Komisi X Berita » Kemdikbud Ajukan Penambahan Anggaran, Komisi X Masih Pikir-pikir
Kemdikbud Ajukan Penambahan Anggaran, Komisi X Masih Pikir-pikir
Penulis : - Editor : Rabu, 12 Juni 2013 07:00:38

KEMENTERIAN Pendididikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengajukan tambahan anggaran yang tertuang dalam pagu indikatif Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014. Namun, Komisi X DPR RI masih belum memberikan keputusan.

Senayan - Kementerian Pendididikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengajukan tambahan anggaran yang tertuang dalam pagu indikatif Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014. Namun, Komisi X DPR RI masih belum memberikan keputusan.

Pasalnya, Komisi X merasa masih perlu ada pembahasan yang lebih mendalam, terutama pada rancangan postur anggaran pendidikan tahun 2014 sebesar Rp 86,239 triliun, sebelum penyampaian Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2014.

"Pagu indikatif Kemdikbud untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp 86,239 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 23,87 persen (Rp 20,589 triliun) dibanding dengan pagu RKP tahun 2013 yang totalnya Rp 65,650 triliun," ujar Mendikbud Mohammad Nuh dalam rapat kerja dengan Komisi X, Selasa (11/6).

Anggaran pagu indikatif tersebut, sambung Mendikbud, akan dipergunakan untuk lima program prioritas, yaitu program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, program percepatan pendidikan menengah universal, penyediaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan sarana prasarana PTN, program peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPTK), serta program penyediaan layanan pendidikan afirmasi daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T), dan Persatuan Pemuda Penerus Pendiri Bangsa (P4B).

Namun, Komisi X memberikan catatan untuk perbaikan RKP Kemdikbud 2014, yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi sekaligus ketua rapat Syamsul Bachri.

"Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) perlu dipertahankan disertai dengan adanya peningkatan penyediaan fasilitas, peningkatan satuan biaya BOS untuk SD, SMP, SMA/SMK, dan peningkatan satuan biaya Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)," ucap legislator dari Fraksi Partai Golkar itu.

Kemudian, indikator pencapaian pelestarian dan pengembangan kebudayaan tidak semata-mata diukur dengan capaian fisik, tetapi seharusnya dengan menggunakan indikator penguatan nilai atau karakter.

Catatan ketiga adalah penekanan terhadap rencana reformasi birokrasi dengan anggaran sebesar Rp 2,33 triliun masih perlu diperjelas model dan indikatornya. Terakhir, anggaran BOPTN masih perlu ditingkatkan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi.

Karena belum tercapai kata sepakat antara Komisi X dengan Kemdikbud, maka rapat lanjutan rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2013, atau setelah penyampaian Nota Keuangan RAPBN tahun anggaran 2014, untuk membahas rencana anggaran menurut fungsi, program/kegiatan tahun anggaran 2014, sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.

Baca "Komisi X" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer