Peristiwa Berita » DPR Setujui Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara
DPR Setujui Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara
Penulis : - Editor : Selasa, 11 Juni 2013 12:21:29

DPR RI dalam rapat paripurna yang diadakan Selasa (11/6) ini, mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Propinsi Sumatera Selatan menjadi Undang-undang.

DPR Setujui Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Senayan - DPR RI dalam rapat paripurna yang diadakan Selasa (11/6) ini, mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Propinsi Sumatera Selatan menjadi Undang-undang.

Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menjelaskan, melalui surat nomor R-46/Pres/05/2012 tertanggal 11 Mei 2012, perihal penunjukan wakil untuk membahas 19 RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru, pemerintah telah menugaskan Mendagri, Menkeu, dan Menkumham, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili dalam membahas RUU tersebut.

Sesuai dengan keputusan rapat Bamus DPR RI pada 24 Mei 2012, dan surat Pimpinan DPR RI No. TU.04/04966/DPR RI/V/2012 tanggal 25 Mei 2012, pembentukan Daerah Otonom Baru diserahkan kepada Komisi II untuk proses pembicaraan tingkat I.

"Dapat kami laporkan, proses pembahasan terhadap 19 RUU tentang DOB dimulai dari Juni 2012, pada masa persidangan IV tahun sidang 2011-2012 dan sudah berlangsung 4 kali masa persidangan sampai dengan masa persidangan sekarang (IV tahun sidang 2012-2013)," ujar Agun Gunandjar dalam paparannya pada sidang paripurna.

Kata Agun, dari ke 19 RUU tersebut, Komisi II DPR telah menyelesaikan sebanyak 14 RUU dan menjadi UU dengan rincian, pada 25 Oktober 2012 telah disahkan 5 RUU, pada 14 Desember 2012 disahkan 7 RUU, dan tanggal 12 April 2013 disahkan 2 RUU.

Sedangkan terhadap sisa 5 RUU DOB lainnya, yaitu pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Propinsi Sumatera Selatan, pembentukan Kabupeten Muna Barat di Propinsi Sulawesi Tenggara, pembentukan Kota Raha di Propinsi Sulawesi Tenggara, pembentukan Kabupeten Buton Tengah di Propinsi Sulawesi Tenggara, dan pembentukan Kabupeten Buton Selatan di Propinsi Sulawesi Tengggara, dilanjutkan pembahasannya pada masa persidangan IV tahun sidang 2012-2013 (Mei-Juli 2013).

"Pembahasan terhadap 5 RUU yang tersisa, dilanjutkan dalam rapat panja dengan pemerintah dan Komisi I DPD RI pada tanggal 27 Mei 2013, yang juga menghadirkan pemerintah propinsi Sumatera Selatan, pemerintah Propinsi Jambi, pemerintah Kabupaten Musi Rawas, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, pemerintah Kabupaten Sarolangun, serta Badan Informasi Geospasial (BIG)," tuturnya.

Panja Komisi II DPR mengklarifikasi kembali terhadap penyelesaian permasalahan batas wilayah antara calon Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun yang diklarifikasi Panja Komisi II dan pemerintah terhadap 4 segmen yang bermasalah, yaitu segmen P7 sampai dengan P10 (Suban).

"Rapat Kerja Komisi II dengan Mendari, Menkeu, Menkumham dan DPD RI pada 4 Juni 2013 lalu, disepakati, fraksi-fraksi di Komisi II dan pemerintah setujui RUU tentang Kabupaten Musi Rawas Utara di Propinsi Sumatera Selatan yang untuk selanjutnya dalam sidang paripurna DPR RI untuk diambil keputusan dan disahkan menjadi UU," tukasnya.

Sedangkan terhadap 4 RUU DOB yang tersisa, yaitu pembentukan Kabupaten Muna Barat di Propinsi Sulawesi Tenggara, pembentukan Kota Raha di Propinsi Sulawesi Tenggara, pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Propinsi Sulawesi Tenggara, dan pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Propinsi Sulawesi Utara, akan diteruskan pembahasannya sampai akhir masa persidangan IV tahun sidang 2012-2013 ini.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 20 November 2014
Komisi III Rapat Konsultasi dengan KY
Kamis, 20 November 2014
Komisi VII RDPU dengan Dirut Freeport
Kamis, 20 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkumham

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer