Peristiwa Berita » Hak dan Kewajiban Ormas dalam RUU Organisasi Kemasyarakatan
Hak dan Kewajiban Ormas dalam RUU Organisasi Kemasyarakatan
Penulis : - Editor : Minggu, 30 Juni 2013 12:26:54

RANCANGAN Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) akan kembali dibawa ke Rapat Paripurna DPR, Selasa (2/7), setelah Selasa sebelumnya ditunda akibat munculnya sejumlah protes.

Hak dan Kewajiban Ormas dalam RUU Organisasi Kemasyarakatan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Jakarta - Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) akan kembali dibawa ke Rapat Paripurna DPR, Selasa (2/7), setelah Selasa sebelumnya ditunda akibat munculnya sejumlah protes.

Dalam RUU Ormas yang memuat 88 pasal itu, ada ketentuan tentang hak dan kewajibab ormas, yang diatur dalam Bab VI tentang Hak dan kewajiban.

Di Pasal 20 RUU Ormas, Ormas berhak:
a. mengatur dan mengurus rumah tangga organísasí secara mandírí dan terbuka;
b. memperoleh hak atas kekayaan íntelektual untuk mama dan lambang  Ormas sesuaí dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. memperjuangkan Cita-cita dan tujuan organísasí;
d. melaksanakan kegíatan untuk mencapaí tujuan organîsasí;
e. mendapatkan perlíndungan hukum terhadap keberadaan dan kegíatan
f. melakukan kerja sama dengan Pemeríntah, Pemeríntah Daerah, swasta, Ormas lain, dan píhak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan
organísasí.

Sementara, di Pasal 21, Ormas berkewajiban: 
a. melaksanakan kegiatan sesuaí dengan tujuan organísasí;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan
c. memelíhara  agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusílaan serta memberíkan manfaat untuk masyarakat;
d. menjaga ketertíban umum dan tercíptanya kedamaían dalam masyarakat;
e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
f. berpartísípasí dalam pencapaían tujuan negara.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer