Pro-Kontra Berita » Menyoal Stabilitas Politik 2013
Menyoal Stabilitas Politik 2013
Penulis : Jurnal Parlemen - Editor : Jurnal Parlemen Kamis, 20 Desember 2012 18:03:05

Segenap elemen bangsa harus mengutamakan hati nurani dan kepentingan umum, sehingga hiruk pikuk dan kegaduhan politik tidak menguras energi bangsa.

 

Menyoal Stabilitas Politik 2013
Jurnalparlemen/Andri Nurdriansyah

Hajriyanto Y Thohari, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar

TAHUN 2013 diprediksi bakal didominasi peristiwa politik. Hal ini terkait Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang akan dihelat pada 2014. Berbagai manuver politik yang disertai adu strategi dan wacana politik dari partai-partai kontestan pemilu atau kubu kandidat presiden dan wakil presiden diprediksi bakal menghiasi panggung politik sepanjang 2013.

 

Sebagaimana tahun menjelang pemilu sebelumnya, perhatian dan energi bangsa Indonesia turut tersedot pada peristiwa politik lima tahunan tersebut guna menimbang, menentukan, dan memilih siapa wakil rakyat dan presiden dan wakil presiden terbaik.

 

Di negara-negara demokrasi, hiruk pikuk politik menjelang pemilu adalah sesuatu yang lumrah. Bukan hanya itu, perhatian segenap rakyat pada proses dan dinamika pemilu sejatinya mencerminkan partisipasi politik warga yang kuat. Semakin rakyat terlibat dalam proses “demokrasi elektoral” itu, maka semakin baik tingkat partisipasi warga dalam urusan politik. Namun demikian, tiap negara yang melangsungkan pemilu belum tentu mendekati atau mencapai tujuan dari berdemokrasi itu sendiri secara kualitatif.

Dalam dua tahun terakhir masa jabatannya, lembaga negara baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif dituntut untuk tetap bekerja keras guna memperkecil kompleksitas persoalan bangsa. Persoalan sosial dan ekonomi layak menjadi perhatian dan prioritas utama. Kedua persoalan tersebut dianggap saling terkait berkelindan satu sama lain.

 

Krisis sosial yang termanifestasikan dalam kerusuhan, konflik bernuansa SARA, pembunuhan, kriminalitas bersenjata hingga ancaman separatisme di Papua paralel dengan program pengentasan ekonomi yang tidak berlangsung secara merata.

 

Secara sosiologis, masyarakat mengalami pembelahan sosial yang didasarkan pada hirarki dan akumulasi kapital. Masyarakat menengah ke bawah tidak memiliki akses ekonomi dan pendapatan yang memadai untuk menikmati fasilitas kesehatan dan pendidikan yang baik. Sedangkan, kelas sosial menengah ke atas memiliki akses luas terhadap sumber-sumber ekonomi, sehingga mereka dapat mengembangkan dirinya dalam bidang kesehatan, sosial, dan pendidikan secara layak. Cukup memprihatinkan, rasio penguasaan aset ekonomi dan sosial itu masih jauh dari seimbang.

 

Peneliti senior LIPI, Thee Kin Wie menegaskan bahwa kesenjangan ekonomi yang ditunjukkan oleh indeks gini masih sebesar 0,41. Hal ini mengindikasikan adanya konsentrasi aset fisik ataupun nonfisik yang lebih besar. Konsentrasi aset berupa kepemilikan tanah, bangunan, dan saham. Sementara aset nonfisik adalah pendidikan dan kesehatan.

 

Lagi-lagi, mayoritas masyarakat tidak memiliki kedua aset tersebut untuk memperbaiki kehidupan ekonomi dan sosialnya. Sedangkan minoritas menengah ke atas menguasai kedua aset tersebut, sehingga mereka mampu mempertahankan dan mewariskan kehidupan sosial dan ekonominya kepada anak dan cucu.

 

Masyarakat yang secara struktural atau kultural miskin tersebut, di alam kebebasan ini, sebenarnya masih memiliki saluran politik. Mereka bisa menyampaikan aspirasi saran, kritikan, protes melalui lembaga politik dan pemerintahan yang ada. Namun, kadangkala, lembaga politik dan pemerintahan tersebut tidak tanggap sasmita terhadap persoalan yang melilit kehidupan mereka. Ketika aspirasi politik tidak lancar, mereka pun menempuh jalur-jalur yang nonkonvensional, seperti demonstrasi yang tak terkontrol (uncontrolled demonstration), bahkan dalam bentuk kekerasan, pengrusakan aset negara, pemerintahan dan sumber-sumber ekonomi dan industri.

 

Studi konflik sosial di daerah kaya sumber daya tambang dan migas seperti di Mesuji Lampung, Sumbawa di NTB dan Freeport di Papua terkait dengan distribusi keadilan ekonomi yang tidak dirasakan oleh penduduk setempat. Karena itulah, negara atau pemerintah dituntut untuk segera hadir dalam rangka mempersempit disparitas sosial dan ekonomi yang semakin meninggi dan melebar tersebut di tengah masyarakat. Jika negara terseok menanganinya, maka dalam dua tahun terakhir negara yang merupakan wakil dan pelayan rakyat akan kehilangan legitimasi politik dan sosialnya.

 

Pendidikan Politik yang Inspiratif

 

Dalam konteks ini, negara dituntut untuk memaksimalkan modalitas ekonomi dan politik guna menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Untuk itu, di masa-masa akhir mandat legislatif dan eksekutif, seluruh elemen bangsa perlu membangun sebuah konsensus politik baru. 

 

Konsensus ini diharapkan dapat menjaga energi politik, ekonomi dan sosial tetap bekerja dengan baik, dan tidak terseret pada kegaduhan politik yang bersifat pragmatis dan kadang berseberangan dengan kepentingan jangka panjang bangsa.

 

Dalam diskusi terbatas yang dihadiri para ekonom Indonesia, Wakil Presiden Boediono mengusulkan perlunya sebuah konsensus politik baru untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih menyejahterakan. Pertumbuhan ekonomi yang positif tahun ini masih diiringi kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Tarik ulur wacana kebijakan untuk menjawab tantangan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut sehingga mencuri momentum Indonesia untuk tumbuh.

 

Saat ini, bangsa Indonesia dipertontonkan dengan sebuah panggung politik yang tidak beraturan, yang sarat konflik kepentingan antarlembaga politik dan negara. Kasus rebutan penanganan korupsi simulator di Polri antara KPK dan Polri, kegaduhan yang diciptakan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengenai dugaan praktik peras memeras di BUMN dan sebagainya, mengindikasikan tiadanya silaturahim atau konsensus politik antar-elemen. Jika tidak segera dipungkasi, kegaduhan politik di tingkat elite juga tidak mendidik dan  mencerdaskan kultur politik rakyat. Rakyat butuh pendidikan politik yang menginspirasi, menyatukan dan memotivasi seluruh rakyat untuk bekerja memajukan bangsa Indonesia.

 

Perbarui Konsensus

 

Rembug nasional atau dialog nasional (gentleman agreement) yang melibatkan tokoh-tokoh politik bisa menjadi salah satu model konsensus politik baru. Mereka yang hadir harus menyatakan komitmennya untuk berpolitik bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial. 

 

Hal ini penting dilakukan, mengingat sudah terlalu lama sejak pascareformasi, kegaduhan-kegaduhan politik tidak berimplikasi positif bagi kesejahteraan rakyat. Para elite politik tersebut juga perlu bersepakat untuk tidak menonjolkan kepentingan politik kelompok dan golongannya, tetapi bekerja untuk kepentingan yang lebih luas. 

 

Selain itu, konsensus politik baru juga perlu melibatkan gerakan sosial seperti ormas sosial keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat. Organisasi non pemerintah ini dapat berperan untuk mendorong konsensus politik baru guna menciptakan stabilitas politik menjelang Pemilu 2014, supaya derap langkah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan tetap melaju. Konsensus politik baru yang melibatkan berbagai unsur strategis negara dan masyarakat itu harus dibangun dengan penuh pemikiran dan hati nurani.

 

Kita berharap, konsensus yang dibangun berdasarkan kesamaan visi dan kepentingan nasional yang lebih luas juga dapat memperbaiki kualitas Pemilu 2014 dalam memilih wakil-wakil rakyat dan presiden serta wakil presiden Indonesia. 

 

Dus, tahun 2013 juga merupakan tahun krusial bagi bangsa Indonesia. Segenap elemen bangsa harus mengutamakan hati nurani dan kepentingan umum, sehingga hiruk pikuk dan kegaduhan politik tidak menguras energi bangsa. Bangsa Indonesia diharapkan dapat lebih mengutamakan keutuhan dan kepentingan nasional yang luas dan berjangka panjang, dan mengabaikan godaan-godaan politik yang berjangka pendek. 

 

Tahun 2013 harus menjadi tahun di mana setiap elemen bangsa melakukan perenungan guna mempertimbangkan, dan menentukan pilihan-pilihan politiknya pada 2014. Dari situ semoga terlahir pemimpin dan lembaga negara yang menjunjung tinggi kepentingan nasional yang berkeadilan dan berkesejahteraan.

 

 

*) Hajriyanto Y Thohari, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar

 

Baca "Pro-Kontra" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...