Komisi III Berita » Kasus Rudi Rubiandini Bisa Jadi Pintu Membongkar Penyimpangan Migas
Kasus Rudi Rubiandini Bisa Jadi Pintu Membongkar Penyimpangan Migas
Penulis : - Editor : Kamis, 15 Agustus 2013 09:31:34

NILAI uang dan barang yang disita KPK dalam penangkapan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini tak seberapa dibanding kerugian negara akibat penyimpangan dalam pengelolaan minyak dan gas. KPK jangan hanya fokus pada kasus suap Rudi.  

Kasus Rudi Rubiandini Bisa Jadi Pintu Membongkar Penyimpangan Migas
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Rudi Rubiandini

Sebagai Kepala SKK Migas, kewajiban Rudi Rubiandini tentu saja menyetor ke atas, bukan ke bawah. Maka, akan menjadi sangat aneh jika penyidikan hanya terfokus pada kasus suap Rudi

Jakarta – Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menengarai banyak penyimpangan terjadi dalam pengelolaan potensi minyak dan gas di Indonesia. Untuk itu, ia menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap korupsi berjamaah di sektor hulu minyak dan gas.

 

Politisi Golkar ini menilai, nilai barang sitaan KPK dalam penangkapan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini terlalu kecil dibandingkan kerugian negara akibat berbagai aksi kejahatan dalam pengelolaan migas. Dari praktik kecurangan dalam realisasi cost recovery kontrak karya saja, misalnya, angkanya bisa mencapai triliun rupiah.

 

Nilai korupsi sesungguhnya bukan pada jumlah uang dan barang yang berhasil didapat KPK dalam operasi tangkap tangan terhadap Rudi Rubiandini, melainkan tecermin pada komitmen pihak swasta kepada oknum penguasa. Bambang menduga, angka yang diterima Rudi sekadar semacam tunjangan hari raya, hanya sebagian kecil dari total nilai komitmen.

 

"Sebagai Kepala SKK Migas, kewajiban Rudi Rubiandini tentu saja menyetor ke atas, bukan ke bawah. Maka, akan menjadi sangat aneh jika penyidikan hanya terfokus pada kasus suap Rudi," ujar Bambang Soesatyo di Jakarta, Kamis (15/8).

 

Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, KPK dapat menjadikan kasus Rudi Rubiandini sebagai pintu masuk membongkar praktik kartel, korupsi, dan aneka macam penyimpangan dalam pengelolaan migas. Di sinilah ujian sesungguhnya bagi KPK. Sebab, pemberantasan korupsi di sektor migas sama halnya melawan sebuah kekuatan besar di baliknya.

 

"Saya berharap KPK mampu mendorong Rudi dan S buka-bukaan. Kalau perlu, KPK menawarkan Rudi status justice collaborator," ujarnya. 

 

Baca "Komisi III" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 20 November 2014
Komisi III Rapat Konsultasi dengan KY
Kamis, 20 November 2014
Komisi VII RDPU dengan Dirut Freeport
Kamis, 20 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkumham

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer