Pro-Kontra Berita » Rawan Disedot untuk Kampanye, Dana Bansos Perlu Dimoratorium
Rawan Disedot untuk Kampanye, Dana Bansos Perlu Dimoratorium
Penulis : - Editor : Rabu, 3 Juli 2013 10:24:57

DANA bantuan sosial sebesar Rp 1,91 triliun mengendap di instansi, tidak disetor ke negara. Rp 269 triliun lainnya mengucur tidak tepat sasaran. Rawan diselewengkan untuk kepentingan politik, perlukah dana Bansos dimoratorium?

Rawan Disedot untuk Kampanye, Dana Bansos Perlu Dimoratorium
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani

Menjelang pemilu ini, uang tidak berasal dari sektor kiri dan kanan tetapi juga disiram lewat atas. Uang ini diperoleh secara sistematik dari partai politik

DIREKTUR Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti meminta DPR khususnya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara untuk melakukan moratorium alokasi dana Bansos menjelang Pemilu 2014. Alasannya, dana ini bisa menjadi duit haram pada kampanye.

 

"Dana Bansos lekat sekali dengan korupsi. Rawan diselewengkan untuk kepentingan politik," kata Ray kepada JurnalParlemen, akhir Mei.

 

Ray mengutip hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini wajar dengan pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013. Dalam temuan itu tergambar bahwa belanja Bansos Rp 1,91 triliun mengendap di rekening kementerian dan lembaga. Tidak disetor ke kas negara.

 

"Belum lagi belanja Bansos senilai Rp 269 triliun tidak sesuai sasaran. Bila melihat data itu maka moratorium menjadi sangat penting karena khawatir akan lebih masif menjelang Pemilu 2014," tambahnya.

 

Sejak April 2013 ketika KPU mengumumkan perekrutan caleg parpol, kata Ray, mulailah uang merajalela. "Setelah Daftar Caleg Tetap diumumkan, nanti akan ada tiga sektor yang melakukan kampanye. Partai politik kampanye, caleg kampanye, dan calon anggota DPD juga kampanye," katanya.

 

Mengutip buku Wakil Ketua DPR Pramono Anung, kata Ray, umumnya caleg menghabiskan dana Rp 1 miliar untuk kampanye. Jika dikalikan 6.000 caleg, maka angkanya mencapai Rp 6 triliun. Ia menduga angka riilnya bisa mencapai dua kali lipat bahkan lebih.

 

"Menjelang pemilu ini, uang tidak berasal dari sektor kiri dan kanan tetapi juga disiram lewat atas. Uang ini diperoleh secara sistematik dari partai politik. Salah satunya dengan cara menguras APBN. Salah satunya lagi, melalui dana Bansos," katanya.

 

Baca "Pro-Kontra" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...