Komisi III Berita » Kasus Rudi Rubiandini Bisa Jadi Pintu Membongkar Penyimpangan Migas
Kasus Rudi Rubiandini Bisa Jadi Pintu Membongkar Penyimpangan Migas
Penulis : - Editor : Kamis, 15 Agustus 2013 09:31:34

NILAI uang dan barang yang disita KPK dalam penangkapan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini tak seberapa dibanding kerugian negara akibat penyimpangan dalam pengelolaan minyak dan gas. KPK jangan hanya fokus pada kasus suap Rudi.  

Kasus Rudi Rubiandini Bisa Jadi Pintu Membongkar Penyimpangan Migas
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Rudi Rubiandini

Sebagai Kepala SKK Migas, kewajiban Rudi Rubiandini tentu saja menyetor ke atas, bukan ke bawah. Maka, akan menjadi sangat aneh jika penyidikan hanya terfokus pada kasus suap Rudi

Jakarta – Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menengarai banyak penyimpangan terjadi dalam pengelolaan potensi minyak dan gas di Indonesia. Untuk itu, ia menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap korupsi berjamaah di sektor hulu minyak dan gas.

 

Politisi Golkar ini menilai, nilai barang sitaan KPK dalam penangkapan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini terlalu kecil dibandingkan kerugian negara akibat berbagai aksi kejahatan dalam pengelolaan migas. Dari praktik kecurangan dalam realisasi cost recovery kontrak karya saja, misalnya, angkanya bisa mencapai triliun rupiah.

 

Nilai korupsi sesungguhnya bukan pada jumlah uang dan barang yang berhasil didapat KPK dalam operasi tangkap tangan terhadap Rudi Rubiandini, melainkan tecermin pada komitmen pihak swasta kepada oknum penguasa. Bambang menduga, angka yang diterima Rudi sekadar semacam tunjangan hari raya, hanya sebagian kecil dari total nilai komitmen.

 

"Sebagai Kepala SKK Migas, kewajiban Rudi Rubiandini tentu saja menyetor ke atas, bukan ke bawah. Maka, akan menjadi sangat aneh jika penyidikan hanya terfokus pada kasus suap Rudi," ujar Bambang Soesatyo di Jakarta, Kamis (15/8).

 

Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, KPK dapat menjadikan kasus Rudi Rubiandini sebagai pintu masuk membongkar praktik kartel, korupsi, dan aneka macam penyimpangan dalam pengelolaan migas. Di sinilah ujian sesungguhnya bagi KPK. Sebab, pemberantasan korupsi di sektor migas sama halnya melawan sebuah kekuatan besar di baliknya.

 

"Saya berharap KPK mampu mendorong Rudi dan S buka-bukaan. Kalau perlu, KPK menawarkan Rudi status justice collaborator," ujarnya. 

 

Baca "Komisi III" Lainnya
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
1234
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer