Peristiwa Berita » Presiden Sudah Tandatangani UU Ormas
Presiden Sudah Tandatangani UU Ormas
Penulis : - Editor : Kamis, 25 Juli 2013 17:18:07

DENGAN adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Presiden Sudah Tandatangani UU Ormas
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Jakarta - Setelah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada 2 Juli 2013, UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sudah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 22 Juli 2013. UU tersebut bernomor 17 Tahun 2013. Demikian seperti dikutip dari situs www.setkab.go.id, Kamis (25/7).

Undang-Undang Ormas terdiri atas 87 Pasal, antara lain mengatur tentang asas, ciri dan sifat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas); tujuan, fungsi dan ruang lingkup; pendirian; pendaftaran; hak dan kewajiban; organisasi, kedudukan dan kepengurusan; keanggotaan; AD dan ART Ormas; Keuangan; Badan Usaha Ormas; Pemberdayaan Ormas; Ormas yang didirikan Warga Negara Asing; pengawasan; larangan; sanksi; dan ketentuan peralihan.

Disebutkan dalam UU ini, yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. "Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," begitu bunyi Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2013 ini.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. "Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," begitu bunyi Pasal 87 Undang-Undang ini.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 26 November 2014
Komisi III RDP dengan PPATK
Rabu, 26 November 2014
Komisi VII RPD dengan Pertamina
Rabu, 26 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkominfo

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer