Komisi X Berita » Kemdikbud Ajukan Penambahan Anggaran, Komisi X Masih Pikir-pikir
Kemdikbud Ajukan Penambahan Anggaran, Komisi X Masih Pikir-pikir
Penulis : - Editor : Rabu, 12 Juni 2013 07:00:38

KEMENTERIAN Pendididikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengajukan tambahan anggaran yang tertuang dalam pagu indikatif Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014. Namun, Komisi X DPR RI masih belum memberikan keputusan.

Senayan - Kementerian Pendididikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengajukan tambahan anggaran yang tertuang dalam pagu indikatif Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014. Namun, Komisi X DPR RI masih belum memberikan keputusan.

Pasalnya, Komisi X merasa masih perlu ada pembahasan yang lebih mendalam, terutama pada rancangan postur anggaran pendidikan tahun 2014 sebesar Rp 86,239 triliun, sebelum penyampaian Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2014.

"Pagu indikatif Kemdikbud untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp 86,239 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 23,87 persen (Rp 20,589 triliun) dibanding dengan pagu RKP tahun 2013 yang totalnya Rp 65,650 triliun," ujar Mendikbud Mohammad Nuh dalam rapat kerja dengan Komisi X, Selasa (11/6).

Anggaran pagu indikatif tersebut, sambung Mendikbud, akan dipergunakan untuk lima program prioritas, yaitu program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, program percepatan pendidikan menengah universal, penyediaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan sarana prasarana PTN, program peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPTK), serta program penyediaan layanan pendidikan afirmasi daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T), dan Persatuan Pemuda Penerus Pendiri Bangsa (P4B).

Namun, Komisi X memberikan catatan untuk perbaikan RKP Kemdikbud 2014, yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi sekaligus ketua rapat Syamsul Bachri.

"Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) perlu dipertahankan disertai dengan adanya peningkatan penyediaan fasilitas, peningkatan satuan biaya BOS untuk SD, SMP, SMA/SMK, dan peningkatan satuan biaya Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)," ucap legislator dari Fraksi Partai Golkar itu.

Kemudian, indikator pencapaian pelestarian dan pengembangan kebudayaan tidak semata-mata diukur dengan capaian fisik, tetapi seharusnya dengan menggunakan indikator penguatan nilai atau karakter.

Catatan ketiga adalah penekanan terhadap rencana reformasi birokrasi dengan anggaran sebesar Rp 2,33 triliun masih perlu diperjelas model dan indikatornya. Terakhir, anggaran BOPTN masih perlu ditingkatkan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi.

Karena belum tercapai kata sepakat antara Komisi X dengan Kemdikbud, maka rapat lanjutan rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2013, atau setelah penyampaian Nota Keuangan RAPBN tahun anggaran 2014, untuk membahas rencana anggaran menurut fungsi, program/kegiatan tahun anggaran 2014, sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.

Baca "Komisi X" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Isu Ancaman Keselamatan Capres, Seriuskah?

Senayan - Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, memperkirakan pilpres mendatang bakal aman-aman saja. Ia menepis isu yang dilontarkan Pr...
Iklan Footer