Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' cannot be used after 'URL-Rewriter' in /home/bc/jn/index.php on line 31
Tiga Perlindungan Petani Dalam RUU P3 | Jurnal Parlemen

Komisi IV Berita » Tiga Perlindungan Petani Dalam RUU P3
Tiga Perlindungan Petani Dalam RUU P3
Penulis : - Editor : Kamis, 4 Juli 2013 14:37:50

RANCANGAN Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (RUU P3) sudah disahkan di tingkat I dalam rapat kerja Menteri Pertanian dan Komisi IV DPR, Kamis (4/7). Menurut Menteri Pertanian Suswono, ada tiga perlindungan yang diberikan dalam RUU ini.

Tiga Perlindungan Petani Dalam RUU P3
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Senayan - Rancangan Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (RUU P3) sudah disahkan di tingkat I dalam rapat kerja Menteri Pertanian dan Komisi IV DPR, Kamis (4/7). Menurut Menteri Pertanian Suswono, ada tiga perlindungan yang diberikan dalam RUU ini.

Pertama, petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas dua hektarE. Kedua, petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan seluas dua hektare; dan/atau, ketiga, petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mentan, perlindungan dan pemberdayaan petani berdasarkan pada kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, efisiensi-berkeadilan, dan berkelanjutan dengan tujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani, kualitas dan kehidupan lebih baik. "Juga menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam meningkatkan usaha tani," katanya.

Lalu, memberikan kepastian usaha tani, melindungi petani dari fluktuasi harga dan praktik ekonomi biaya tinggi, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani serta menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

Baca "Komisi IV" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer