Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' cannot be used after 'URL-Rewriter' in /home/bc/jn/index.php on line 31
Presiden Sudah Tandatangani UU Ormas | Jurnal Parlemen

Peristiwa Berita » Presiden Sudah Tandatangani UU Ormas
Presiden Sudah Tandatangani UU Ormas
Penulis : - Editor : Kamis, 25 Juli 2013 17:18:07

DENGAN adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Presiden Sudah Tandatangani UU Ormas
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Jakarta - Setelah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada 2 Juli 2013, UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sudah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 22 Juli 2013. UU tersebut bernomor 17 Tahun 2013. Demikian seperti dikutip dari situs www.setkab.go.id, Kamis (25/7).

Undang-Undang Ormas terdiri atas 87 Pasal, antara lain mengatur tentang asas, ciri dan sifat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas); tujuan, fungsi dan ruang lingkup; pendirian; pendaftaran; hak dan kewajiban; organisasi, kedudukan dan kepengurusan; keanggotaan; AD dan ART Ormas; Keuangan; Badan Usaha Ormas; Pemberdayaan Ormas; Ormas yang didirikan Warga Negara Asing; pengawasan; larangan; sanksi; dan ketentuan peralihan.

Disebutkan dalam UU ini, yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. "Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," begitu bunyi Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2013 ini.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. "Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," begitu bunyi Pasal 87 Undang-Undang ini.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer