Peristiwa Berita » Haruskah Koruptor Dihukum Mati?
Haruskah Koruptor Dihukum Mati?
Penulis : - Editor : Rabu, 26 Desember 2012 19:30:42

Hukuman mati sebenarnya juga sudah ditunggu oleh masyarakat. Sementara saat ini belum ada hakim yang berani memvonis mati koruptor.

Haruskah Koruptor Dihukum Mati?
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin (kiri).

Jakarta - Wacana tentang perlunya pembelakukan hukuman mati bagi koruptor muncul lagi. Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin pun tak alergi dengan wacana ini. 

"Kalau destruksinya besar, bisa dihukum mati," katanya, seusai menjadi pembicara dalam acara 'Refleksi dan Evaluasi Penegakan Hukum dan HAM 2012' di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (26/12).
 
Menurut Wakil Ketua MPR ini, hukuman mati sebenarnya juga sudah ditunggu oleh masyarakat. Sementara saat ini belum ada hakim yang berani memvonis mati koruptor.

Menurut Lukman, hukuman mati kepada koruptor juga tidak melanggar hak asasi manusia sebab tujuannya adalah membatasi hak si koruptor, agar tidak melanggar hak orang lain.

Sementara hukuman seumur hidup dianggap Lukman tidak cukup. Sebab, hukuman seumur hidup justru memungkinkan si terhukum masih bisa melakukan tindakannya. "Seperti dalam kasus narkoba. Sudah dihukum mati, tapi masih bisa melakukan transaksi di dalam penjara," ujarnya.

Salah satu cara untuk mewujudkan hukuman mati kepada koruptor bisa melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Wacana hukuman mati terhadap koruptor sebenarnya sudah cukup lama didengungkan oleh banyak kalangan. Sama seperti hukuman mati terhadap pengedar dan bandar narkoba. Namun sebagian aktivis hak asasi manusia menentang hukuman mati. Sebab selain tidak berperikemanusiaan, hukuman mati juga dianggap tidak akan merehabilitasi sang terhukum bila ternyata hakim salah menjatuhkan vonis.

Sebelumnya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mendorong pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku korupsi, narkoba, dan terorisme. Hal itu merupakan salah satu rekomendasi Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI di Jakarta, pekan lalu.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer