Peristiwa Berita » Haruskah Koruptor Dihukum Mati?
Haruskah Koruptor Dihukum Mati?
Penulis : - Editor : Rabu, 26 Desember 2012 19:30:42

Hukuman mati sebenarnya juga sudah ditunggu oleh masyarakat. Sementara saat ini belum ada hakim yang berani memvonis mati koruptor.

Haruskah Koruptor Dihukum Mati?
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin (kiri).

Jakarta - Wacana tentang perlunya pembelakukan hukuman mati bagi koruptor muncul lagi. Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin pun tak alergi dengan wacana ini. 

"Kalau destruksinya besar, bisa dihukum mati," katanya, seusai menjadi pembicara dalam acara 'Refleksi dan Evaluasi Penegakan Hukum dan HAM 2012' di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (26/12).
 
Menurut Wakil Ketua MPR ini, hukuman mati sebenarnya juga sudah ditunggu oleh masyarakat. Sementara saat ini belum ada hakim yang berani memvonis mati koruptor.

Menurut Lukman, hukuman mati kepada koruptor juga tidak melanggar hak asasi manusia sebab tujuannya adalah membatasi hak si koruptor, agar tidak melanggar hak orang lain.

Sementara hukuman seumur hidup dianggap Lukman tidak cukup. Sebab, hukuman seumur hidup justru memungkinkan si terhukum masih bisa melakukan tindakannya. "Seperti dalam kasus narkoba. Sudah dihukum mati, tapi masih bisa melakukan transaksi di dalam penjara," ujarnya.

Salah satu cara untuk mewujudkan hukuman mati kepada koruptor bisa melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Wacana hukuman mati terhadap koruptor sebenarnya sudah cukup lama didengungkan oleh banyak kalangan. Sama seperti hukuman mati terhadap pengedar dan bandar narkoba. Namun sebagian aktivis hak asasi manusia menentang hukuman mati. Sebab selain tidak berperikemanusiaan, hukuman mati juga dianggap tidak akan merehabilitasi sang terhukum bila ternyata hakim salah menjatuhkan vonis.

Sebelumnya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mendorong pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku korupsi, narkoba, dan terorisme. Hal itu merupakan salah satu rekomendasi Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI di Jakarta, pekan lalu.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer