Komisi VIII Berita » Komisi VIII tak Mau Kekisruhan BLT Terjadi Lagi di BLSM
Komisi VIII tak Mau Kekisruhan BLT Terjadi Lagi di BLSM
Penulis : - Editor : Senin, 1 Juli 2013 11:22:13

Komisi VIII DPR RI mengingatkan pemerintah untuk tidak mengulang peristiwa yang terjadi saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2008 lalu pada penyaluran BLSM saat ini.

Komisi VIII tak Mau Kekisruhan BLT Terjadi Lagi di BLSM
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Wakil Komisi VIII DPR RI Sayed Fuad Zakaria

Kejadian masa lalu jangan sampai terulang. Karena, setelah seminggu pembagian BSLM tahap pertama dilaksanakan, di lapangan masih ditemukan ketidaksesuaian data, yang menyebabkan penolakan dari kelurahan dan kecamatan karena tidak mau jadi sasaran kemarahan.

Senayan - Pemerintah diingatkan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu saat menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Hal ini disampaikan Wakil Komisi VIII DPR RI Sayed Fuad Zakaria saat membuka rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kemensos dan PT Pos Indonesia (Persero) pada Senin (1/7) ini.

Dari Kemensos hadir Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Andi Zainal Abidin Dulung, yang didampingi Direktur Utama PT Pos I Ketut Marjana.

"Kejadian masa lalu jangan sampai terulang. Karena, setelah seminggu pembagian BSLM tahap pertama dilaksanakan, di lapangan masih ditemukan ketidaksesuaian data, yang menyebabkan penolakan dari kelurahan dan kecamatan karena tidak mau jadi sasaran kemarahan," ujarnya.

Ia mengingatkan pemerintah terhadap peristiwa yang pernah terjadi saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2008 lalu, yang menimbulkan dampak yang memprihatinkan seperti konflik sosial dan kematian.

"Ada desa yang minta agar pembagian BLSM ditunda. Hal ini mengingat ada dari penerima BLSM ini yang sudah pindah alamat, meninggal, atau terkena gusuran," tutur Sayed. Menurut dia, hal-hal itu lah yang banyak dikhawatirkan.

Baca "Komisi VIII" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...