Komisi I Berita » Anggota Komisi I Minta Pemerintah Pikirkan Evakuasi WNI dari Mesir
Anggota Komisi I Minta Pemerintah Pikirkan Evakuasi WNI dari Mesir
Penulis : - Editor : Jum`at, 2 Agustus 2013 14:18:22

ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN Muhammad Najib menyarankan perlunya pemerintah dan masyarakat Indonesia membantu rakyat Mesir dengan doa dan pengalaman reformasi yang dimiliki.

  Anggota Komisi I Minta Pemerintah Pikirkan Evakuasi WNI dari Mesir
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Muhammad Najib

Kita harus sudah mulai memikirkan kemungkinan untuk melakukan evakuasi jika situasi terus memburuk, walau tidak saat ini.

Senayan - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN Muhammad Najib meminta pemerintah melalui Kemenlu untuk memikirkan langkah evakuasi terhadap WNI dari Mesir, guna mengantisipasi semakin memanasnya pertikaian yang terjadi di sana.

"Kita harus sudah mulai memikirkan kemungkinan untuk melakukan evakuasi jika situasi terus memburuk, walau tidak saat ini," ujar Najib kepada JurnalParlemen, Jumat (2/8)

Ia mengkau terus melakukan komunikasi dengan WNI yang berada di Mesir, untuk mendapatkan gambaran dan setiap perkembangan yang terjadi di Negeri Piramida tersebut.

Lebih lanjut Najib mengatakan, semestinya pergolakan yang tengah terjadi di Mesir saat ini dapat semakin menyadarkan masyarakat di dalam negeri, betapa reformasi dan transisi menuju negara demokratis di Indonesia terjadi sangat mulus.

"Sebuah aset yang mestinya membanggakan kita sekaligus perlu kita syukuri. Para pemimpin kita cukup arif bijaksana termasuk para petinggi militer," tegasnya.

Ia juga menyarankan perlunya pemerintah dan masyarakat Indonesia membantu rakyat Mesir dengan doa dan pengalaman reformasi yang dimiliki.

"Sekali lagi, perlu Indonesia banyak mengambil peran dalam situasi dan kondisi di Mesir yang saat ini kian memanas, agar masing-masing kubu dapat menahan diri dan kembali berunding untuk mencapai solusi yang terbaik. Ini untuk mencegah korban jiwa dari rakyat Mesir sendiri, yang sudah semakin banyak jumlahnya. Situasi sulit itu harus segera diakhiri," pungkasnya.

Baca "Komisi I" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer