Peristiwa Berita » 3 Fraksi tak Setujui Sejumlah Pasal di RAPBN-P 2013
3 Fraksi tak Setujui Sejumlah Pasal di RAPBN-P 2013
Penulis : - Editor : Senin, 17 Juni 2013 15:12:16

DALAM laporannya pada rapat paripurna DPR RI, Senin (17/6), Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit menyampaikan, bahwa tiga fraksi yakni PDI Perjuangan, PKS, dan Gerindra tidak menyetujui sejumlah pasal dalam RUU APBN-P 2013.

3 Fraksi tak Setujui Sejumlah Pasal di RAPBN-P 2013
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Situasi rapat paripurna pengesahan RUU APBN-P 2013 menjadi UU, Senin (17/6).

Senayan - Dalam laporannya pada rapat paripurna DPR RI, Senin (17/6), Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit menyampaikan, bahwa tiga fraksi yakni PDI Perjuangan, PKS, dan Gerindra tidak menyetujui sejumlah pasal dalam RUU APBN-P 2013.

Fraksi PDI Perjuangan misalnya, tidak menyetujui pasal 6 ayat 2 terkait dengan penerimaan negara, pasal 6 ayat 4 mengenai belanja, pasal 8 ayat 1 mengenai belanja BBM, pasal 16 ayat 1 terkait belanja anggaran pendidikan, pasal 17 ayat 1 mengenai defisit, serta pasal 17 ayat 2 mengenai pembiayaan.

Selain itu, Fraksi PDIP memasukkan rumusan baru pada pasal 36, di mana pemerintah dalam melaksanakan APBN 2013 harus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tercermin dalam beberapa hal. Pertama, pengurangan angka kemiskinan menjadi 21 persen, mencakup kelompok kategori miskin dan hampir miskin atau rentan.

Kedua, peningkatan penyerapan lapangan kerja per satu persen pertumbuhan, sekurang-kurangnya 450 ribu tenaga kerja. Ketiga, tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,8 - 6,1 persen. Keempat, menurunkan gini ratio (ukuran kemerataan). Kelima, meningkatkan nilai tukar petani termasuk nelayan dan peternak. Keenam, menjaga inflasi bahan pangan yang rendah. Ketujuh, meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, Fraksi PDIP juga mengusulkan penambahan penjelasan pada pasal 5 ayat 1. Penambahan penjelasannya adalah "Dalam upaya peningkatan PNPB Pertambangan Umum, pemerintah akan melakukan penyesuian tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM."

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 20 November 2014
Komisi III Rapat Konsultasi dengan KY
Kamis, 20 November 2014
Komisi VII RDPU dengan Dirut Freeport
Kamis, 20 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkumham

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer