Pro-Kontra Berita » RUU Tenaga Kesehatan Harus Komprehensif
RUU Tenaga Kesehatan Harus Komprehensif
Penulis : - Editor : Selasa, 20 Agustus 2013 09:23:45

AWAL Juli 2013, Komisi IX dan Menteri Kesehatan sepakat melanjutkan pembahasan RUU Keperawatan. Namun, pemerintah memaksakan agar RUU ini digabung menjadi RUU Keperawatan dan Kebidanan atau RUU Tenaga Kesehatan. Belakangan, penyatuan ini ditolak kalangan perawat dan menimbulkan pro-kontra di Senayan.

RUU Tenaga Kesehatan Harus Komprehensif
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Rieke Diah Pitaloka

Kalau kita ingin RUU Tenaga Kesehatan ini yang komprehensif. Setiap tenaga kesehatan itu jelas proteksinya, jelas hak-haknya dan jelas jenjang pendidikan serta karirnya

AWAL Juli 2013, Komisi IX dan Menteri Kesehatan sepakat melanjutkan pembahasan RUU Keperawatan. Namun, pemerintah memaksakan agar RUU ini digabung menjadi RUU Keperawatan dan Kebidanan atau RUU Tenaga Kesehatan. Belakangan, penyatuan ini ditolak kalangan perawat dan menimbulkan pro-kontra di Senayan.

 

ANGGOTA Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan, idealnya memang perawat, bidan, bagian radiologi, laboratorium dan tenaga kesehatan lainnya masuk ke dalam RUU Tenaga Kesehatan. Tapi, kenyataannya pemerintah lambat meresponsnya.

 

Sementara draf RUU Tenaga Kesehatan yang dibuat pemerintah mengindikasikan menyamaratakan semua bidang kesehatan. "Sementara setiap bidang tenaga kesehatan memiliki tugas dan juga risiko yang berbeda. Tak bisa disamaratakan," kata Rieke kepada JurnalParlemen, Selasa (20/8).

 

"Kalau kita ingin RUU Tenaga Kesehatan ini yang komprehensif. Setiap tenaga kesehatan itu jelas proteksinya, jelas hak-haknya dan jelas jenjang pendidikan serta karirnya," tambah politisi PDIP ini.

 

"Memang akan jadi tebal tapi itu tak masalah," kata Rieke. Tetapi dengan masa sidang yang sempit dan melihat prosedur selama ini, tak mungkin dapat mengompas RUU Tenaga Kesehatan. "Semua prosedur harus dilewati. Prolegnas itu ada aturannya," tegasnya.

 

Sekarang, kata Rieke, yang mungkin adalah segera membahas dan mengesahkan RUU Keperawatan. Ia yakin RUU Keperawatan bakal gol seperti RUU Kedokteran.

 

"Hanya RUU ini yang memungkinkan dapat dikejar dalam masa sidang ini. Setelah itu anggota DPR lebih sibuk di dapil," katanya.

Baca "Pro-Kontra" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...