Komisi VIII Berita » Kemensos Akui Terjadi Beberapa Kasus Penyaluran BLSM
Kemensos Akui Terjadi Beberapa Kasus Penyaluran BLSM
Penulis : - Editor : Senin, 1 Juli 2013 11:50:26

DIRJEN Linjamsos Kemensos Andi ZA Dulung mengakui, di beberapa daerah ada yang sengaja dihentikan BLSM-nya oleh pemerintah setempat karena didemo oleh masyarakatnya. Hal ini dilakukan untuk mendinginkan suasana.

Senayan - Terkendalanya penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Papua Barat disebabkan peringatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh pada hari ini, 1 Juli 2013.


"Jadi kita putuskan untuk tidak dibagikan dulu," kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos Andi ZA Dulung dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (1/7).

Ia mengakui, bahwa di beberapa daerah memang ditemukan kasus masyarakat yang mengembalikan kartu perlindungan sosial (KPS) dengan alasan ada yang lebih berhak. "Ada beberapa orang yang mengembalikan. Alasannya bukan karena mereka tidak miskin, tapi merasa ada yang lebih berhak. Ini solidaritas yang luar biasa," tambah Andi.

Selain itu, kata Andi, di beberapa daerah ada juga yang sengaja dihentikan oleh pemerintah setempat karena didemo oleh masyarakatnya. "Hal ini dilakukan untuk mendinginkan suasana," katanya.

Baca "Komisi VIII" Lainnya
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
1234
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer