Peristiwa Berita » Dana Pendidikan di Daerah Minim Pengawasan
Dana Pendidikan di Daerah Minim Pengawasan
Penulis : - Editor : Jum`at, 21 Juni 2013 06:43:40

CONTOH kasus, penyimpangan dana sertifikasi guru di daerah. Dana yang masih mengendap di kas daerah tak jelas juntrungannya, padahal banyak guru melapor belum mendapatkan haknya.

Dana Pendidikan di Daerah Minim Pengawasan
JurnalParlemen/Farid Kusuma

Itjen Kemdikbud Haryono Umar

Anggaran ditransfer langsung oleh Kementerian Keuangan ke Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota, namun Kementerian Keuangan tak pernah mengawasi karena memang tak punya kewenangan

Jakarta – UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa anggaran pendidikan adalah 20 persen dari APBN dan APBD. Tahun 2013 ini anggaran pendidikan mencapai Rp 315 triliun.

 

Dari total anggaran tersebut, 70 persen atau sekitar Rp 224 triliun diserahkan kepada daerah untuk peperluan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Tunjangan Guru, Otonomi Khusus, Insentif Daerah, Renovasi, dan Bantuan Operasional Sekolah. Inspektur Jenderal Kemdikbud Haryono Umar mengkhawatirkan lemahnya pengawasan terhadap anggaran tersebut oleh pemerintah.

 

"Kami menemukan kesulitan dalam pengawasan anggaran di daerah. Anggaran ditransfer langsung oleh Kementerian Keuangan ke Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota, namun Kementerian Keuangan tak pernah mengawasi karena memang tak punya kewenangan," kata Haryono Umar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (20/6).

 

Inspektorat Daerah pun tidak melakukan pengawasan terhadap anggaran tersebut karena sumber daya manusianya terbatas dan anggarannya tidak tersedia. Kadang pula disalahkan aparat penegak hukum karena dianggap tidak bisa memeriksa dana yang berasal dari APBN.

 

Contohnya, kasus penyimpangan dana sertifikasi guru di daerah. Dana yang masih mengendap di kas daerah mengalami tak jelas juntrungannya. Berdasarkan uji sampel Itjen Kemdikbud terhadap 15 kabupaten/kota, terdapat sisa dana sertifikasi guru (Sergu) tahun 2012 sebesar Rp 37 miliar di kas daerah.  Kemudian, ada sisa dana Sergu tahun 2010 dan 2011 di kas daerah mencapai Rp 18 miliar, dan sisa dana tahun 2013 yang belum disalurkan ke guru ada Rp 417 miliar. Tapi, di lapangan justru banyak guru yang melapor belum mendapatkan haknya.

 

Lantaran tak berwenang mengawasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lantas menggandeng instansi lain untuk menjalankan fungsi pengawasan dana transfer daerah. Instansi itu antara lain, KPK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan BPKP.

 

"Untuk menindaklanjuti pengaduan dan masukan dari masyarakat terkait permasalahan sertifikasi guru, DAK, dan dana lain yang merupakan uang negara, kami membentuk tim gabungan dengan beberapa kementerian di bawah bendera KPK. Kami melakukan audit pertengahan tahun, serta pendampingan di berbagai proses seperti pengadaan barang, namun tetap dalam porsi sebagai pengawas," terang mantan petinggi KPK ini.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer