Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' cannot be used after 'URL-Rewriter' in /home/bc/jn/index.php on line 31
DPR Setujui Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara | Jurnal Parlemen

Peristiwa Berita » DPR Setujui Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara
DPR Setujui Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara
Penulis : - Editor : Selasa, 11 Juni 2013 12:21:29

DPR RI dalam rapat paripurna yang diadakan Selasa (11/6) ini, mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Propinsi Sumatera Selatan menjadi Undang-undang.

DPR Setujui Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Senayan - DPR RI dalam rapat paripurna yang diadakan Selasa (11/6) ini, mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Propinsi Sumatera Selatan menjadi Undang-undang.

Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menjelaskan, melalui surat nomor R-46/Pres/05/2012 tertanggal 11 Mei 2012, perihal penunjukan wakil untuk membahas 19 RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru, pemerintah telah menugaskan Mendagri, Menkeu, dan Menkumham, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili dalam membahas RUU tersebut.

Sesuai dengan keputusan rapat Bamus DPR RI pada 24 Mei 2012, dan surat Pimpinan DPR RI No. TU.04/04966/DPR RI/V/2012 tanggal 25 Mei 2012, pembentukan Daerah Otonom Baru diserahkan kepada Komisi II untuk proses pembicaraan tingkat I.

"Dapat kami laporkan, proses pembahasan terhadap 19 RUU tentang DOB dimulai dari Juni 2012, pada masa persidangan IV tahun sidang 2011-2012 dan sudah berlangsung 4 kali masa persidangan sampai dengan masa persidangan sekarang (IV tahun sidang 2012-2013)," ujar Agun Gunandjar dalam paparannya pada sidang paripurna.

Kata Agun, dari ke 19 RUU tersebut, Komisi II DPR telah menyelesaikan sebanyak 14 RUU dan menjadi UU dengan rincian, pada 25 Oktober 2012 telah disahkan 5 RUU, pada 14 Desember 2012 disahkan 7 RUU, dan tanggal 12 April 2013 disahkan 2 RUU.

Sedangkan terhadap sisa 5 RUU DOB lainnya, yaitu pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Propinsi Sumatera Selatan, pembentukan Kabupeten Muna Barat di Propinsi Sulawesi Tenggara, pembentukan Kota Raha di Propinsi Sulawesi Tenggara, pembentukan Kabupeten Buton Tengah di Propinsi Sulawesi Tenggara, dan pembentukan Kabupeten Buton Selatan di Propinsi Sulawesi Tengggara, dilanjutkan pembahasannya pada masa persidangan IV tahun sidang 2012-2013 (Mei-Juli 2013).

"Pembahasan terhadap 5 RUU yang tersisa, dilanjutkan dalam rapat panja dengan pemerintah dan Komisi I DPD RI pada tanggal 27 Mei 2013, yang juga menghadirkan pemerintah propinsi Sumatera Selatan, pemerintah Propinsi Jambi, pemerintah Kabupaten Musi Rawas, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, pemerintah Kabupaten Sarolangun, serta Badan Informasi Geospasial (BIG)," tuturnya.

Panja Komisi II DPR mengklarifikasi kembali terhadap penyelesaian permasalahan batas wilayah antara calon Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun yang diklarifikasi Panja Komisi II dan pemerintah terhadap 4 segmen yang bermasalah, yaitu segmen P7 sampai dengan P10 (Suban).

"Rapat Kerja Komisi II dengan Mendari, Menkeu, Menkumham dan DPD RI pada 4 Juni 2013 lalu, disepakati, fraksi-fraksi di Komisi II dan pemerintah setujui RUU tentang Kabupaten Musi Rawas Utara di Propinsi Sumatera Selatan yang untuk selanjutnya dalam sidang paripurna DPR RI untuk diambil keputusan dan disahkan menjadi UU," tukasnya.

Sedangkan terhadap 4 RUU DOB yang tersisa, yaitu pembentukan Kabupaten Muna Barat di Propinsi Sulawesi Tenggara, pembentukan Kota Raha di Propinsi Sulawesi Tenggara, pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Propinsi Sulawesi Tenggara, dan pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Propinsi Sulawesi Utara, akan diteruskan pembahasannya sampai akhir masa persidangan IV tahun sidang 2012-2013 ini.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer