Pro-Kontra Berita » Cukai Minuman Bersoda, Menurut LPEM UI Bisa Turunkan Penjualan Rp 5,6 Triliun
Cukai Minuman Bersoda, Menurut LPEM UI Bisa Turunkan Penjualan Rp 5,6 Triliun
Penulis : - Editor : Selasa, 11 Juni 2013 17:17:46

CUKAI tidak sesederhana yang dibayangkan. LPEM UI memperkirakan, cukai pada minuman bersoda bakal memicu masalah ketenagakerjaan dan melemahkan perekonomian akibat turunnya penjualan produk itu.

 

Cukai Minuman Bersoda, Menurut LPEM UI Bisa Turunkan Penjualan Rp 5,6 Triliun

Diperkirakan lebih dari 80.000 orang akan kehilangan pekerjaan apabila tarif cukai dikenakan

Jakarta - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi UI memaparkan tarif cukai Rp 3.000/liter pada minuman ringan berkarbonasi akan mengurangi penjualan produk hingga Rp 5,6 triliun. Pada akhirnya akan mengurangi jumlah keseluruhan produksi ekonomi Indonesia sebesar Rp 12,2 triliun.

 

Demikian menurut peneliti LPEM FE UI Dr. Eugenia Mardanugraha dalam paparannya di Salemba, Jakarta, awal Juni 2013.

 

Eugenia mengatakan, tarif cukai sebesar Rp 3000/liter pada minuman ringan berkarbonasi akan mengurangi pemasukan pemerintah dari penerimaan pajak tak langsung sebesar Rp 710 miliar. Pendapatan publik diperkirakan akan berkurang hingga Rp 1,56 triliun, yang juga berarti akan mengurangi daya beli konsumen secara keseluruhan.

 

"Diperkirakan lebih dari 80.000 orang akan kehilangan pekerjaan apabila tarif cukai dikenakan," ujarnya.

 

Perekonomian nasional, kata Eugenia,  akan melemah akibat menurunnya pendapatan dan pengkaryaan publik apabila minuman ringan berkarbonasi dikenakan cukai. "Jadi penerapan cukai itu tidak sesederhana yang dibayangkan pemerintah," katanya.

 

Pemerintah berencana mengenakan cukai pada minuman ringan berkarbonasi (CSD). Hitungan pemerintah yang berencana mengenakan tarif cukai sebesar Rp 3000/liter pada CSD dengan harapan akan menambah pemasukan dari cukai sebesar Rp 590 miliar/tahun.

 

Baca "Pro-Kontra" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...