Peristiwa Berita » Paripurna DPR Setujui Sembilan Anggota KPI Pusat 2013-2016
Paripurna DPR Setujui Sembilan Anggota KPI Pusat 2013-2016
Penulis : - Editor : Kamis, 11 Juli 2013 13:29:35

KETUA Komisi I Mahfudz Siddiq dalam laporannya menyatakan bahwa proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPI Pusat periode 2013-2016 berlangsung dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Paripurna DPR Setujui Sembilan Anggota KPI Pusat 2013-2016
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berfoto bersama Anggota KPI Pusat Periode 2013-2016 pilihan Komisi I DPR, Kamis (11/7).

Terhadap sembilan Calon Anggota KPI Pusat terpilih, Komisi I meminta komitmen untuk dapat bekerja secara profesional dan penuh waktu.

Senayan - DPR RI akhirnya menyetujui sembilan nama anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi I. Pengambilan keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Kamis (11/7), yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso.

Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq dalam laporannya menyatakan bahwa proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPI Pusat periode 2013-2016 berlangsung dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam prosesnya, uji kelayakan dan kepatutan ini dilakukan secara terbuka sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Sementara pada proses pemilihan dan penetapan terhadap Calon Anggota KPI Pusat ini, Komisi I menggunakan mekanisme suara terbanyak setelah cara musyawarah dan mufakat tidak terpenuhi. "Setelah dilakukan penghitungan suara, Komisi I berhasil memilih dan menetapkan sembilan Calon Anggota KPI Pusat berdasarkan suara terbanyak untuk selanjutnya ditetapkan oleh Presiden sebagai Anggota KPI Pusat periode 2013-2016," papar legislator asal PKS ini.

Kesembilan anggota KPI Pusat tersebut adalah Bekti Nugroho, Judhariksawan, Agatha Lily, Azimah Subagijo, Idy Muzayyad, Amiruddin, Sujarwanto Rahmat Muhammad Arifin, Danang Sangga Buwana, dan Fajar Arifianto Isnugroho. "Terhadap sembilan Calon Anggota KPI Pusat terpilih, Komisi I meminta komitmen untuk dapat bekerja secara profesional dan penuh waktu," kata Mahfudz.

Selain itu, Komisi I juga memilih empat orang Calon Anggota KPI Pusat sebagai calon pengganti antarwaktu. Sesuai UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 11 ayat 1 dan 2 diatur bahwa apabila Anggota KPI berhenti dalam masa jabatannya, yang bersangkutan dapat digantikan oleh Anggota Pengganti sampai habis masa jabatannya.

Untuk pengganti antarwaktu tersebut adalah Iswandi Syahputra, Eski Tri Rezeki Widianti, Nina Mutmainnah Armando, dan Muhammad Zen Al Faqih.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer