Peristiwa Berita » Tiga Perkara yang Sebabkan UU Dibatalkan MK
Tiga Perkara yang Sebabkan UU Dibatalkan MK
Penulis : - Editor : Rabu, 26 Desember 2012 15:11:42
Tiga Perkara yang Sebabkan UU Dibatalkan MK
Jurnalparlemen/Andri Nurdriansyah

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk 'Refleksi dan Evaluasi Penegakan Hukum dan HAM 2012' di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Desember 2012.

 

Akibatnya anggota DPR tidak pernah bisa menjelaskan argumen di dalam ruang pengadilan. Tapi mereka lancar menjelaskan di koran

 

Jakarta - Undang-undang hasil bikinan DPR dan pemerintah banyak yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 

 

Menurut Ketua MK Mahfud MD, terdapat tiga perkara yang menyebabkan sebuah undang-undang dibatalkan. Pertama, ada kesengajaan untuk melanggar konstitusi. Kesengajaan terjadi karena para pembuat undang-undang di DPR, yaitu para politisi, saling menarik keuntungan dari undang-undang tersebut. 

 

"Akibatnya anggota DPR tidak pernah bisa menjelaskan argumen di dalam ruang pengadilan. Tapi mereka lancar menjelaskan di koran," kata Mahfud dalam acara Refleksi dan Evaluasi Penegakan Hukum dan HAM 2012, di Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (26/12).

 

Kedua, ketidakprofesionalan para pembuat undang-undang. Ketiga, karena perkembangan situasi. Mahfud memberi contoh kasus Undang-undang Migas yang dibatalkan MK beberapa waktu lalu. "Waktu dibuat, undang-undang itu memang benar. Tapi dalam kenyataanya undang-undang itu lebih jelek dari yang sebelumnya," katanya.

 

Selama tahun 2012, MK mengurus 118 sengketa judicial review. Dari seluruh perkara, sekitar 29 persennya dikabulkan oleh majelis hakim MK untuk dibatalkan. Artinya, terdapat lebih dari 20 undang-undang yang sengaja dibuat secara salah.

 

Sedangkan untuk sengketa Pilkada, MK telah menangani sebanyak 113 perkara. Hanya 11 persen yang dikabulkan. Sekitar 89 persen ditolak. Menurut Mahfud, perkara itu ditolak karena berbagai sebab. Misalnya,  banyak kepala daerah yang melaporkan ke MK karena coba-coba, padahal sudah tahu kalah dalam Pilkada. "Ada juga karena dibujuk oleh pengacaranya. Soalnya banyak yang mengaku kenal sama saya," katanya.

 

Munarman, bekas ketua YLBHI yang juga berbicara dalam diskusi tersebut, menilai wajar jika tak sedikit undang-undang yang ditolak MK. "Banyak undang-undang dibuat sebagai pesanan Dana Moneter Internasional (IMF). UU Migas salah satunya," kata pria yang kini jadi jurubicara Front Pembela Islam (FPI) itu.

 

Baca "Peristiwa" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Isu Ancaman Keselamatan Capres, Seriuskah?

Senayan - Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, memperkirakan pilpres mendatang bakal aman-aman saja. Ia menepis isu yang dilontarkan Pr...
Iklan Footer