Kelengkapan Berita » BAKN DPR Minta Harus Ada Aturan Khusus tentang Bansos
BAKN DPR Minta Harus Ada Aturan Khusus tentang Bansos
Penulis : - Editor : Selasa, 18 Juni 2013 16:06:08

BANSOS sebaiknya dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan. Karena nilainya sangat besar, terhadap dana bansos ini juga diminta ada telaah mendalam bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Senayan - Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Sumarjati Arjoso mengatakan, perlu ada pengaturan khusus soal dana bantuan sosial (Bansos). Dalam telaah BAKN dengan sejumlah pakar terungkap, bahwa bansos ternyata tidak memberikan daya ungkit ekonomi.

"BAKN sudah mengadakan pertemuan. Sudah mengadakan rapat konsultasi juga. Dana bansos ini sudah mencapai ratusan triliun rupiah. Jadi perlu ada aturan khusus," katanya usai menerima laporan Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan (KUAK) Negara di Ruang Pimpinan BAKN, Selasa (18/6). Apalagi, saat ini bansos akan bertambah dengan adanya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Menurut Sumarjati, perlu ada telaah mendalam bersama BPK. Sebab, bantuan sosial diduga salah sasaran. "Karena itu, bansos sebaiknya dalam bentuk penciptaan lapangan kerja. Sehingga bansos memberikan kontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan," tambahnya.

KUAK Negara menyampaikan, menjelang pemilu 2014, dana hibah dan bansos yang ada di setiap kementerian meningkat tajam.

Data dari Indonesia Budget Centre (IBC) misalnya, tren alokasi dana hibah dan bantuan sosial setiap tahun di desain meningkat menjelang pemilu. Pada 2009, dana bansos dalam APBN Perubahan 2009 mencapai Rp 74,93 triliun. "Bertambah sekitar 52 persen atau sebesar Rp 25,52 triliun dibandingkan bansos tahun 2007 sebesar Rp 49,41 triliun," kata Roy Salam dari IBC, salah satu LSM yang tergabung dalam KUAK Negara.

Sementara menjelang pemilu 2014, dana bansos dalam APBN terus bertambah jumlahnya. Pada UU APBN 2011 dana bansos sebesar Rp 59, 18 triliun, lalu bertambah Rp 18,63 triliun atau 31 persen menjadi Rp 77,81 triliun pada APBN Perubahan 2011. Sedangkan dana bansos pada UU APBN 2012 awalnya hanya sebesar Rp 43,76 triliun lalu bertambah 87 persen menjadi Rp 82,03 triliun.

Dana bansos tahun ini, dalam UU APBN 2013 ditetapkan sebesar Rp 69,61 triliun atau lebih tinggi dua persen sampai dengan 59 persen dibandingkan alokasi bansos pada UU APBN dua tahun sebelumnya. "Karena pada bansos APBN Perubahan 2013, berkisar antara Rp 91,19 triliun sampai dengan Rp 139,17 triliun," kata Roy. Hal itu sama dengan peningkatan dana bansos di setiap kementerian akan meningkat 17,6 persen.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer