Peristiwa Berita » 3 Fraksi tak Setujui Sejumlah Pasal di RAPBN-P 2013
3 Fraksi tak Setujui Sejumlah Pasal di RAPBN-P 2013
Penulis : - Editor : Senin, 17 Juni 2013 15:12:16

DALAM laporannya pada rapat paripurna DPR RI, Senin (17/6), Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit menyampaikan, bahwa tiga fraksi yakni PDI Perjuangan, PKS, dan Gerindra tidak menyetujui sejumlah pasal dalam RUU APBN-P 2013.

3 Fraksi tak Setujui Sejumlah Pasal di RAPBN-P 2013
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Situasi rapat paripurna pengesahan RUU APBN-P 2013 menjadi UU, Senin (17/6).

Senayan - Dalam laporannya pada rapat paripurna DPR RI, Senin (17/6), Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit menyampaikan, bahwa tiga fraksi yakni PDI Perjuangan, PKS, dan Gerindra tidak menyetujui sejumlah pasal dalam RUU APBN-P 2013.

Fraksi PDI Perjuangan misalnya, tidak menyetujui pasal 6 ayat 2 terkait dengan penerimaan negara, pasal 6 ayat 4 mengenai belanja, pasal 8 ayat 1 mengenai belanja BBM, pasal 16 ayat 1 terkait belanja anggaran pendidikan, pasal 17 ayat 1 mengenai defisit, serta pasal 17 ayat 2 mengenai pembiayaan.

Selain itu, Fraksi PDIP memasukkan rumusan baru pada pasal 36, di mana pemerintah dalam melaksanakan APBN 2013 harus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tercermin dalam beberapa hal. Pertama, pengurangan angka kemiskinan menjadi 21 persen, mencakup kelompok kategori miskin dan hampir miskin atau rentan.

Kedua, peningkatan penyerapan lapangan kerja per satu persen pertumbuhan, sekurang-kurangnya 450 ribu tenaga kerja. Ketiga, tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,8 - 6,1 persen. Keempat, menurunkan gini ratio (ukuran kemerataan). Kelima, meningkatkan nilai tukar petani termasuk nelayan dan peternak. Keenam, menjaga inflasi bahan pangan yang rendah. Ketujuh, meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, Fraksi PDIP juga mengusulkan penambahan penjelasan pada pasal 5 ayat 1. Penambahan penjelasannya adalah "Dalam upaya peningkatan PNPB Pertambangan Umum, pemerintah akan melakukan penyesuian tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM."

Baca "Peristiwa" Lainnya
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
1234
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Akibat Kelelahan Mengikuti Paripurna Pengesahan RUU Pilkada

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer