Peristiwa Berita » 27 Pasal di UU P3H Bicara Soal Pidana
27 Pasal di UU P3H Bicara Soal Pidana
Penulis : - Editor : Selasa, 9 Juli 2013 13:46:10

UU PENCEGAHAN dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) menyebutkan adanya pidana penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun bagi orang perseorang. Selain itu, juga ada pengenaan denda paling tinggi Rp 5 miliar. Sementara untuk korporasi, sanksi pidananya penjara paling sedikit lima tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling tinggi Rp 15 miliar.

  27 Pasal di UU P3H Bicara Soal Pidana
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Senayan - Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dipenuhi pasal pidana. Dari 12 Bab dan 114 Pasal, terdapat 27 pasal pidana. Ketentuan pidana terdapat dalam Bab X mulai dari pasal 82 hingga pasal 109.

Ketentuan pidana dalam UU P3H itu ditujukan bagi orang perseorang dan korporasi. UU itu menyebutkan adanya pidana penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun bagi orang perseorang. Selain itu, juga ada pengenaan denda paling tinggi Rp 5 miliar.

Sementara untuk korporasi, sanksi pidananya penjara paling sedikit lima tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling tinggi Rp 15 miliar.

 

UU P3H ini berhasil disahkan dalam rapat paripurna hari ini, setlah melewati pembahasan selama 11 tahun.

"Ini rekor pembahasan RUU terlama di DPR, yaitu selama sebelas tahun," kata Ketua Panja Firman Soebagyo dari Fraksi Partai Golkar.

Menurut Firman, pada 2002, RUU ini merupakan inisiatif pemerintah. Diusulkan oleh pemerintah dan sudah beberapa kali berganti judul. Semula berjudul RUU Pemberantasan Pembalakan Liar (P2L), kemudian diubah menjadi RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L). Terakhir namanya menjadi RUU P3H.

Semula RUU ini hanya mengatur pencegahan pembalakan liar, tapi kemudian berkembang dan disetujui menjadi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Hal ini untuk menjerat para pengrusak hutan, sebab undang-undang yang ada, yakni UU no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan belum mampu menjerat para pelaku pengrusak hutan.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan berharap, dengan diundangkannya RUU ini, nantinya bisa membantu pelestarian hutan di Indonesia.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 26 November 2014
Komisi III RDP dengan PPATK
Rabu, 26 November 2014
Komisi VII RPD dengan Pertamina
Rabu, 26 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkominfo

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer