Peristiwa Berita » 3 Fraksi tak Setujui Sejumlah Pasal di RAPBN-P 2013
3 Fraksi tak Setujui Sejumlah Pasal di RAPBN-P 2013
Penulis : - Editor : Senin, 17 Juni 2013 15:12:16

DALAM laporannya pada rapat paripurna DPR RI, Senin (17/6), Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit menyampaikan, bahwa tiga fraksi yakni PDI Perjuangan, PKS, dan Gerindra tidak menyetujui sejumlah pasal dalam RUU APBN-P 2013.

3 Fraksi tak Setujui Sejumlah Pasal di RAPBN-P 2013
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Situasi rapat paripurna pengesahan RUU APBN-P 2013 menjadi UU, Senin (17/6).

Senayan - Dalam laporannya pada rapat paripurna DPR RI, Senin (17/6), Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit menyampaikan, bahwa tiga fraksi yakni PDI Perjuangan, PKS, dan Gerindra tidak menyetujui sejumlah pasal dalam RUU APBN-P 2013.

Fraksi PDI Perjuangan misalnya, tidak menyetujui pasal 6 ayat 2 terkait dengan penerimaan negara, pasal 6 ayat 4 mengenai belanja, pasal 8 ayat 1 mengenai belanja BBM, pasal 16 ayat 1 terkait belanja anggaran pendidikan, pasal 17 ayat 1 mengenai defisit, serta pasal 17 ayat 2 mengenai pembiayaan.

Selain itu, Fraksi PDIP memasukkan rumusan baru pada pasal 36, di mana pemerintah dalam melaksanakan APBN 2013 harus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tercermin dalam beberapa hal. Pertama, pengurangan angka kemiskinan menjadi 21 persen, mencakup kelompok kategori miskin dan hampir miskin atau rentan.

Kedua, peningkatan penyerapan lapangan kerja per satu persen pertumbuhan, sekurang-kurangnya 450 ribu tenaga kerja. Ketiga, tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,8 - 6,1 persen. Keempat, menurunkan gini ratio (ukuran kemerataan). Kelima, meningkatkan nilai tukar petani termasuk nelayan dan peternak. Keenam, menjaga inflasi bahan pangan yang rendah. Ketujuh, meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, Fraksi PDIP juga mengusulkan penambahan penjelasan pada pasal 5 ayat 1. Penambahan penjelasannya adalah "Dalam upaya peningkatan PNPB Pertambangan Umum, pemerintah akan melakukan penyesuian tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM."

Baca "Peristiwa" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer