Komisi VIII Berita » Komisi VIII tak Mau Kekisruhan BLT Terjadi Lagi di BLSM
Komisi VIII tak Mau Kekisruhan BLT Terjadi Lagi di BLSM
Penulis : - Editor : Senin, 1 Juli 2013 11:22:13

Komisi VIII DPR RI mengingatkan pemerintah untuk tidak mengulang peristiwa yang terjadi saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2008 lalu pada penyaluran BLSM saat ini.

Komisi VIII tak Mau Kekisruhan BLT Terjadi Lagi di BLSM
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Wakil Komisi VIII DPR RI Sayed Fuad Zakaria

Kejadian masa lalu jangan sampai terulang. Karena, setelah seminggu pembagian BSLM tahap pertama dilaksanakan, di lapangan masih ditemukan ketidaksesuaian data, yang menyebabkan penolakan dari kelurahan dan kecamatan karena tidak mau jadi sasaran kemarahan.

Senayan - Pemerintah diingatkan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu saat menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Hal ini disampaikan Wakil Komisi VIII DPR RI Sayed Fuad Zakaria saat membuka rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kemensos dan PT Pos Indonesia (Persero) pada Senin (1/7) ini.

Dari Kemensos hadir Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Andi Zainal Abidin Dulung, yang didampingi Direktur Utama PT Pos I Ketut Marjana.

"Kejadian masa lalu jangan sampai terulang. Karena, setelah seminggu pembagian BSLM tahap pertama dilaksanakan, di lapangan masih ditemukan ketidaksesuaian data, yang menyebabkan penolakan dari kelurahan dan kecamatan karena tidak mau jadi sasaran kemarahan," ujarnya.

Ia mengingatkan pemerintah terhadap peristiwa yang pernah terjadi saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2008 lalu, yang menimbulkan dampak yang memprihatinkan seperti konflik sosial dan kematian.

"Ada desa yang minta agar pembagian BLSM ditunda. Hal ini mengingat ada dari penerima BLSM ini yang sudah pindah alamat, meninggal, atau terkena gusuran," tutur Sayed. Menurut dia, hal-hal itu lah yang banyak dikhawatirkan.

Baca "Komisi VIII" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Isu Ancaman Keselamatan Capres, Seriuskah?

Senayan - Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, memperkirakan pilpres mendatang bakal aman-aman saja. Ia menepis isu yang dilontarkan Pr...
Iklan Footer