Komisi VIII Berita » Kemensos Akui Terjadi Beberapa Kasus Penyaluran BLSM
Kemensos Akui Terjadi Beberapa Kasus Penyaluran BLSM
Penulis : - Editor : Senin, 1 Juli 2013 11:50:26

DIRJEN Linjamsos Kemensos Andi ZA Dulung mengakui, di beberapa daerah ada yang sengaja dihentikan BLSM-nya oleh pemerintah setempat karena didemo oleh masyarakatnya. Hal ini dilakukan untuk mendinginkan suasana.

Senayan - Terkendalanya penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Papua Barat disebabkan peringatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh pada hari ini, 1 Juli 2013.


"Jadi kita putuskan untuk tidak dibagikan dulu," kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos Andi ZA Dulung dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (1/7).

Ia mengakui, bahwa di beberapa daerah memang ditemukan kasus masyarakat yang mengembalikan kartu perlindungan sosial (KPS) dengan alasan ada yang lebih berhak. "Ada beberapa orang yang mengembalikan. Alasannya bukan karena mereka tidak miskin, tapi merasa ada yang lebih berhak. Ini solidaritas yang luar biasa," tambah Andi.

Selain itu, kata Andi, di beberapa daerah ada juga yang sengaja dihentikan oleh pemerintah setempat karena didemo oleh masyarakatnya. "Hal ini dilakukan untuk mendinginkan suasana," katanya.

Baca "Komisi VIII" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer