Peristiwa Berita » Paripurna DPR Sahkan 7 Daerah Otonomi Baru
Paripurna DPR Sahkan 7 Daerah Otonomi Baru
Penulis : Jurnal Parlemen - Editor : Jurnal Parlemen Jum`at, 14 Desember 2012 16:26:31

Sedangkan terhadap sisa tujuh RUU lainnya akan dibahas kembali pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012-2013

Senayan - Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/12) ini, mengesahkan 7 dari 14 RUU tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru.

Ketujuh DOB itu adalah Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Kabupaten Malaka (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Mamuju Tengah (Sulawesi Barat),  Kabupaten Banggai Laut (Sulawesi Tengah), Kabupaten Pulau Taliabu (Maluku Utara), Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatera Selatan), dan Kabupaten Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara).

"Sedangkan terhadap sisa tujuh RUU lainnya akan dibahas kembali pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012-2013," ujar Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa saat membacakan 7 RUU DOB yang sebelumnya telah disetujui dalam pengambilan keputusan tingkat pertama di Komisi II.

Agun mengatakan, RUU tentang DOB itu terdiri 9 bab dan 22 pasal dan khusus untuk pembentukan kabupaten yang wilayahnya terdapat perbatasan dengan negara lain, terdiri atas 9 bab dan 23 pasal.

"Secara singkat kami laporkan sistematika dan substansi RUU DOB ini, yaitu di antaranya pada Bab II mencakup pembentukan, cakupan wilayah, batas wilayah dan ibukota," ujarnya.

Sementara di Bab III dan IV mengatur soal urusan pemerintah daerah. Di antaranya, peresmian dan pelantikan pejabat paling lambat sembilan bulan sejak diundangkan.

Pemilihan dan pengesahan kepala daerah pertama kali dilaksanakan paling cepat dua tahun sejak diresmikan DOB. "Pembentukan perangkat daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah atau kondisi daerah tersebut dan pembentukan perangkat tersebut paling lambat enam bulan sejak tanggal pelantikan penjabat," kata Agun.

Pemerintah dan DPR RI berharap agar pemerintahan daerah otonom baru lebih mengutamakan pembangunan yang langsung bersentuhan dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik. Elite lokal juga diminta tidak bermewah-mewahan.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer