Peristiwa Berita » Presiden Sudah Tandatangani UU Ormas
Presiden Sudah Tandatangani UU Ormas
Penulis : - Editor : Kamis, 25 Juli 2013 17:18:07

DENGAN adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Presiden Sudah Tandatangani UU Ormas
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Jakarta - Setelah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada 2 Juli 2013, UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sudah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 22 Juli 2013. UU tersebut bernomor 17 Tahun 2013. Demikian seperti dikutip dari situs www.setkab.go.id, Kamis (25/7).

Undang-Undang Ormas terdiri atas 87 Pasal, antara lain mengatur tentang asas, ciri dan sifat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas); tujuan, fungsi dan ruang lingkup; pendirian; pendaftaran; hak dan kewajiban; organisasi, kedudukan dan kepengurusan; keanggotaan; AD dan ART Ormas; Keuangan; Badan Usaha Ormas; Pemberdayaan Ormas; Ormas yang didirikan Warga Negara Asing; pengawasan; larangan; sanksi; dan ketentuan peralihan.

Disebutkan dalam UU ini, yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. "Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," begitu bunyi Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2013 ini.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. "Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," begitu bunyi Pasal 87 Undang-Undang ini.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer