Kelengkapan Berita » BAKN DPR Minta Harus Ada Aturan Khusus tentang Bansos
BAKN DPR Minta Harus Ada Aturan Khusus tentang Bansos
Penulis : Iman Firdaus - Editor : Charles Siahaan Selasa, 18 Juni 2013 16:06:08

BANSOS sebaiknya dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan. Karena nilainya sangat besar, terhadap dana bansos ini juga diminta ada telaah mendalam bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Senayan - Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Sumarjati Arjoso mengatakan, perlu ada pengaturan khusus soal dana bantuan sosial (Bansos). Dalam telaah BAKN dengan sejumlah pakar terungkap, bahwa bansos ternyata tidak memberikan daya ungkit ekonomi.

"BAKN sudah mengadakan pertemuan. Sudah mengadakan rapat konsultasi juga. Dana bansos ini sudah mencapai ratusan triliun rupiah. Jadi perlu ada aturan khusus," katanya usai menerima laporan Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan (KUAK) Negara di Ruang Pimpinan BAKN, Selasa (18/6). Apalagi, saat ini bansos akan bertambah dengan adanya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Menurut Sumarjati, perlu ada telaah mendalam bersama BPK. Sebab, bantuan sosial diduga salah sasaran. "Karena itu, bansos sebaiknya dalam bentuk penciptaan lapangan kerja. Sehingga bansos memberikan kontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan," tambahnya.

KUAK Negara menyampaikan, menjelang pemilu 2014, dana hibah dan bansos yang ada di setiap kementerian meningkat tajam.

Data dari Indonesia Budget Centre (IBC) misalnya, tren alokasi dana hibah dan bantuan sosial setiap tahun di desain meningkat menjelang pemilu. Pada 2009, dana bansos dalam APBN Perubahan 2009 mencapai Rp 74,93 triliun. "Bertambah sekitar 52 persen atau sebesar Rp 25,52 triliun dibandingkan bansos tahun 2007 sebesar Rp 49,41 triliun," kata Roy Salam dari IBC, salah satu LSM yang tergabung dalam KUAK Negara.

Sementara menjelang pemilu 2014, dana bansos dalam APBN terus bertambah jumlahnya. Pada UU APBN 2011 dana bansos sebesar Rp 59, 18 triliun, lalu bertambah Rp 18,63 triliun atau 31 persen menjadi Rp 77,81 triliun pada APBN Perubahan 2011. Sedangkan dana bansos pada UU APBN 2012 awalnya hanya sebesar Rp 43,76 triliun lalu bertambah 87 persen menjadi Rp 82,03 triliun.

Dana bansos tahun ini, dalam UU APBN 2013 ditetapkan sebesar Rp 69,61 triliun atau lebih tinggi dua persen sampai dengan 59 persen dibandingkan alokasi bansos pada UU APBN dua tahun sebelumnya. "Karena pada bansos APBN Perubahan 2013, berkisar antara Rp 91,19 triliun sampai dengan Rp 139,17 triliun," kata Roy. Hal itu sama dengan peningkatan dana bansos di setiap kementerian akan meningkat 17,6 persen.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
Selasa, 12 Februari 2013 16:52:48
Mengungkap Mafia Impor Daging

Mengungkap Mafia Impor Daging

PENANGKAPAN petinggi parpol terkait im...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
Ion Infra Energy
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...