Komisi III Berita » Kasus Rudi Rubiandini Bisa Jadi Pintu Membongkar Penyimpangan Migas
Kasus Rudi Rubiandini Bisa Jadi Pintu Membongkar Penyimpangan Migas
Penulis : - Editor : Kamis, 15 Agustus 2013 09:31:34

NILAI uang dan barang yang disita KPK dalam penangkapan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini tak seberapa dibanding kerugian negara akibat penyimpangan dalam pengelolaan minyak dan gas. KPK jangan hanya fokus pada kasus suap Rudi.  

Kasus Rudi Rubiandini Bisa Jadi Pintu Membongkar Penyimpangan Migas
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Rudi Rubiandini

Sebagai Kepala SKK Migas, kewajiban Rudi Rubiandini tentu saja menyetor ke atas, bukan ke bawah. Maka, akan menjadi sangat aneh jika penyidikan hanya terfokus pada kasus suap Rudi

Jakarta – Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menengarai banyak penyimpangan terjadi dalam pengelolaan potensi minyak dan gas di Indonesia. Untuk itu, ia menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap korupsi berjamaah di sektor hulu minyak dan gas.

 

Politisi Golkar ini menilai, nilai barang sitaan KPK dalam penangkapan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini terlalu kecil dibandingkan kerugian negara akibat berbagai aksi kejahatan dalam pengelolaan migas. Dari praktik kecurangan dalam realisasi cost recovery kontrak karya saja, misalnya, angkanya bisa mencapai triliun rupiah.

 

Nilai korupsi sesungguhnya bukan pada jumlah uang dan barang yang berhasil didapat KPK dalam operasi tangkap tangan terhadap Rudi Rubiandini, melainkan tecermin pada komitmen pihak swasta kepada oknum penguasa. Bambang menduga, angka yang diterima Rudi sekadar semacam tunjangan hari raya, hanya sebagian kecil dari total nilai komitmen.

 

"Sebagai Kepala SKK Migas, kewajiban Rudi Rubiandini tentu saja menyetor ke atas, bukan ke bawah. Maka, akan menjadi sangat aneh jika penyidikan hanya terfokus pada kasus suap Rudi," ujar Bambang Soesatyo di Jakarta, Kamis (15/8).

 

Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, KPK dapat menjadikan kasus Rudi Rubiandini sebagai pintu masuk membongkar praktik kartel, korupsi, dan aneka macam penyimpangan dalam pengelolaan migas. Di sinilah ujian sesungguhnya bagi KPK. Sebab, pemberantasan korupsi di sektor migas sama halnya melawan sebuah kekuatan besar di baliknya.

 

"Saya berharap KPK mampu mendorong Rudi dan S buka-bukaan. Kalau perlu, KPK menawarkan Rudi status justice collaborator," ujarnya. 

 

Baca "Komisi III" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Isu Ancaman Keselamatan Capres, Seriuskah?

Senayan - Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, memperkirakan pilpres mendatang bakal aman-aman saja. Ia menepis isu yang dilontarkan Pr...
Iklan Footer