Komisi III Berita » Kasus Rudi Rubiandini Bisa Jadi Pintu Membongkar Penyimpangan Migas
Kasus Rudi Rubiandini Bisa Jadi Pintu Membongkar Penyimpangan Migas
Penulis : - Editor : Kamis, 15 Agustus 2013 09:31:34

NILAI uang dan barang yang disita KPK dalam penangkapan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini tak seberapa dibanding kerugian negara akibat penyimpangan dalam pengelolaan minyak dan gas. KPK jangan hanya fokus pada kasus suap Rudi.  

Kasus Rudi Rubiandini Bisa Jadi Pintu Membongkar Penyimpangan Migas
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Rudi Rubiandini

Sebagai Kepala SKK Migas, kewajiban Rudi Rubiandini tentu saja menyetor ke atas, bukan ke bawah. Maka, akan menjadi sangat aneh jika penyidikan hanya terfokus pada kasus suap Rudi

Jakarta – Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menengarai banyak penyimpangan terjadi dalam pengelolaan potensi minyak dan gas di Indonesia. Untuk itu, ia menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap korupsi berjamaah di sektor hulu minyak dan gas.

 

Politisi Golkar ini menilai, nilai barang sitaan KPK dalam penangkapan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini terlalu kecil dibandingkan kerugian negara akibat berbagai aksi kejahatan dalam pengelolaan migas. Dari praktik kecurangan dalam realisasi cost recovery kontrak karya saja, misalnya, angkanya bisa mencapai triliun rupiah.

 

Nilai korupsi sesungguhnya bukan pada jumlah uang dan barang yang berhasil didapat KPK dalam operasi tangkap tangan terhadap Rudi Rubiandini, melainkan tecermin pada komitmen pihak swasta kepada oknum penguasa. Bambang menduga, angka yang diterima Rudi sekadar semacam tunjangan hari raya, hanya sebagian kecil dari total nilai komitmen.

 

"Sebagai Kepala SKK Migas, kewajiban Rudi Rubiandini tentu saja menyetor ke atas, bukan ke bawah. Maka, akan menjadi sangat aneh jika penyidikan hanya terfokus pada kasus suap Rudi," ujar Bambang Soesatyo di Jakarta, Kamis (15/8).

 

Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, KPK dapat menjadikan kasus Rudi Rubiandini sebagai pintu masuk membongkar praktik kartel, korupsi, dan aneka macam penyimpangan dalam pengelolaan migas. Di sinilah ujian sesungguhnya bagi KPK. Sebab, pemberantasan korupsi di sektor migas sama halnya melawan sebuah kekuatan besar di baliknya.

 

"Saya berharap KPK mampu mendorong Rudi dan S buka-bukaan. Kalau perlu, KPK menawarkan Rudi status justice collaborator," ujarnya. 

 

Baca "Komisi III" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...