Komisi X Berita » Kemdikbud Ajukan Penambahan Anggaran, Komisi X Masih Pikir-pikir
Kemdikbud Ajukan Penambahan Anggaran, Komisi X Masih Pikir-pikir
Penulis : - Editor : Rabu, 12 Juni 2013 07:00:38

KEMENTERIAN Pendididikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengajukan tambahan anggaran yang tertuang dalam pagu indikatif Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014. Namun, Komisi X DPR RI masih belum memberikan keputusan.

Senayan - Kementerian Pendididikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengajukan tambahan anggaran yang tertuang dalam pagu indikatif Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014. Namun, Komisi X DPR RI masih belum memberikan keputusan.

Pasalnya, Komisi X merasa masih perlu ada pembahasan yang lebih mendalam, terutama pada rancangan postur anggaran pendidikan tahun 2014 sebesar Rp 86,239 triliun, sebelum penyampaian Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2014.

"Pagu indikatif Kemdikbud untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp 86,239 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 23,87 persen (Rp 20,589 triliun) dibanding dengan pagu RKP tahun 2013 yang totalnya Rp 65,650 triliun," ujar Mendikbud Mohammad Nuh dalam rapat kerja dengan Komisi X, Selasa (11/6).

Anggaran pagu indikatif tersebut, sambung Mendikbud, akan dipergunakan untuk lima program prioritas, yaitu program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, program percepatan pendidikan menengah universal, penyediaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan sarana prasarana PTN, program peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPTK), serta program penyediaan layanan pendidikan afirmasi daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T), dan Persatuan Pemuda Penerus Pendiri Bangsa (P4B).

Namun, Komisi X memberikan catatan untuk perbaikan RKP Kemdikbud 2014, yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi sekaligus ketua rapat Syamsul Bachri.

"Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) perlu dipertahankan disertai dengan adanya peningkatan penyediaan fasilitas, peningkatan satuan biaya BOS untuk SD, SMP, SMA/SMK, dan peningkatan satuan biaya Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)," ucap legislator dari Fraksi Partai Golkar itu.

Kemudian, indikator pencapaian pelestarian dan pengembangan kebudayaan tidak semata-mata diukur dengan capaian fisik, tetapi seharusnya dengan menggunakan indikator penguatan nilai atau karakter.

Catatan ketiga adalah penekanan terhadap rencana reformasi birokrasi dengan anggaran sebesar Rp 2,33 triliun masih perlu diperjelas model dan indikatornya. Terakhir, anggaran BOPTN masih perlu ditingkatkan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi.

Karena belum tercapai kata sepakat antara Komisi X dengan Kemdikbud, maka rapat lanjutan rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2013, atau setelah penyampaian Nota Keuangan RAPBN tahun anggaran 2014, untuk membahas rencana anggaran menurut fungsi, program/kegiatan tahun anggaran 2014, sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.

Baca "Komisi X" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...