Komisi I Berita » Anggota Komisi I Minta Pemerintah Pikirkan Evakuasi WNI dari Mesir
Anggota Komisi I Minta Pemerintah Pikirkan Evakuasi WNI dari Mesir
Penulis : - Editor : Jum`at, 2 Agustus 2013 14:18:22

ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN Muhammad Najib menyarankan perlunya pemerintah dan masyarakat Indonesia membantu rakyat Mesir dengan doa dan pengalaman reformasi yang dimiliki.

  Anggota Komisi I Minta Pemerintah Pikirkan Evakuasi WNI dari Mesir
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Muhammad Najib

Kita harus sudah mulai memikirkan kemungkinan untuk melakukan evakuasi jika situasi terus memburuk, walau tidak saat ini.

Senayan - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN Muhammad Najib meminta pemerintah melalui Kemenlu untuk memikirkan langkah evakuasi terhadap WNI dari Mesir, guna mengantisipasi semakin memanasnya pertikaian yang terjadi di sana.

"Kita harus sudah mulai memikirkan kemungkinan untuk melakukan evakuasi jika situasi terus memburuk, walau tidak saat ini," ujar Najib kepada JurnalParlemen, Jumat (2/8)

Ia mengkau terus melakukan komunikasi dengan WNI yang berada di Mesir, untuk mendapatkan gambaran dan setiap perkembangan yang terjadi di Negeri Piramida tersebut.

Lebih lanjut Najib mengatakan, semestinya pergolakan yang tengah terjadi di Mesir saat ini dapat semakin menyadarkan masyarakat di dalam negeri, betapa reformasi dan transisi menuju negara demokratis di Indonesia terjadi sangat mulus.

"Sebuah aset yang mestinya membanggakan kita sekaligus perlu kita syukuri. Para pemimpin kita cukup arif bijaksana termasuk para petinggi militer," tegasnya.

Ia juga menyarankan perlunya pemerintah dan masyarakat Indonesia membantu rakyat Mesir dengan doa dan pengalaman reformasi yang dimiliki.

"Sekali lagi, perlu Indonesia banyak mengambil peran dalam situasi dan kondisi di Mesir yang saat ini kian memanas, agar masing-masing kubu dapat menahan diri dan kembali berunding untuk mencapai solusi yang terbaik. Ini untuk mencegah korban jiwa dari rakyat Mesir sendiri, yang sudah semakin banyak jumlahnya. Situasi sulit itu harus segera diakhiri," pungkasnya.

Baca "Komisi I" Lainnya
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
1234
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer