Peristiwa Berita » 27 Pasal di UU P3H Bicara Soal Pidana
27 Pasal di UU P3H Bicara Soal Pidana
Penulis : - Editor : Selasa, 9 Juli 2013 13:46:10

UU PENCEGAHAN dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) menyebutkan adanya pidana penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun bagi orang perseorang. Selain itu, juga ada pengenaan denda paling tinggi Rp 5 miliar. Sementara untuk korporasi, sanksi pidananya penjara paling sedikit lima tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling tinggi Rp 15 miliar.

  27 Pasal di UU P3H Bicara Soal Pidana
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Senayan - Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dipenuhi pasal pidana. Dari 12 Bab dan 114 Pasal, terdapat 27 pasal pidana. Ketentuan pidana terdapat dalam Bab X mulai dari pasal 82 hingga pasal 109.

Ketentuan pidana dalam UU P3H itu ditujukan bagi orang perseorang dan korporasi. UU itu menyebutkan adanya pidana penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun bagi orang perseorang. Selain itu, juga ada pengenaan denda paling tinggi Rp 5 miliar.

Sementara untuk korporasi, sanksi pidananya penjara paling sedikit lima tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling tinggi Rp 15 miliar.

 

UU P3H ini berhasil disahkan dalam rapat paripurna hari ini, setlah melewati pembahasan selama 11 tahun.

"Ini rekor pembahasan RUU terlama di DPR, yaitu selama sebelas tahun," kata Ketua Panja Firman Soebagyo dari Fraksi Partai Golkar.

Menurut Firman, pada 2002, RUU ini merupakan inisiatif pemerintah. Diusulkan oleh pemerintah dan sudah beberapa kali berganti judul. Semula berjudul RUU Pemberantasan Pembalakan Liar (P2L), kemudian diubah menjadi RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L). Terakhir namanya menjadi RUU P3H.

Semula RUU ini hanya mengatur pencegahan pembalakan liar, tapi kemudian berkembang dan disetujui menjadi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Hal ini untuk menjerat para pengrusak hutan, sebab undang-undang yang ada, yakni UU no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan belum mampu menjerat para pelaku pengrusak hutan.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan berharap, dengan diundangkannya RUU ini, nantinya bisa membantu pelestarian hutan di Indonesia.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer