Komisi IV Berita » Tiga Perlindungan Petani Dalam RUU P3
Tiga Perlindungan Petani Dalam RUU P3
Penulis : - Editor : Kamis, 4 Juli 2013 14:37:50

RANCANGAN Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (RUU P3) sudah disahkan di tingkat I dalam rapat kerja Menteri Pertanian dan Komisi IV DPR, Kamis (4/7). Menurut Menteri Pertanian Suswono, ada tiga perlindungan yang diberikan dalam RUU ini.

Tiga Perlindungan Petani Dalam RUU P3
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Senayan - Rancangan Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (RUU P3) sudah disahkan di tingkat I dalam rapat kerja Menteri Pertanian dan Komisi IV DPR, Kamis (4/7). Menurut Menteri Pertanian Suswono, ada tiga perlindungan yang diberikan dalam RUU ini.

Pertama, petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas dua hektarE. Kedua, petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan seluas dua hektare; dan/atau, ketiga, petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mentan, perlindungan dan pemberdayaan petani berdasarkan pada kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, efisiensi-berkeadilan, dan berkelanjutan dengan tujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani, kualitas dan kehidupan lebih baik. "Juga menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam meningkatkan usaha tani," katanya.

Lalu, memberikan kepastian usaha tani, melindungi petani dari fluktuasi harga dan praktik ekonomi biaya tinggi, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani serta menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

Baca "Komisi IV" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer