Peristiwa Berita » Paripurna DPR Setujui Sembilan Anggota KPI Pusat 2013-2016
Paripurna DPR Setujui Sembilan Anggota KPI Pusat 2013-2016
Penulis : - Editor : Kamis, 11 Juli 2013 13:29:35

KETUA Komisi I Mahfudz Siddiq dalam laporannya menyatakan bahwa proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPI Pusat periode 2013-2016 berlangsung dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Paripurna DPR Setujui Sembilan Anggota KPI Pusat 2013-2016
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berfoto bersama Anggota KPI Pusat Periode 2013-2016 pilihan Komisi I DPR, Kamis (11/7).

Terhadap sembilan Calon Anggota KPI Pusat terpilih, Komisi I meminta komitmen untuk dapat bekerja secara profesional dan penuh waktu.

Senayan - DPR RI akhirnya menyetujui sembilan nama anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi I. Pengambilan keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Kamis (11/7), yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso.

Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq dalam laporannya menyatakan bahwa proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPI Pusat periode 2013-2016 berlangsung dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam prosesnya, uji kelayakan dan kepatutan ini dilakukan secara terbuka sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Sementara pada proses pemilihan dan penetapan terhadap Calon Anggota KPI Pusat ini, Komisi I menggunakan mekanisme suara terbanyak setelah cara musyawarah dan mufakat tidak terpenuhi. "Setelah dilakukan penghitungan suara, Komisi I berhasil memilih dan menetapkan sembilan Calon Anggota KPI Pusat berdasarkan suara terbanyak untuk selanjutnya ditetapkan oleh Presiden sebagai Anggota KPI Pusat periode 2013-2016," papar legislator asal PKS ini.

Kesembilan anggota KPI Pusat tersebut adalah Bekti Nugroho, Judhariksawan, Agatha Lily, Azimah Subagijo, Idy Muzayyad, Amiruddin, Sujarwanto Rahmat Muhammad Arifin, Danang Sangga Buwana, dan Fajar Arifianto Isnugroho. "Terhadap sembilan Calon Anggota KPI Pusat terpilih, Komisi I meminta komitmen untuk dapat bekerja secara profesional dan penuh waktu," kata Mahfudz.

Selain itu, Komisi I juga memilih empat orang Calon Anggota KPI Pusat sebagai calon pengganti antarwaktu. Sesuai UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 11 ayat 1 dan 2 diatur bahwa apabila Anggota KPI berhenti dalam masa jabatannya, yang bersangkutan dapat digantikan oleh Anggota Pengganti sampai habis masa jabatannya.

Untuk pengganti antarwaktu tersebut adalah Iswandi Syahputra, Eski Tri Rezeki Widianti, Nina Mutmainnah Armando, dan Muhammad Zen Al Faqih.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...