Peristiwa Berita » 27 Pasal di UU P3H Bicara Soal Pidana
27 Pasal di UU P3H Bicara Soal Pidana
Penulis : - Editor : Selasa, 9 Juli 2013 13:46:10

UU PENCEGAHAN dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) menyebutkan adanya pidana penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun bagi orang perseorang. Selain itu, juga ada pengenaan denda paling tinggi Rp 5 miliar. Sementara untuk korporasi, sanksi pidananya penjara paling sedikit lima tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling tinggi Rp 15 miliar.

  27 Pasal di UU P3H Bicara Soal Pidana
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Senayan - Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dipenuhi pasal pidana. Dari 12 Bab dan 114 Pasal, terdapat 27 pasal pidana. Ketentuan pidana terdapat dalam Bab X mulai dari pasal 82 hingga pasal 109.

Ketentuan pidana dalam UU P3H itu ditujukan bagi orang perseorang dan korporasi. UU itu menyebutkan adanya pidana penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun bagi orang perseorang. Selain itu, juga ada pengenaan denda paling tinggi Rp 5 miliar.

Sementara untuk korporasi, sanksi pidananya penjara paling sedikit lima tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling tinggi Rp 15 miliar.

 

UU P3H ini berhasil disahkan dalam rapat paripurna hari ini, setlah melewati pembahasan selama 11 tahun.

"Ini rekor pembahasan RUU terlama di DPR, yaitu selama sebelas tahun," kata Ketua Panja Firman Soebagyo dari Fraksi Partai Golkar.

Menurut Firman, pada 2002, RUU ini merupakan inisiatif pemerintah. Diusulkan oleh pemerintah dan sudah beberapa kali berganti judul. Semula berjudul RUU Pemberantasan Pembalakan Liar (P2L), kemudian diubah menjadi RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L). Terakhir namanya menjadi RUU P3H.

Semula RUU ini hanya mengatur pencegahan pembalakan liar, tapi kemudian berkembang dan disetujui menjadi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Hal ini untuk menjerat para pengrusak hutan, sebab undang-undang yang ada, yakni UU no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan belum mampu menjerat para pelaku pengrusak hutan.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan berharap, dengan diundangkannya RUU ini, nantinya bisa membantu pelestarian hutan di Indonesia.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer