Kelengkapan Berita » Soal Ajaran Ateisme dan Komunisme di RUU Ormas Digeser ke Penjelasan
Soal Ajaran Ateisme dan Komunisme di RUU Ormas Digeser ke Penjelasan
Penulis : - Editor : Rabu, 19 Juni 2013 14:48:18

RUU ORMAS yang rencananya akan disahkan siang ini, terdiri atas 20 bab dan 88 pasal. Tapi, ajaran ateisme, komunisme (marxisme dan leninisme) yang sempat muncul dalam RUU Ormas terdahulu, dalam draf terakhir ditempatkan di penjelasan.

Senayan - Ajaran ateisme, komunisme (marxisme dan leninisme) yang sempat muncul dalam RUU Ormas terdahulu, dalam draf terakhir ditempatkan di penjelasan pasal 60 ayat 4.

 

Di sana dijelaskan, yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme.

 

Dalam Bab XVII tentang Larangan, pada pasal 60 ayat (3) disebutkan, "Ormas dilarang: a. Menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. Mengumpulkan dana untuk partai politik".

Pada ayat (4), "Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Ayat (5), "Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dalam ketentuan penutup (bab 20 pasal 85), disebutkan, "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ormas, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini".

Secara umum, RUU Ormas tidak banyak yang berubah dari draf sebelum anggota DPR reses Mei lalu. RUU yang rencananya akan disahkan siang ini, terdiri atas 20 bab dan 88 pasal.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
1234
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer