Peristiwa Berita » Caleg Hanura Ini Dukung Kewajiban Melaporkan Dana Kampanye
Caleg Hanura Ini Dukung Kewajiban Melaporkan Dana Kampanye
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Minggu, 4 Agustus 2013 17:31:29

DENGAN kewajiban tersebut, publik bisa mengetahui dari mana sumber penghasilan si caleg dan berapa jumlahnya. Praktik money politic bakal bisa dikurangi, bahkan dihindari.

Caleg Hanura Ini Dukung Kewajiban Melaporkan Dana Kampanye
JurnalParlemen/Farid Kusuma

Caleg DPR RI dari Partai Hanura Wijaya Kusuma Subroto.

Sebaiknya caleg membuat rekening sendiri yang harus diaudit sumber pendanaannya oleh PPATK 

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat memberlakukan Peraturan KPU tentang kewajiban melaporkan dana kampanye bagi setiap calon anggota legislatif di Pemilu 2014, setelah melakukan rapat konsultasi dengan Komisi II DPR RI, 28-30 Juli 2013. Dengan begitu, setiap caleg nantinya diharuskan memberi informasi berapa jumlah anggaran yang digunakan untuk kepentingan sosialisasi visi dan misinya, yang akan dikoordinir oleh masing-masing partai politik.

Keputusan itu pun didukung oleh caleg DPR RI dari Partai Hanura Wijaya Kusuma Subroto. Menurutnya, laporan keuangan itu penting untuk mereduksi praktik politik uang dalam proses pesta demokrasi. "Saya sangat setuju dengan keputusan KPU itu, karena dengan adanya laporan keuangan, publik bisa mengetahui dari mana sumber penghasilan si caleg dan berapa jumlahnya. Dengan begitu, praktik money politic bakal bisa dikurangi bahkan dihindari," ujar Wijaya kepada JurnalParlemen di Jakarta, Minggu (4/8).

Caleg Hanura dari Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) itu kemudian mengambil contoh proses demokrasi di Singapura. "Di Singapura, ada yang namanya Election Donation Act yaitu aturan di mana caleg-caleg harus melaporkan kekayaannya sebelum nyaleg. Kemudian ia harus membuka rekeningnya di bank yang terpisah, sehingga diketahui jumlah biaya untuk kampanye," imbuhnya.

Menurut Wijaya, saat ini ada fenomena caleg dengan program yang benar-benar menghabiskan dana seperti bagi-bagi sembako, baliho besar, dan spanduk dalam jumlah banyak. Tapi, ketika terpilih, orang itu terpaksa menghalalkan berbagai cara untuk mengembalikan ongkos kampanye.

 

"Sebaiknya caleg membuat rekening sendiri yang harus diaudit sumber pendanaannya oleh PPATK, karena bisa saja sumber dana itu dari sponsor, aliansi politik, atau dari pencucian uang, dan korupsi," tegasnya.

Pria yang menjabat sebagai Ketua DPW Perindo DKI Jakarta itu menyatakan siap melaporkan kekayaan yang dimiliki sebelum masa kampanye, jika peraturan itu sudah diberlakukan. "Kalau itu diberlakukan saya sangat setuju dan siap melaporkan, karena di negara lain juga begitu aturan mainnya," pungkas Wijaya.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
Selasa, 12 Februari 2013 16:52:48
Mengungkap Mafia Impor Daging

Mengungkap Mafia Impor Daging

PENANGKAPAN petinggi parpol terkait im...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
Ion Infra Energy
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...