Komisi II Berita » Alokasi Dana Desa Diusahakan Satu Pintu, Kenapa?
Alokasi Dana Desa Diusahakan Satu Pintu, Kenapa?
Penulis : - Editor : Jum`at, 19 Juli 2013 06:24:29

ALOKASI Dana Desa (ADD) selama ini mampir dulu di beberapa kementerian sebelum sampai di desa. RUU Desa ingin memangkas jalur itu lewat satu pintu saja. 

Alokasi Dana Desa Diusahakan Satu Pintu, Kenapa?
jurnalparlemen/Andri Nurdriansyah

Budiman Sudjatmiko

Dengan demikian, peran pendampingan untuk desa menjadi sangat penting dan punya arti

Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa telah memasuki isu paling krusial, soal anggaran untuk desa. Sampai kini, DPR dan pemerintah belum menemukan titik temu sehingga pengesahan RUU Desa molor.

 

Menurut Wakil Ketua Pansus RUU Desa Budiman Sudjatmiko, anggaran dalam Alokasi Dana Desa (ADD) selama ini melewati beberapa kementerian sebelum benar-benar masuk ke desa. Sebab itu, RUU Desa ingin mengaturnya hanya lewat satu pintu.

 

"Kita ingin mengonsolidasikan ADD ini lewat satu pintu," kata Budiman saat ditemui JurnalParlemen seusai diskusi di Jakarta, Kamis (18/7).

 

Jika ADD lewat satu pintu, maka terjadi konsolidasi dana untuk pembangunan desa tanpa harus menambah pos baru. Perhitungan skema dananya pun bisa disesuaikan dengan prinsip subsidiarity atau menyesuaikan kebutuhan, alokasi penataan, dan seterusnya.

 

"Dengan demikian, peran pendampingan untuk desa menjadi sangat penting dan punya arti," katanya.

 

Politisi PDIP ini mengungkapkan, selama ini konsep ADD masih terkendala komitmen dan jumlah. Dana yang dikucurkan buat desa hanya Rp 42 triliun dari perencanaan sebesar Rp 160 triliun. Meski begitu, langkah pemerintah untuk memaksimalkan anggaran penyelenggaraan desa dengan biaya berbasis kebutuhan layak diapresiasi. Jadi, tinggal menempatkan keuangan desa dalam konteks reformasi keuangan di tingkat nasional.

Baca "Komisi II" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer