saja. Usulan partai pemerintah berapa dan oposisi berapa," kata Harry yang juga Wakil Sekjen DPP Partai Golkar usai acara diskusi Polemik Sindo Trijaya dengan topik "Perahu Retak Setgab" di Jakarta, Sabtu (8/6).

Pemerintah mengusulkan asumsi inflasi sebesar 7,2 persen pada RAPBN-P 2013. Sementara PDIP tetap mempertahankan angka inflasi tidak terlalu tinggi yakni 6,0 persen. Karena, sebelumya, asumsi inflasi pada APBN 2013 ditetapkan sebesar 4,9 persen.

Dalam rapat Banggar tersebut, Anggota Banggar dari FPDIP Dolfie meminta penjelasan mengenai rincian komponen-komponen penyebab inflasi hingga muncul angka usulan pemerintah tersebut. Selain itu, dia juga meminta perkiraan besaran inflasi jika dilakukan mitigasi pengendalian inflasinya.

Baca "Komisi XI" Lainnya
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
1234
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer