Komisi II Berita » Alokasi Dana Desa Diusahakan Satu Pintu, Kenapa?
Alokasi Dana Desa Diusahakan Satu Pintu, Kenapa?
Penulis : - Editor : Jum`at, 19 Juli 2013 06:24:29

ALOKASI Dana Desa (ADD) selama ini mampir dulu di beberapa kementerian sebelum sampai di desa. RUU Desa ingin memangkas jalur itu lewat satu pintu saja. 

Alokasi Dana Desa Diusahakan Satu Pintu, Kenapa?
jurnalparlemen/Andri Nurdriansyah

Budiman Sudjatmiko

Dengan demikian, peran pendampingan untuk desa menjadi sangat penting dan punya arti

Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa telah memasuki isu paling krusial, soal anggaran untuk desa. Sampai kini, DPR dan pemerintah belum menemukan titik temu sehingga pengesahan RUU Desa molor.

 

Menurut Wakil Ketua Pansus RUU Desa Budiman Sudjatmiko, anggaran dalam Alokasi Dana Desa (ADD) selama ini melewati beberapa kementerian sebelum benar-benar masuk ke desa. Sebab itu, RUU Desa ingin mengaturnya hanya lewat satu pintu.

 

"Kita ingin mengonsolidasikan ADD ini lewat satu pintu," kata Budiman saat ditemui JurnalParlemen seusai diskusi di Jakarta, Kamis (18/7).

 

Jika ADD lewat satu pintu, maka terjadi konsolidasi dana untuk pembangunan desa tanpa harus menambah pos baru. Perhitungan skema dananya pun bisa disesuaikan dengan prinsip subsidiarity atau menyesuaikan kebutuhan, alokasi penataan, dan seterusnya.

 

"Dengan demikian, peran pendampingan untuk desa menjadi sangat penting dan punya arti," katanya.

 

Politisi PDIP ini mengungkapkan, selama ini konsep ADD masih terkendala komitmen dan jumlah. Dana yang dikucurkan buat desa hanya Rp 42 triliun dari perencanaan sebesar Rp 160 triliun. Meski begitu, langkah pemerintah untuk memaksimalkan anggaran penyelenggaraan desa dengan biaya berbasis kebutuhan layak diapresiasi. Jadi, tinggal menempatkan keuangan desa dalam konteks reformasi keuangan di tingkat nasional.

Baca "Komisi II" Lainnya
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
1234
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer