Peristiwa Berita » Dana Pendidikan di Daerah Minim Pengawasan
Dana Pendidikan di Daerah Minim Pengawasan
Penulis : - Editor : Jum`at, 21 Juni 2013 06:43:40

CONTOH kasus, penyimpangan dana sertifikasi guru di daerah. Dana yang masih mengendap di kas daerah tak jelas juntrungannya, padahal banyak guru melapor belum mendapatkan haknya.

Dana Pendidikan di Daerah Minim Pengawasan
JurnalParlemen/Farid Kusuma

Itjen Kemdikbud Haryono Umar

Anggaran ditransfer langsung oleh Kementerian Keuangan ke Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota, namun Kementerian Keuangan tak pernah mengawasi karena memang tak punya kewenangan

Jakarta – UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa anggaran pendidikan adalah 20 persen dari APBN dan APBD. Tahun 2013 ini anggaran pendidikan mencapai Rp 315 triliun.

 

Dari total anggaran tersebut, 70 persen atau sekitar Rp 224 triliun diserahkan kepada daerah untuk peperluan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Tunjangan Guru, Otonomi Khusus, Insentif Daerah, Renovasi, dan Bantuan Operasional Sekolah. Inspektur Jenderal Kemdikbud Haryono Umar mengkhawatirkan lemahnya pengawasan terhadap anggaran tersebut oleh pemerintah.

 

"Kami menemukan kesulitan dalam pengawasan anggaran di daerah. Anggaran ditransfer langsung oleh Kementerian Keuangan ke Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota, namun Kementerian Keuangan tak pernah mengawasi karena memang tak punya kewenangan," kata Haryono Umar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (20/6).

 

Inspektorat Daerah pun tidak melakukan pengawasan terhadap anggaran tersebut karena sumber daya manusianya terbatas dan anggarannya tidak tersedia. Kadang pula disalahkan aparat penegak hukum karena dianggap tidak bisa memeriksa dana yang berasal dari APBN.

 

Contohnya, kasus penyimpangan dana sertifikasi guru di daerah. Dana yang masih mengendap di kas daerah mengalami tak jelas juntrungannya. Berdasarkan uji sampel Itjen Kemdikbud terhadap 15 kabupaten/kota, terdapat sisa dana sertifikasi guru (Sergu) tahun 2012 sebesar Rp 37 miliar di kas daerah.  Kemudian, ada sisa dana Sergu tahun 2010 dan 2011 di kas daerah mencapai Rp 18 miliar, dan sisa dana tahun 2013 yang belum disalurkan ke guru ada Rp 417 miliar. Tapi, di lapangan justru banyak guru yang melapor belum mendapatkan haknya.

 

Lantaran tak berwenang mengawasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lantas menggandeng instansi lain untuk menjalankan fungsi pengawasan dana transfer daerah. Instansi itu antara lain, KPK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan BPKP.

 

"Untuk menindaklanjuti pengaduan dan masukan dari masyarakat terkait permasalahan sertifikasi guru, DAK, dan dana lain yang merupakan uang negara, kami membentuk tim gabungan dengan beberapa kementerian di bawah bendera KPK. Kami melakukan audit pertengahan tahun, serta pendampingan di berbagai proses seperti pengadaan barang, namun tetap dalam porsi sebagai pengawas," terang mantan petinggi KPK ini.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer