Peristiwa Berita » Tiga Perkara yang Sebabkan UU Dibatalkan MK
Tiga Perkara yang Sebabkan UU Dibatalkan MK
Penulis : - Editor : Rabu, 26 Desember 2012 15:11:42
Tiga Perkara yang Sebabkan UU Dibatalkan MK
Jurnalparlemen/Andri Nurdriansyah

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk 'Refleksi dan Evaluasi Penegakan Hukum dan HAM 2012' di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Desember 2012.

 

Akibatnya anggota DPR tidak pernah bisa menjelaskan argumen di dalam ruang pengadilan. Tapi mereka lancar menjelaskan di koran

 

Jakarta - Undang-undang hasil bikinan DPR dan pemerintah banyak yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 

 

Menurut Ketua MK Mahfud MD, terdapat tiga perkara yang menyebabkan sebuah undang-undang dibatalkan. Pertama, ada kesengajaan untuk melanggar konstitusi. Kesengajaan terjadi karena para pembuat undang-undang di DPR, yaitu para politisi, saling menarik keuntungan dari undang-undang tersebut. 

 

"Akibatnya anggota DPR tidak pernah bisa menjelaskan argumen di dalam ruang pengadilan. Tapi mereka lancar menjelaskan di koran," kata Mahfud dalam acara Refleksi dan Evaluasi Penegakan Hukum dan HAM 2012, di Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (26/12).

 

Kedua, ketidakprofesionalan para pembuat undang-undang. Ketiga, karena perkembangan situasi. Mahfud memberi contoh kasus Undang-undang Migas yang dibatalkan MK beberapa waktu lalu. "Waktu dibuat, undang-undang itu memang benar. Tapi dalam kenyataanya undang-undang itu lebih jelek dari yang sebelumnya," katanya.

 

Selama tahun 2012, MK mengurus 118 sengketa judicial review. Dari seluruh perkara, sekitar 29 persennya dikabulkan oleh majelis hakim MK untuk dibatalkan. Artinya, terdapat lebih dari 20 undang-undang yang sengaja dibuat secara salah.

 

Sedangkan untuk sengketa Pilkada, MK telah menangani sebanyak 113 perkara. Hanya 11 persen yang dikabulkan. Sekitar 89 persen ditolak. Menurut Mahfud, perkara itu ditolak karena berbagai sebab. Misalnya,  banyak kepala daerah yang melaporkan ke MK karena coba-coba, padahal sudah tahu kalah dalam Pilkada. "Ada juga karena dibujuk oleh pengacaranya. Soalnya banyak yang mengaku kenal sama saya," katanya.

 

Munarman, bekas ketua YLBHI yang juga berbicara dalam diskusi tersebut, menilai wajar jika tak sedikit undang-undang yang ditolak MK. "Banyak undang-undang dibuat sebagai pesanan Dana Moneter Internasional (IMF). UU Migas salah satunya," kata pria yang kini jadi jurubicara Front Pembela Islam (FPI) itu.

 

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
1234
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer