Peristiwa Berita » Caleg Hanura Ini Dukung Kewajiban Melaporkan Dana Kampanye
Caleg Hanura Ini Dukung Kewajiban Melaporkan Dana Kampanye
Penulis : - Editor : Minggu, 4 Agustus 2013 17:31:29

DENGAN kewajiban tersebut, publik bisa mengetahui dari mana sumber penghasilan si caleg dan berapa jumlahnya. Praktik money politic bakal bisa dikurangi, bahkan dihindari.

Caleg Hanura Ini Dukung Kewajiban Melaporkan Dana Kampanye
JurnalParlemen/Farid Kusuma

Caleg DPR RI dari Partai Hanura Wijaya Kusuma Subroto.

Sebaiknya caleg membuat rekening sendiri yang harus diaudit sumber pendanaannya oleh PPATK 

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat memberlakukan Peraturan KPU tentang kewajiban melaporkan dana kampanye bagi setiap calon anggota legislatif di Pemilu 2014, setelah melakukan rapat konsultasi dengan Komisi II DPR RI, 28-30 Juli 2013. Dengan begitu, setiap caleg nantinya diharuskan memberi informasi berapa jumlah anggaran yang digunakan untuk kepentingan sosialisasi visi dan misinya, yang akan dikoordinir oleh masing-masing partai politik.

Keputusan itu pun didukung oleh caleg DPR RI dari Partai Hanura Wijaya Kusuma Subroto. Menurutnya, laporan keuangan itu penting untuk mereduksi praktik politik uang dalam proses pesta demokrasi. "Saya sangat setuju dengan keputusan KPU itu, karena dengan adanya laporan keuangan, publik bisa mengetahui dari mana sumber penghasilan si caleg dan berapa jumlahnya. Dengan begitu, praktik money politic bakal bisa dikurangi bahkan dihindari," ujar Wijaya kepada JurnalParlemen di Jakarta, Minggu (4/8).

Caleg Hanura dari Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) itu kemudian mengambil contoh proses demokrasi di Singapura. "Di Singapura, ada yang namanya Election Donation Act yaitu aturan di mana caleg-caleg harus melaporkan kekayaannya sebelum nyaleg. Kemudian ia harus membuka rekeningnya di bank yang terpisah, sehingga diketahui jumlah biaya untuk kampanye," imbuhnya.

Menurut Wijaya, saat ini ada fenomena caleg dengan program yang benar-benar menghabiskan dana seperti bagi-bagi sembako, baliho besar, dan spanduk dalam jumlah banyak. Tapi, ketika terpilih, orang itu terpaksa menghalalkan berbagai cara untuk mengembalikan ongkos kampanye.

 

"Sebaiknya caleg membuat rekening sendiri yang harus diaudit sumber pendanaannya oleh PPATK, karena bisa saja sumber dana itu dari sponsor, aliansi politik, atau dari pencucian uang, dan korupsi," tegasnya.

Pria yang menjabat sebagai Ketua DPW Perindo DKI Jakarta itu menyatakan siap melaporkan kekayaan yang dimiliki sebelum masa kampanye, jika peraturan itu sudah diberlakukan. "Kalau itu diberlakukan saya sangat setuju dan siap melaporkan, karena di negara lain juga begitu aturan mainnya," pungkas Wijaya.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer