Pro-Kontra Berita » Banyak Diselewengkan, Perlukah Bansos Dimoratorium?
Banyak Diselewengkan, Perlukah Bansos Dimoratorium?
Penulis : - Editor : Selasa, 23 Juli 2013 08:19:23

WAKIL Ketua MPR Farhan Hamid mengakui dana bantuan sosial (Bansos) banyak diselewengkan. Tapi, ia tak setuju jika dimoratorium. Ia mengusulkan Bansos diubah jadi program dan dana untuk bencana tidak boleh diutak-atik.

Banyak Diselewengkan, Perlukah Bansos Dimoratorium?
Jurnalparlemen/Andri Nurdriansyah

Ahmad Farhan Hamid

Beberapa kementerian yang dana Bansos-nya sangat besar harus terus diawasi apalagi menjelang Pemilu 2014

DI mata Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid, moratorium Bantuan Sosial (Bansos) seperti diusulkan sejumlah pihak tidaklah tepat. Lebih masuk akal bila Bansos diubah menjadi program.

 

"Tidak tepat untuk moratorium Bansos. Kendati memang penyalahgunaannya sangat tinggi," kata Farhan kepada JurnalParlemen, Senin (22/7).

 

Farhan menyadari kekhawatiran sejumlah kalangan mengenai penyalahgunaan dana Bansos baik di tingkat pusat maupun daerah. "Kementerian harus dipaksa mengubah Bansos menjadi program," katanya.

 

Hanya, kata dia, khusus untuk Bansos bagi penanggulangan bencana alam, tidak boleh diganggung gugat. Sebab, Bansos untuk keperluan itu memang sudah seharusnya digelontorkan.

 

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 ditemukan pelanggaran penggunaan dana Bansos Rp 31,6 triliun dari total pagu Rp 75,6 triliun.

 

"Memang pelanggarannya hampir setengahnya. Tapi bukan berarti harus dihentikan. Beberapa kementerian yang dana Bansos-nya sangat besar harus terus diawasi apalagi menjelang Pemilu 2014," kata politisi PAN ini.

 

Baca "Pro-Kontra" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...