Komisi VIII Berita » Komisi VIII tak Mau Kekisruhan BLT Terjadi Lagi di BLSM
Komisi VIII tak Mau Kekisruhan BLT Terjadi Lagi di BLSM
Penulis : - Editor : Senin, 1 Juli 2013 11:22:13

Komisi VIII DPR RI mengingatkan pemerintah untuk tidak mengulang peristiwa yang terjadi saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2008 lalu pada penyaluran BLSM saat ini.

Komisi VIII tak Mau Kekisruhan BLT Terjadi Lagi di BLSM
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Wakil Komisi VIII DPR RI Sayed Fuad Zakaria

Kejadian masa lalu jangan sampai terulang. Karena, setelah seminggu pembagian BSLM tahap pertama dilaksanakan, di lapangan masih ditemukan ketidaksesuaian data, yang menyebabkan penolakan dari kelurahan dan kecamatan karena tidak mau jadi sasaran kemarahan.

Senayan - Pemerintah diingatkan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu saat menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Hal ini disampaikan Wakil Komisi VIII DPR RI Sayed Fuad Zakaria saat membuka rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kemensos dan PT Pos Indonesia (Persero) pada Senin (1/7) ini.

Dari Kemensos hadir Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Andi Zainal Abidin Dulung, yang didampingi Direktur Utama PT Pos I Ketut Marjana.

"Kejadian masa lalu jangan sampai terulang. Karena, setelah seminggu pembagian BSLM tahap pertama dilaksanakan, di lapangan masih ditemukan ketidaksesuaian data, yang menyebabkan penolakan dari kelurahan dan kecamatan karena tidak mau jadi sasaran kemarahan," ujarnya.

Ia mengingatkan pemerintah terhadap peristiwa yang pernah terjadi saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2008 lalu, yang menimbulkan dampak yang memprihatinkan seperti konflik sosial dan kematian.

"Ada desa yang minta agar pembagian BLSM ditunda. Hal ini mengingat ada dari penerima BLSM ini yang sudah pindah alamat, meninggal, atau terkena gusuran," tutur Sayed. Menurut dia, hal-hal itu lah yang banyak dikhawatirkan.

Baca "Komisi VIII" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer