Komisi X Berita » Kemdikbud Ajukan Penambahan Anggaran, Komisi X Masih Pikir-pikir
Kemdikbud Ajukan Penambahan Anggaran, Komisi X Masih Pikir-pikir
Penulis : - Editor : Rabu, 12 Juni 2013 07:00:38

KEMENTERIAN Pendididikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengajukan tambahan anggaran yang tertuang dalam pagu indikatif Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014. Namun, Komisi X DPR RI masih belum memberikan keputusan.

Senayan - Kementerian Pendididikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengajukan tambahan anggaran yang tertuang dalam pagu indikatif Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014. Namun, Komisi X DPR RI masih belum memberikan keputusan.

Pasalnya, Komisi X merasa masih perlu ada pembahasan yang lebih mendalam, terutama pada rancangan postur anggaran pendidikan tahun 2014 sebesar Rp 86,239 triliun, sebelum penyampaian Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2014.

"Pagu indikatif Kemdikbud untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp 86,239 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 23,87 persen (Rp 20,589 triliun) dibanding dengan pagu RKP tahun 2013 yang totalnya Rp 65,650 triliun," ujar Mendikbud Mohammad Nuh dalam rapat kerja dengan Komisi X, Selasa (11/6).

Anggaran pagu indikatif tersebut, sambung Mendikbud, akan dipergunakan untuk lima program prioritas, yaitu program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, program percepatan pendidikan menengah universal, penyediaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan sarana prasarana PTN, program peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPTK), serta program penyediaan layanan pendidikan afirmasi daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T), dan Persatuan Pemuda Penerus Pendiri Bangsa (P4B).

Namun, Komisi X memberikan catatan untuk perbaikan RKP Kemdikbud 2014, yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi sekaligus ketua rapat Syamsul Bachri.

"Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) perlu dipertahankan disertai dengan adanya peningkatan penyediaan fasilitas, peningkatan satuan biaya BOS untuk SD, SMP, SMA/SMK, dan peningkatan satuan biaya Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)," ucap legislator dari Fraksi Partai Golkar itu.

Kemudian, indikator pencapaian pelestarian dan pengembangan kebudayaan tidak semata-mata diukur dengan capaian fisik, tetapi seharusnya dengan menggunakan indikator penguatan nilai atau karakter.

Catatan ketiga adalah penekanan terhadap rencana reformasi birokrasi dengan anggaran sebesar Rp 2,33 triliun masih perlu diperjelas model dan indikatornya. Terakhir, anggaran BOPTN masih perlu ditingkatkan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi.

Karena belum tercapai kata sepakat antara Komisi X dengan Kemdikbud, maka rapat lanjutan rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2013, atau setelah penyampaian Nota Keuangan RAPBN tahun anggaran 2014, untuk membahas rencana anggaran menurut fungsi, program/kegiatan tahun anggaran 2014, sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.

Baca "Komisi X" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 27 November 2014
Ketua DPD Menerima Kunjungan Ketua Dewan Negara Malaysia
Kamis, 27 November 2014
Komisi VII RDP dengan Menteri ESDM
Kamis, 27 November 2014
Komisi IX Raker dengan Kemenkes

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer