Komisi VIII Berita » Kemensos Akui Terjadi Beberapa Kasus Penyaluran BLSM
Kemensos Akui Terjadi Beberapa Kasus Penyaluran BLSM
Penulis : - Editor : Senin, 1 Juli 2013 11:50:26

DIRJEN Linjamsos Kemensos Andi ZA Dulung mengakui, di beberapa daerah ada yang sengaja dihentikan BLSM-nya oleh pemerintah setempat karena didemo oleh masyarakatnya. Hal ini dilakukan untuk mendinginkan suasana.

Senayan - Terkendalanya penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Papua Barat disebabkan peringatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh pada hari ini, 1 Juli 2013.


"Jadi kita putuskan untuk tidak dibagikan dulu," kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos Andi ZA Dulung dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (1/7).

Ia mengakui, bahwa di beberapa daerah memang ditemukan kasus masyarakat yang mengembalikan kartu perlindungan sosial (KPS) dengan alasan ada yang lebih berhak. "Ada beberapa orang yang mengembalikan. Alasannya bukan karena mereka tidak miskin, tapi merasa ada yang lebih berhak. Ini solidaritas yang luar biasa," tambah Andi.

Selain itu, kata Andi, di beberapa daerah ada juga yang sengaja dihentikan oleh pemerintah setempat karena didemo oleh masyarakatnya. "Hal ini dilakukan untuk mendinginkan suasana," katanya.

Baca "Komisi VIII" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Isu Ancaman Keselamatan Capres, Seriuskah?

Senayan - Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, memperkirakan pilpres mendatang bakal aman-aman saja. Ia menepis isu yang dilontarkan Pr...
Iklan Footer