Peristiwa Berita » Caleg Hanura Ini Dukung Kewajiban Melaporkan Dana Kampanye
Caleg Hanura Ini Dukung Kewajiban Melaporkan Dana Kampanye
Penulis : - Editor : Minggu, 4 Agustus 2013 17:31:29

DENGAN kewajiban tersebut, publik bisa mengetahui dari mana sumber penghasilan si caleg dan berapa jumlahnya. Praktik money politic bakal bisa dikurangi, bahkan dihindari.

Caleg Hanura Ini Dukung Kewajiban Melaporkan Dana Kampanye
JurnalParlemen/Farid Kusuma

Caleg DPR RI dari Partai Hanura Wijaya Kusuma Subroto.

Sebaiknya caleg membuat rekening sendiri yang harus diaudit sumber pendanaannya oleh PPATK 

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat memberlakukan Peraturan KPU tentang kewajiban melaporkan dana kampanye bagi setiap calon anggota legislatif di Pemilu 2014, setelah melakukan rapat konsultasi dengan Komisi II DPR RI, 28-30 Juli 2013. Dengan begitu, setiap caleg nantinya diharuskan memberi informasi berapa jumlah anggaran yang digunakan untuk kepentingan sosialisasi visi dan misinya, yang akan dikoordinir oleh masing-masing partai politik.

Keputusan itu pun didukung oleh caleg DPR RI dari Partai Hanura Wijaya Kusuma Subroto. Menurutnya, laporan keuangan itu penting untuk mereduksi praktik politik uang dalam proses pesta demokrasi. "Saya sangat setuju dengan keputusan KPU itu, karena dengan adanya laporan keuangan, publik bisa mengetahui dari mana sumber penghasilan si caleg dan berapa jumlahnya. Dengan begitu, praktik money politic bakal bisa dikurangi bahkan dihindari," ujar Wijaya kepada JurnalParlemen di Jakarta, Minggu (4/8).

Caleg Hanura dari Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) itu kemudian mengambil contoh proses demokrasi di Singapura. "Di Singapura, ada yang namanya Election Donation Act yaitu aturan di mana caleg-caleg harus melaporkan kekayaannya sebelum nyaleg. Kemudian ia harus membuka rekeningnya di bank yang terpisah, sehingga diketahui jumlah biaya untuk kampanye," imbuhnya.

Menurut Wijaya, saat ini ada fenomena caleg dengan program yang benar-benar menghabiskan dana seperti bagi-bagi sembako, baliho besar, dan spanduk dalam jumlah banyak. Tapi, ketika terpilih, orang itu terpaksa menghalalkan berbagai cara untuk mengembalikan ongkos kampanye.

 

"Sebaiknya caleg membuat rekening sendiri yang harus diaudit sumber pendanaannya oleh PPATK, karena bisa saja sumber dana itu dari sponsor, aliansi politik, atau dari pencucian uang, dan korupsi," tegasnya.

Pria yang menjabat sebagai Ketua DPW Perindo DKI Jakarta itu menyatakan siap melaporkan kekayaan yang dimiliki sebelum masa kampanye, jika peraturan itu sudah diberlakukan. "Kalau itu diberlakukan saya sangat setuju dan siap melaporkan, karena di negara lain juga begitu aturan mainnya," pungkas Wijaya.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 27 November 2014
Ketua DPD Menerima Kunjungan Ketua Dewan Negara Malaysia
Kamis, 27 November 2014
Komisi VII RDP dengan Menteri ESDM
Kamis, 27 November 2014
Komisi IX Raker dengan Kemenkes

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer