Peristiwa Berita » Dana Pendidikan di Daerah Minim Pengawasan
Dana Pendidikan di Daerah Minim Pengawasan
Penulis : - Editor : Jum`at, 21 Juni 2013 06:43:40

CONTOH kasus, penyimpangan dana sertifikasi guru di daerah. Dana yang masih mengendap di kas daerah tak jelas juntrungannya, padahal banyak guru melapor belum mendapatkan haknya.

Dana Pendidikan di Daerah Minim Pengawasan
JurnalParlemen/Farid Kusuma

Itjen Kemdikbud Haryono Umar

Anggaran ditransfer langsung oleh Kementerian Keuangan ke Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota, namun Kementerian Keuangan tak pernah mengawasi karena memang tak punya kewenangan

Jakarta – UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa anggaran pendidikan adalah 20 persen dari APBN dan APBD. Tahun 2013 ini anggaran pendidikan mencapai Rp 315 triliun.

 

Dari total anggaran tersebut, 70 persen atau sekitar Rp 224 triliun diserahkan kepada daerah untuk peperluan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Tunjangan Guru, Otonomi Khusus, Insentif Daerah, Renovasi, dan Bantuan Operasional Sekolah. Inspektur Jenderal Kemdikbud Haryono Umar mengkhawatirkan lemahnya pengawasan terhadap anggaran tersebut oleh pemerintah.

 

"Kami menemukan kesulitan dalam pengawasan anggaran di daerah. Anggaran ditransfer langsung oleh Kementerian Keuangan ke Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota, namun Kementerian Keuangan tak pernah mengawasi karena memang tak punya kewenangan," kata Haryono Umar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (20/6).

 

Inspektorat Daerah pun tidak melakukan pengawasan terhadap anggaran tersebut karena sumber daya manusianya terbatas dan anggarannya tidak tersedia. Kadang pula disalahkan aparat penegak hukum karena dianggap tidak bisa memeriksa dana yang berasal dari APBN.

 

Contohnya, kasus penyimpangan dana sertifikasi guru di daerah. Dana yang masih mengendap di kas daerah mengalami tak jelas juntrungannya. Berdasarkan uji sampel Itjen Kemdikbud terhadap 15 kabupaten/kota, terdapat sisa dana sertifikasi guru (Sergu) tahun 2012 sebesar Rp 37 miliar di kas daerah.  Kemudian, ada sisa dana Sergu tahun 2010 dan 2011 di kas daerah mencapai Rp 18 miliar, dan sisa dana tahun 2013 yang belum disalurkan ke guru ada Rp 417 miliar. Tapi, di lapangan justru banyak guru yang melapor belum mendapatkan haknya.

 

Lantaran tak berwenang mengawasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lantas menggandeng instansi lain untuk menjalankan fungsi pengawasan dana transfer daerah. Instansi itu antara lain, KPK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan BPKP.

 

"Untuk menindaklanjuti pengaduan dan masukan dari masyarakat terkait permasalahan sertifikasi guru, DAK, dan dana lain yang merupakan uang negara, kami membentuk tim gabungan dengan beberapa kementerian di bawah bendera KPK. Kami melakukan audit pertengahan tahun, serta pendampingan di berbagai proses seperti pengadaan barang, namun tetap dalam porsi sebagai pengawas," terang mantan petinggi KPK ini.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 20 November 2014
Komisi III Rapat Konsultasi dengan KY
Kamis, 20 November 2014
Komisi VII RDPU dengan Dirut Freeport
Kamis, 20 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkumham

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer