Peristiwa Berita » Haruskah Koruptor Dihukum Mati?
Haruskah Koruptor Dihukum Mati?
Penulis : - Editor : Rabu, 26 Desember 2012 19:30:42

Hukuman mati sebenarnya juga sudah ditunggu oleh masyarakat. Sementara saat ini belum ada hakim yang berani memvonis mati koruptor.

Haruskah Koruptor Dihukum Mati?
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin (kiri).

Jakarta - Wacana tentang perlunya pembelakukan hukuman mati bagi koruptor muncul lagi. Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin pun tak alergi dengan wacana ini. 

"Kalau destruksinya besar, bisa dihukum mati," katanya, seusai menjadi pembicara dalam acara 'Refleksi dan Evaluasi Penegakan Hukum dan HAM 2012' di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (26/12).
 
Menurut Wakil Ketua MPR ini, hukuman mati sebenarnya juga sudah ditunggu oleh masyarakat. Sementara saat ini belum ada hakim yang berani memvonis mati koruptor.

Menurut Lukman, hukuman mati kepada koruptor juga tidak melanggar hak asasi manusia sebab tujuannya adalah membatasi hak si koruptor, agar tidak melanggar hak orang lain.

Sementara hukuman seumur hidup dianggap Lukman tidak cukup. Sebab, hukuman seumur hidup justru memungkinkan si terhukum masih bisa melakukan tindakannya. "Seperti dalam kasus narkoba. Sudah dihukum mati, tapi masih bisa melakukan transaksi di dalam penjara," ujarnya.

Salah satu cara untuk mewujudkan hukuman mati kepada koruptor bisa melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Wacana hukuman mati terhadap koruptor sebenarnya sudah cukup lama didengungkan oleh banyak kalangan. Sama seperti hukuman mati terhadap pengedar dan bandar narkoba. Namun sebagian aktivis hak asasi manusia menentang hukuman mati. Sebab selain tidak berperikemanusiaan, hukuman mati juga dianggap tidak akan merehabilitasi sang terhukum bila ternyata hakim salah menjatuhkan vonis.

Sebelumnya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mendorong pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku korupsi, narkoba, dan terorisme. Hal itu merupakan salah satu rekomendasi Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI di Jakarta, pekan lalu.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer