Peristiwa Berita » Hak dan Kewajiban Ormas dalam RUU Organisasi Kemasyarakatan
Hak dan Kewajiban Ormas dalam RUU Organisasi Kemasyarakatan
Penulis : - Editor : Minggu, 30 Juni 2013 12:26:54

RANCANGAN Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) akan kembali dibawa ke Rapat Paripurna DPR, Selasa (2/7), setelah Selasa sebelumnya ditunda akibat munculnya sejumlah protes.

Hak dan Kewajiban Ormas dalam RUU Organisasi Kemasyarakatan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Jakarta - Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) akan kembali dibawa ke Rapat Paripurna DPR, Selasa (2/7), setelah Selasa sebelumnya ditunda akibat munculnya sejumlah protes.

Dalam RUU Ormas yang memuat 88 pasal itu, ada ketentuan tentang hak dan kewajibab ormas, yang diatur dalam Bab VI tentang Hak dan kewajiban.

Di Pasal 20 RUU Ormas, Ormas berhak:
a. mengatur dan mengurus rumah tangga organísasí secara mandírí dan terbuka;
b. memperoleh hak atas kekayaan íntelektual untuk mama dan lambang  Ormas sesuaí dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. memperjuangkan Cita-cita dan tujuan organísasí;
d. melaksanakan kegíatan untuk mencapaí tujuan organîsasí;
e. mendapatkan perlíndungan hukum terhadap keberadaan dan kegíatan
f. melakukan kerja sama dengan Pemeríntah, Pemeríntah Daerah, swasta, Ormas lain, dan píhak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan
organísasí.

Sementara, di Pasal 21, Ormas berkewajiban: 
a. melaksanakan kegiatan sesuaí dengan tujuan organísasí;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan
c. memelíhara  agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusílaan serta memberíkan manfaat untuk masyarakat;
d. menjaga ketertíban umum dan tercíptanya kedamaían dalam masyarakat;
e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
f. berpartísípasí dalam pencapaían tujuan negara.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pengamanan Pelantikan Jokowi-JK di Kompleks Parlemen

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer