Peristiwa Berita » Hak dan Kewajiban Ormas dalam RUU Organisasi Kemasyarakatan
Hak dan Kewajiban Ormas dalam RUU Organisasi Kemasyarakatan
Penulis : - Editor : Minggu, 30 Juni 2013 12:26:54

RANCANGAN Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) akan kembali dibawa ke Rapat Paripurna DPR, Selasa (2/7), setelah Selasa sebelumnya ditunda akibat munculnya sejumlah protes.

Hak dan Kewajiban Ormas dalam RUU Organisasi Kemasyarakatan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Jakarta - Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) akan kembali dibawa ke Rapat Paripurna DPR, Selasa (2/7), setelah Selasa sebelumnya ditunda akibat munculnya sejumlah protes.

Dalam RUU Ormas yang memuat 88 pasal itu, ada ketentuan tentang hak dan kewajibab ormas, yang diatur dalam Bab VI tentang Hak dan kewajiban.

Di Pasal 20 RUU Ormas, Ormas berhak:
a. mengatur dan mengurus rumah tangga organísasí secara mandírí dan terbuka;
b. memperoleh hak atas kekayaan íntelektual untuk mama dan lambang  Ormas sesuaí dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. memperjuangkan Cita-cita dan tujuan organísasí;
d. melaksanakan kegíatan untuk mencapaí tujuan organîsasí;
e. mendapatkan perlíndungan hukum terhadap keberadaan dan kegíatan
f. melakukan kerja sama dengan Pemeríntah, Pemeríntah Daerah, swasta, Ormas lain, dan píhak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan
organísasí.

Sementara, di Pasal 21, Ormas berkewajiban: 
a. melaksanakan kegiatan sesuaí dengan tujuan organísasí;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan
c. memelíhara  agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusílaan serta memberíkan manfaat untuk masyarakat;
d. menjaga ketertíban umum dan tercíptanya kedamaían dalam masyarakat;
e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
f. berpartísípasí dalam pencapaían tujuan negara.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
1234
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer