Komisi I Berita » Anggota Komisi I Minta Pemerintah Pikirkan Evakuasi WNI dari Mesir
Anggota Komisi I Minta Pemerintah Pikirkan Evakuasi WNI dari Mesir
Penulis : - Editor : Jum`at, 2 Agustus 2013 14:18:22

ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN Muhammad Najib menyarankan perlunya pemerintah dan masyarakat Indonesia membantu rakyat Mesir dengan doa dan pengalaman reformasi yang dimiliki.

  Anggota Komisi I Minta Pemerintah Pikirkan Evakuasi WNI dari Mesir
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Muhammad Najib

Kita harus sudah mulai memikirkan kemungkinan untuk melakukan evakuasi jika situasi terus memburuk, walau tidak saat ini.

Senayan - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN Muhammad Najib meminta pemerintah melalui Kemenlu untuk memikirkan langkah evakuasi terhadap WNI dari Mesir, guna mengantisipasi semakin memanasnya pertikaian yang terjadi di sana.

"Kita harus sudah mulai memikirkan kemungkinan untuk melakukan evakuasi jika situasi terus memburuk, walau tidak saat ini," ujar Najib kepada JurnalParlemen, Jumat (2/8)

Ia mengkau terus melakukan komunikasi dengan WNI yang berada di Mesir, untuk mendapatkan gambaran dan setiap perkembangan yang terjadi di Negeri Piramida tersebut.

Lebih lanjut Najib mengatakan, semestinya pergolakan yang tengah terjadi di Mesir saat ini dapat semakin menyadarkan masyarakat di dalam negeri, betapa reformasi dan transisi menuju negara demokratis di Indonesia terjadi sangat mulus.

"Sebuah aset yang mestinya membanggakan kita sekaligus perlu kita syukuri. Para pemimpin kita cukup arif bijaksana termasuk para petinggi militer," tegasnya.

Ia juga menyarankan perlunya pemerintah dan masyarakat Indonesia membantu rakyat Mesir dengan doa dan pengalaman reformasi yang dimiliki.

"Sekali lagi, perlu Indonesia banyak mengambil peran dalam situasi dan kondisi di Mesir yang saat ini kian memanas, agar masing-masing kubu dapat menahan diri dan kembali berunding untuk mencapai solusi yang terbaik. Ini untuk mencegah korban jiwa dari rakyat Mesir sendiri, yang sudah semakin banyak jumlahnya. Situasi sulit itu harus segera diakhiri," pungkasnya.

Baca "Komisi I" Lainnya
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
1234
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer