Komisi X Berita » Kemdikbud Ajukan Penambahan Anggaran, Komisi X Masih Pikir-pikir
Kemdikbud Ajukan Penambahan Anggaran, Komisi X Masih Pikir-pikir
Penulis : - Editor : Rabu, 12 Juni 2013 07:00:38

KEMENTERIAN Pendididikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengajukan tambahan anggaran yang tertuang dalam pagu indikatif Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014. Namun, Komisi X DPR RI masih belum memberikan keputusan.

Senayan - Kementerian Pendididikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengajukan tambahan anggaran yang tertuang dalam pagu indikatif Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014. Namun, Komisi X DPR RI masih belum memberikan keputusan.

Pasalnya, Komisi X merasa masih perlu ada pembahasan yang lebih mendalam, terutama pada rancangan postur anggaran pendidikan tahun 2014 sebesar Rp 86,239 triliun, sebelum penyampaian Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2014.

"Pagu indikatif Kemdikbud untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp 86,239 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 23,87 persen (Rp 20,589 triliun) dibanding dengan pagu RKP tahun 2013 yang totalnya Rp 65,650 triliun," ujar Mendikbud Mohammad Nuh dalam rapat kerja dengan Komisi X, Selasa (11/6).

Anggaran pagu indikatif tersebut, sambung Mendikbud, akan dipergunakan untuk lima program prioritas, yaitu program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, program percepatan pendidikan menengah universal, penyediaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan sarana prasarana PTN, program peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPTK), serta program penyediaan layanan pendidikan afirmasi daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T), dan Persatuan Pemuda Penerus Pendiri Bangsa (P4B).

Namun, Komisi X memberikan catatan untuk perbaikan RKP Kemdikbud 2014, yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi sekaligus ketua rapat Syamsul Bachri.

"Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) perlu dipertahankan disertai dengan adanya peningkatan penyediaan fasilitas, peningkatan satuan biaya BOS untuk SD, SMP, SMA/SMK, dan peningkatan satuan biaya Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)," ucap legislator dari Fraksi Partai Golkar itu.

Kemudian, indikator pencapaian pelestarian dan pengembangan kebudayaan tidak semata-mata diukur dengan capaian fisik, tetapi seharusnya dengan menggunakan indikator penguatan nilai atau karakter.

Catatan ketiga adalah penekanan terhadap rencana reformasi birokrasi dengan anggaran sebesar Rp 2,33 triliun masih perlu diperjelas model dan indikatornya. Terakhir, anggaran BOPTN masih perlu ditingkatkan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi.

Karena belum tercapai kata sepakat antara Komisi X dengan Kemdikbud, maka rapat lanjutan rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2013, atau setelah penyampaian Nota Keuangan RAPBN tahun anggaran 2014, untuk membahas rencana anggaran menurut fungsi, program/kegiatan tahun anggaran 2014, sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.

Baca "Komisi X" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer