Peristiwa Berita » 27 Pasal di UU P3H Bicara Soal Pidana
27 Pasal di UU P3H Bicara Soal Pidana
Penulis : - Editor : Selasa, 9 Juli 2013 13:46:10

UU PENCEGAHAN dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) menyebutkan adanya pidana penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun bagi orang perseorang. Selain itu, juga ada pengenaan denda paling tinggi Rp 5 miliar. Sementara untuk korporasi, sanksi pidananya penjara paling sedikit lima tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling tinggi Rp 15 miliar.

  27 Pasal di UU P3H Bicara Soal Pidana
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Senayan - Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dipenuhi pasal pidana. Dari 12 Bab dan 114 Pasal, terdapat 27 pasal pidana. Ketentuan pidana terdapat dalam Bab X mulai dari pasal 82 hingga pasal 109.

Ketentuan pidana dalam UU P3H itu ditujukan bagi orang perseorang dan korporasi. UU itu menyebutkan adanya pidana penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun bagi orang perseorang. Selain itu, juga ada pengenaan denda paling tinggi Rp 5 miliar.

Sementara untuk korporasi, sanksi pidananya penjara paling sedikit lima tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling tinggi Rp 15 miliar.

 

UU P3H ini berhasil disahkan dalam rapat paripurna hari ini, setlah melewati pembahasan selama 11 tahun.

"Ini rekor pembahasan RUU terlama di DPR, yaitu selama sebelas tahun," kata Ketua Panja Firman Soebagyo dari Fraksi Partai Golkar.

Menurut Firman, pada 2002, RUU ini merupakan inisiatif pemerintah. Diusulkan oleh pemerintah dan sudah beberapa kali berganti judul. Semula berjudul RUU Pemberantasan Pembalakan Liar (P2L), kemudian diubah menjadi RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L). Terakhir namanya menjadi RUU P3H.

Semula RUU ini hanya mengatur pencegahan pembalakan liar, tapi kemudian berkembang dan disetujui menjadi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Hal ini untuk menjerat para pengrusak hutan, sebab undang-undang yang ada, yakni UU no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan belum mampu menjerat para pelaku pengrusak hutan.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan berharap, dengan diundangkannya RUU ini, nantinya bisa membantu pelestarian hutan di Indonesia.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...