Komisi VIII Berita » Komisi VIII tak Mau Kekisruhan BLT Terjadi Lagi di BLSM
Komisi VIII tak Mau Kekisruhan BLT Terjadi Lagi di BLSM
Penulis : - Editor : Senin, 1 Juli 2013 11:22:13

Komisi VIII DPR RI mengingatkan pemerintah untuk tidak mengulang peristiwa yang terjadi saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2008 lalu pada penyaluran BLSM saat ini.

Komisi VIII tak Mau Kekisruhan BLT Terjadi Lagi di BLSM
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Wakil Komisi VIII DPR RI Sayed Fuad Zakaria

Kejadian masa lalu jangan sampai terulang. Karena, setelah seminggu pembagian BSLM tahap pertama dilaksanakan, di lapangan masih ditemukan ketidaksesuaian data, yang menyebabkan penolakan dari kelurahan dan kecamatan karena tidak mau jadi sasaran kemarahan.

Senayan - Pemerintah diingatkan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu saat menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Hal ini disampaikan Wakil Komisi VIII DPR RI Sayed Fuad Zakaria saat membuka rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kemensos dan PT Pos Indonesia (Persero) pada Senin (1/7) ini.

Dari Kemensos hadir Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Andi Zainal Abidin Dulung, yang didampingi Direktur Utama PT Pos I Ketut Marjana.

"Kejadian masa lalu jangan sampai terulang. Karena, setelah seminggu pembagian BSLM tahap pertama dilaksanakan, di lapangan masih ditemukan ketidaksesuaian data, yang menyebabkan penolakan dari kelurahan dan kecamatan karena tidak mau jadi sasaran kemarahan," ujarnya.

Ia mengingatkan pemerintah terhadap peristiwa yang pernah terjadi saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2008 lalu, yang menimbulkan dampak yang memprihatinkan seperti konflik sosial dan kematian.

"Ada desa yang minta agar pembagian BLSM ditunda. Hal ini mengingat ada dari penerima BLSM ini yang sudah pindah alamat, meninggal, atau terkena gusuran," tutur Sayed. Menurut dia, hal-hal itu lah yang banyak dikhawatirkan.

Baca "Komisi VIII" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 24 November 2014
Komisi II RDP dengan Bawaslu dan KPU
Senin, 24 November 2014
Komisi III Raker dengan Menkumham
Senin, 24 November 2014
Komisi VIII RDP dengan KPAI

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer