Kelengkapan Berita » BAKN DPR Minta Harus Ada Aturan Khusus tentang Bansos
BAKN DPR Minta Harus Ada Aturan Khusus tentang Bansos
Penulis : - Editor : Selasa, 18 Juni 2013 16:06:08

BANSOS sebaiknya dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan. Karena nilainya sangat besar, terhadap dana bansos ini juga diminta ada telaah mendalam bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Senayan - Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Sumarjati Arjoso mengatakan, perlu ada pengaturan khusus soal dana bantuan sosial (Bansos). Dalam telaah BAKN dengan sejumlah pakar terungkap, bahwa bansos ternyata tidak memberikan daya ungkit ekonomi.

"BAKN sudah mengadakan pertemuan. Sudah mengadakan rapat konsultasi juga. Dana bansos ini sudah mencapai ratusan triliun rupiah. Jadi perlu ada aturan khusus," katanya usai menerima laporan Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan (KUAK) Negara di Ruang Pimpinan BAKN, Selasa (18/6). Apalagi, saat ini bansos akan bertambah dengan adanya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Menurut Sumarjati, perlu ada telaah mendalam bersama BPK. Sebab, bantuan sosial diduga salah sasaran. "Karena itu, bansos sebaiknya dalam bentuk penciptaan lapangan kerja. Sehingga bansos memberikan kontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan," tambahnya.

KUAK Negara menyampaikan, menjelang pemilu 2014, dana hibah dan bansos yang ada di setiap kementerian meningkat tajam.

Data dari Indonesia Budget Centre (IBC) misalnya, tren alokasi dana hibah dan bantuan sosial setiap tahun di desain meningkat menjelang pemilu. Pada 2009, dana bansos dalam APBN Perubahan 2009 mencapai Rp 74,93 triliun. "Bertambah sekitar 52 persen atau sebesar Rp 25,52 triliun dibandingkan bansos tahun 2007 sebesar Rp 49,41 triliun," kata Roy Salam dari IBC, salah satu LSM yang tergabung dalam KUAK Negara.

Sementara menjelang pemilu 2014, dana bansos dalam APBN terus bertambah jumlahnya. Pada UU APBN 2011 dana bansos sebesar Rp 59, 18 triliun, lalu bertambah Rp 18,63 triliun atau 31 persen menjadi Rp 77,81 triliun pada APBN Perubahan 2011. Sedangkan dana bansos pada UU APBN 2012 awalnya hanya sebesar Rp 43,76 triliun lalu bertambah 87 persen menjadi Rp 82,03 triliun.

Dana bansos tahun ini, dalam UU APBN 2013 ditetapkan sebesar Rp 69,61 triliun atau lebih tinggi dua persen sampai dengan 59 persen dibandingkan alokasi bansos pada UU APBN dua tahun sebelumnya. "Karena pada bansos APBN Perubahan 2013, berkisar antara Rp 91,19 triliun sampai dengan Rp 139,17 triliun," kata Roy. Hal itu sama dengan peningkatan dana bansos di setiap kementerian akan meningkat 17,6 persen.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer