Peristiwa Berita » Tiga Perkara yang Sebabkan UU Dibatalkan MK
Tiga Perkara yang Sebabkan UU Dibatalkan MK
Penulis : - Editor : Rabu, 26 Desember 2012 15:11:42
Tiga Perkara yang Sebabkan UU Dibatalkan MK
Jurnalparlemen/Andri Nurdriansyah

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk 'Refleksi dan Evaluasi Penegakan Hukum dan HAM 2012' di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Desember 2012.

 

Akibatnya anggota DPR tidak pernah bisa menjelaskan argumen di dalam ruang pengadilan. Tapi mereka lancar menjelaskan di koran

 

Jakarta - Undang-undang hasil bikinan DPR dan pemerintah banyak yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 

 

Menurut Ketua MK Mahfud MD, terdapat tiga perkara yang menyebabkan sebuah undang-undang dibatalkan. Pertama, ada kesengajaan untuk melanggar konstitusi. Kesengajaan terjadi karena para pembuat undang-undang di DPR, yaitu para politisi, saling menarik keuntungan dari undang-undang tersebut. 

 

"Akibatnya anggota DPR tidak pernah bisa menjelaskan argumen di dalam ruang pengadilan. Tapi mereka lancar menjelaskan di koran," kata Mahfud dalam acara Refleksi dan Evaluasi Penegakan Hukum dan HAM 2012, di Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (26/12).

 

Kedua, ketidakprofesionalan para pembuat undang-undang. Ketiga, karena perkembangan situasi. Mahfud memberi contoh kasus Undang-undang Migas yang dibatalkan MK beberapa waktu lalu. "Waktu dibuat, undang-undang itu memang benar. Tapi dalam kenyataanya undang-undang itu lebih jelek dari yang sebelumnya," katanya.

 

Selama tahun 2012, MK mengurus 118 sengketa judicial review. Dari seluruh perkara, sekitar 29 persennya dikabulkan oleh majelis hakim MK untuk dibatalkan. Artinya, terdapat lebih dari 20 undang-undang yang sengaja dibuat secara salah.

 

Sedangkan untuk sengketa Pilkada, MK telah menangani sebanyak 113 perkara. Hanya 11 persen yang dikabulkan. Sekitar 89 persen ditolak. Menurut Mahfud, perkara itu ditolak karena berbagai sebab. Misalnya,  banyak kepala daerah yang melaporkan ke MK karena coba-coba, padahal sudah tahu kalah dalam Pilkada. "Ada juga karena dibujuk oleh pengacaranya. Soalnya banyak yang mengaku kenal sama saya," katanya.

 

Munarman, bekas ketua YLBHI yang juga berbicara dalam diskusi tersebut, menilai wajar jika tak sedikit undang-undang yang ditolak MK. "Banyak undang-undang dibuat sebagai pesanan Dana Moneter Internasional (IMF). UU Migas salah satunya," kata pria yang kini jadi jurubicara Front Pembela Islam (FPI) itu.

 

Baca "Peristiwa" Lainnya
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pengamanan Pelantikan Jokowi-JK di Kompleks Parlemen

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer